Hasil verifikasi tersebut menyebabkan jumlah data menyusut signifikan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap masih banyak data ganda dalam pendataan korban bencana di wilayah Sumatra yang dikirimkan oleh pemerintah daerah (pemda).

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa BPS menemukan sejumlah identitas tercatat berulang kali saat melakukan verifikasi data yang dikumpulkan oleh pemerintah kabupaten dan kota.

"Semua data yang dikumpulkan oleh wali kota dan bupati kami lakukan verifikasi, dan memang ditemukan banyak duplikasi. Ada yang namanya tercantum hingga lima kali. Itu kami bersihkan," ujar Amalia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Amalia menjelaskan, BPS melakukan penyisiran ketat dengan memastikan keunikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

Hasil verifikasi tersebut menyebabkan jumlah data menyusut signifikan.

Amalia mengaku, data awal yang diterima dari pemerintah daerah tercatat sebanyak 179 ribu KK.

Namun setelah proses verifikasi dan validasi, jumlah tersebut berkurang menjadi sekitar 60.426 KK.

Menurut Amalia, pendataan tunggal ini bertujuan agar penyaluran bantuan pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran dan menghindari pemberian bantuan ganda.

"Dari 179 ribu record yang kami terima dari kepala daerah, setelah kami bersihkan dan kami nyatakan ini tunggal, ada 60.426 Kartu Keluarga. Dan ini membuat nanti lebih tepat sasaran dan memastikan tidak ada duplikasi dan double-double bantuan," ujarnya.

Amalia menegaskan, tugas tersebut merupakan amanat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dalam keputusan tersebut, BPS ditunjuk sebagai verifikator data hunian rusak untuk mendukung percepatan penyaluran bantuan pasca-bencana.

"Kami membangun dashboard dan mengumpulkan seluruh data. Langkah pertama yang kami lakukan adalah verifikasi dan validasi rumah hunian, karena pemerintah harus segera menyalurkan bantuan," pungkas Amalia.

--- Guche Montero