Serahkan pada ahlinya. Pemerintah harus membuka dan mendesain akses partisipasi para teknokrat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan publik.

Di mana para teknokrat? Di mana para ekonom, pakar saham kita?  

Pertanyaan ini diajukan, ketika dua hari terakhir Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penurunan terdalam sejak krisis keuangan pada 1998.

Penurunan IHSG berjalan serentak dengan terpilihnya keponakan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) 2026-2031. Thomas adalah keponakan kandung Presiden Prabowo.

Akhir-akhir ini, pertanyaan tentang kehadiran teknokrasi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran semakin mengemuka. Publik mempertanyakan kehadiran perwakilan teknokrat dalam Kabinet Merah Putih, yang beranggotakan total 109 orang, terdiri dari 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri, ditambah 56 wakil menteri. 

Siapa itu para teknokrat? Mereka adalah para cendekiawan atau ahli di bidang teknis tertentu -- seperti insinyur, ilmuwan, atau ekonom -- yang memegang posisi penting dalam pemerintahan dan pengambilan kebijakan publik.

Para teknokrat mengutamakan pendekatan berbasis fakta, data empiris, dan keahlian teknis untuk memecahkan masalah, seringkali berfokus pada efisiensi daripada opini politik. 

Kehadiran para teknokrat mengingatkan kita, pemerintahan tidak sebatas konsolidasi kekuasaan berbasis representasi politik. Karena dalam praktiknya, pengangkatan Menteri atau pejabat publik saat ini cenderung lebih pada urusan bagi-bagi kursi untuk partai, organisasi, atau komunitas kepentingan.

Inilah politik tanpa kompetensi yang mengakibatkan kompromi murahan untuk pembagian posisi dan jabatan politis. Tanpa kompetensi, para pejabat yang terpilih tidak mampu menjalankan penugasannya. Ia hanya sibuk menghitung kepentingan diri dan kelompok yang diwakilinya.

Pertanyaannya, di mana posisi para teknokrat kita saat ini? Jawabannya adalah para teknokrat saat ini masih ada. Namun, peran mereka semakin digeser ke ruang akademik. Banyak teknokrat memilih berkarya di universitas terkemuka atau lembaga riset, baik di dalam maupun luar negeri. Mereka fokus pada studi kebijakan, inovasi teknologi, dan kajian ekonomi.

Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, para teknokrat hanya menempati peran pendukung atau perumusan kebijakan teknis, sementara pengambilan keputusan strategis lebih dominan di level elit politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai otonomi-independensi para teknokrat, serta kehadiran mereka hanya sebagai pemberi afirmasi ambisi kekuasaan.

Negara kita harus memberikan peran kepada para teknokrat untuk terlibat dalam pemerintahan. Kemampuan mengawinkan antara para teknokrat dan konstituensi akan menghadirkan kebijakan publik yang ilmiah, obyektif, dan peduli pada kepentingan bangsa untuk kesejahteraan rakyat.

Teknokrat menyusun kebijakan berdasarkan bukti empiris (evidence-based policy) dan analisis teknis, bukan sekadar opini publik atau kepentingan politik jangka pendek. Mereka dapat memecahkan masalah kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam. Maka kehadiran para teknokrat seharusnya menjadi keuntungan, bukan musuh bagi para politisi.

Serahkan pada ahlinya. Pemerintah harus membuka dan mendesain akses partisipasi para teknokrat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan publik. Pemerintahan tanpa kompetensi hanya akan menghasilkan kebijakan publik yang buruk, karena berpihak kepada keuntungan elit tertentu.

Salam Redaksi IndonesiaSatu.co