"Sanksi tegas akan dijatuhkan kepada siapa pun yang terbukti melanggar aturan, termasuk terlibat dalam aktivitas politik praktis atau menyebarkan hoaks," tegas Gubernur Melki.

NGADA, IndonesiaSatu.co-- Masyarakat Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) dihebohkan oleh beredarnya unggahan di media sosial (medsos) yang mencatut nama Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena sehingga menimbulkan aneka persepsi dan tanggapan di ruang publik.

Unggahan tersebut diduga disebarkan oleh seorang guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bernama Angelina Mogi, yang bertugas di salah satu SMA di Kabupaten Ngada.

Dalam sejumlah grup media sosial Facebook seperti “Gebrak Ngada” dan “NGADA Bangkit”, beredar pesan bernada provokatif yang menyebutkan bahwa “Gubernur NTT Bpk Melki Laka Lena ternyata bisa distel oleh ibu Guru P3K.”

Narasi tersebut dinilai sebagai informasi menyesatkan karena menggiring opini seolah-olah kepala daerah dapat “diatur” oleh pihak tertentu. 

Narasi postingan itu pun menuai reaksi luas dan dianggap mencoreng etika serta profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTT, Melki Laka Lena menegaskan bahwa tugas utama PNS maupun PPPK adalah bekerja secara profesional sesuai bidangnya, bukan terlibat dalam aktivitas politik praktis atau menyebarkan informasi yang tidak benar.

“Kalau PNS dan PPPK itu harus kerja yang benar. Kalau di bidang guru, kerja dan mengajar yang baik. Jangan main politik, karena itu bukan tugas PPPK,” tegas Gubernur Melki kepada media, termasuk dalam pesan pribadi via WhatsApp kepada Valens Daki-Soo, Pendiri dan Pemimpin Umum IndonesiaSatu.co.

Gubernur Melki memberikan peringatan keras kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT agar tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik.

"Sanksi tegas akan dijatuhkan kepada siapa pun yang terbukti melanggar aturan, termasuk terlibat dalam aktivitas politik praktis atau menyebarkan hoaks," tegas Gubernur.

Gubernur Melki menegaskan bahwa dirinya tidak berada di bawah pengaruh atau kendali pihak mana pun. 

Ia menekankan bahwa saat ini fokus utamanya yakni bekerja membangun NTT di tengah berbagai keterbatasan yang ada.

Sanksi Disipliner

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah disipliner terhadap guru yang bersangkutan.

“Terkait masalah ini, kami sudah memberikan teguran dan sanksi kepada yang bersangkutan dengan memindahkannya dari sekolah sebelumnya di Ngada ke SMA Negeri Aimere. Jika yang bersangkutan tidak berubah, maka akan dilakukan sanksi yang lebih tegas, bahkan bisa berujung pada pemecatan,” ungkap Ambrosius.

Ambrosius mengingatkan, setiap ASN perlu menjaga etika bermedia sosial.

"Sebagai pelayan publik, ASN diharapkan menjaga integritas, profesionalitas, serta tidak menyalahgunakan ruang digital untuk kepentingan pribadi maupun politik, apalagi dengan menyebarkan informasi yang belum tentu benar.

--- Guche Montero