Nama baik memang sebuah legasi yang diciptakan bila perlu dipaksakan agar nyantol ke benak publik meskipun di sana sini ada banyak bau busuk.

Oleh: Arianto Zany Namang - Koordinator Kelompok Diskusi Anadeo

Legenda Gajah Mada dan Sumpah Palapa ditanam kuat-kuat sejak SD, disuruh hafal di luar kepala. Indoktrinasi tentang Gajah Mada itu dibuat lengkap dengan wajah rekaan M. Yamin yang konon mirip wajahnya sendiri. Tentu saja ini bukan semata-mata anekdot lucu, tapi contoh klasik invented tradition: tradisi yang sengaja diciptakan untuk melayani kepentingan kekuasaan, lalu dijual seolah sudah betul-betul sakral sejak dulu kala.

Tapi sejarah memang soal tafsir. Soal sudut pandang. Kekuasaan tertentu akan menggunakannya untuk menghegomoni rakyat demi melanggengkan libido kuasanya.

Faktanya sederhana: Indonesia adalah gabungan ratusan kerajaan kecil dan komunitas adat yang tak pernah tunggal. Ada ribuan tradisi dan budaya, bahasa dan suku. Sukarno-lah yang merajutnya di bawah panji nasionalisme sipil modern bukan di bawah klaim monarki dalam wujud apapun.

Delapan dekade kemudian, arahnya justru berbalik. Max Weber membedakan otoritas legal-rasional (bersumber dari jabatan) dan otoritas tradisional (bersumber dari adat). Presiden purnatugas kehilangan otoritas legal-rasionalnya begitu jabatan berakhir maka ia meminjam otoritas tradisional untuk tetap relevan. Itulah yang sedang dipentaskan Jokowi: dari Lampung (Baginda Pemuka Bangsa, akhir Juni 2026) ke NTT (Sesepuh Raja-Raja Timor, 1 Agustus 2026), gelar demi gelar dikumpulkan setelah dua periode menjabat.

Untuk tujuan apa? Agar pengaruhnya tetap mengakar. Intinya, namanya tidak segera dilupakan meski sudah membekas. Nama baik memang sebuah legasi yang diciptakan bila perlu dipaksakan agar nyantol ke benak publik meskipun di sana sini ada banyak bau busuk.

Btw, NTT itu bukan entitas tunggal. Puluhan suku dan struktur adat berbeda, sebagian besar tanpa fungsi politik riil sejak Belanda membubarkan zelfbestuur. Ketika sembilan raja Pulau Timor menobatkan Jokowi dengan gelar yang aneh itu, pertanyaan mendasar yang menyeruak adalah atas mandat siapa gelar itu sah, dan mewakili berapa persen struktur adat NTT yang sesungguhnya?

Yang memperkuat kecurigaan: salah satu raja penobat diketahui sudah bersilaturahmi ke rumah Jokowi di Solo sembilan bulan sebelumnya, dan penobatan berlangsung dalam rangkaian agenda yang juga memuat Rakorda PSI, partai gurem besutan anak bungsunya. Ini bukan spekulasi liar, tapi seperti pola yang terpapar dari jadwal acaranya di setiap visitasinya. Dia menciptakan moment agar namanya jadi monument di hati rakyat, meski hanya sesaat.

Guy Debord (1967) menyebut bahwa relasi sosial dan politik masyarakat modern dikuasai oleh pencitraan-tontonan yang meminggirkan substansi. Karnaval budaya, ribuan penonton yang seolah-olah histeris, tarian adat dari sanggar yang dibayar, liputan puluhan media yang dikondisikan. Semuanya adalah tontonan sempurna untuk mengusung citra yang nyaris sempurna. Substansinya nihil: tak ada perubahan struktur kekuasaan apa pun, hanya produksi modal simbolik. Pasca penobatannya itu, kita tetap makan nasi dengan daun kelor, harga minyak tanah 10 rb per botol, guru honorer pergi ke sekolah berjalan kali 6 KM sementara pejabatnya menggunakan barang-barang branded. Kontras memang tapi itulah esensi pencitraan yang mengalihkan perhatian publik dari esensi kekuasaan.

Bandingkan dengan kerajaan di Jawa Tengah bagian selatan, Jogja-Solo: empat kerajaan dengan legitimasi historis dan hukum yang jelas: Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran, Ngayogyakarta Hadiningrat, Paku Alaman. Tak satu pun buru-buru menobatkannya "raja diraja" sekalipun Jokowi asli dari situ. Bukan kebetulan, institusi adat yang matang justru paling sulit ditembus kepentingan pencitraan. Sultan Jogja paham betul mana raja/calon raja atau yang pura-pura jadi raja-rajaan...

Sebaliknya, di wilayah dengan struktur adat yang sudah lama kehilangan kuasa riil, ruang untuk "membeli" simbolis jauh lebih terbuka; logika patronase klasik: pertukaran perhatian negara dengan dukungan simbolik elite lokal.

Ini jenis lawakan politik yang setengah serius. Ini strategi rebranding serius: mengubah citra "mantan presiden yang kontroversial" menjadi "sesepuh yang dihormati lintas adat". Citra yang sulit diserang karena berlindung di balik kesakralan tradisi. Lawakan ini dikerjakan dengan panitia yang merupakan anggota Partai. Tujuannya mendongkrak elektabilitas mereka dari partai gurem masuk ke Senayan.

Tua-tua adat NTT perlu belajar dari para raja Jogja-Solo yang berhasil menjaga jarak dari godaan semacam ini selama puluhan tahun bersanding dengan Indonesia modern. Bukan anti-politik, tapi paham betul: begitu adat dijadikan alat kampanye, nilainya jatuh selamanya. Adat bukan barang rentalan yang bisa disewa musiman demi memuaskan hasrat panggung seseorang yang, meski purnatugas, belum juga selesai dengan sorotan kamera.*