Nasaruddin meyakini bahwa jika nilai-nilai agama dijalankan secara konsisten, maka bisa membawa dampak besar bagi kehidupan sosial, termasuk menekan angka kriminalitas.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, turut menghadiri agenda malam puncak Dies Natalis ke-78 tahun Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. 

Dies Natalis PMKRI ke- 78 mengangkat tema “Memperkokoh Semangat Kebangsaan Menuju Indonesia Berdaulat.”

Menag Nasarrudin mengajak PMKRI untuk bersama-sama menjadi agen dalam menanamkan nilai-nilai cinta kasih dan memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia. 

Nasaruddin menyebut agama adalah panduan, sehingga organisasi atau institusi yang menyandang agama di dalamnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik agama itu sendiri.

“PMKRI menyandang nama agama di dalamnya. Agama adalah rem yang membatasi keinginan agar tidak melampaui batas, namun juga menjadi kompas yang mengarahkan kita menuju keselamatan,” ujar Menag Nasarrudin, Jumat (30/5/2025).

Nasaruddin pun memperkenalkan program Kurikulum Cinta yang tengah dijalankan di Kemenag RI. Dia menjelaskan bahwa kurikulum ini adalah konsep yang menekankan kasih sayang antarumat dan menekankan pentingnya menjauhkan agama dari ajaran kebencian.

“Indonesia ini luar biasa plural. Pulaunya banyak, sukunya banyak, budayanya beragam, agamanya pun bermacam-macam. Namun tetap hidup damai. Ini adalah keajaiban Indonesia," ucapnya.

Menurutnya, jika umat selalu mencari perbedaan dalam ajaran masing-masing dan mengajarkan kebencian sejak dini, maka dampaknya sangat membahayakan masa depan bangsa. 

"Padahal kalau kita mau jujur, lebih mudah mencari persamaan antaragama daripada perbedaannya. Tapi yang sering terjadi, kita justru sibuk memperbesar perbedaan,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Nasaruddin juga memperkenalkan konsep Trilogi Kerukunan; yaitu kerukunan antarumat beragama, kerukunan antara manusia dan alam, serta kerukunan antara manusia dan Tuhan. 

"Ketiganya harus berjalan beriringan. Jika salah satu terganggu, maka harmoni keseluruhan ikut terganggu,” jelasnya.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu pun mengajak PMKRI untuk menjadi bagian dari gerakan kolaboratif untuk bersama-sama mendekatkan umat dengan ajaran agamanya.

“Sudah waktunya kita saling berkolaborasi. Semakin kita dekat dengan Kitab Suci, semakin bijak dan lapang dada. Sebaliknya, kedangkalan pemahaman dapat melahirkan intoleransi,” ajak Menag.

Nasaruddin meyakini bahwa jika nilai-nilai agama dijalankan secara konsisten, maka bisa membawa dampak besar bagi kehidupan sosial, termasuk menekan angka kriminalitas.

“Saya bersyukur bisa hadir dan berjumpa dengan kalian semua. Ini pekerjaan rumah kita bersama , mari meluruskan pikiran kita dan melembutkan hati,” ajaknya.

Motor Penggerak Perubahan

Sementara itu, Ketua Presidium PP PMKRI, Susana Marianti Florika Kandaimu, mengatakan bahwa PMKRI tidak hanya menjadi saksi zaman, tetapi juga penggerak zaman.

"Kita dipanggil untuk terus memperkuat peran sebagai motor penggerak perubahan yang melahirkan solusi konkret dalam menghadapi tantangan bangsa dan gereja," kata Susan.

Dengan semangat Kristianitas, Fraternitas dan intelektualitas yang kokoh, Susan mengajak para pengurus untuk melanjutkan perjuangan dengan langkah nyata untuk masa depan yang lebih adil, bermartabat, dan berkelanjutan.

Susan menyinggung, berangkat dari refleksi PMKRI terhadap situasi hari ini, Indonesia hanya bisa bertahan dan langgeng manakala seluruh elemen bangsa tersebut bersatu padu, bahu membahu, dan bekerja bersama-sama.

"Kita sedang menyongsong satu fase penting dalam sejarah bangsa yaitu: bonus demografi. Lebih dari 64 persen penduduk Indonesia kini berada dalam usia produktif. Ini adalah berkah, tapi bisa berubah menjadi bencana demografi jika kita gagal mengelola pendidikan, lapangan kerja dan akses terhadap teknologi dan inovasi," katanya.

"Fenomena 'jebakan keterampilan' mulai terlihat, di mana lulusan perguruan tinggi kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Dalam menyambut puncak bonus demografi pada tahun 2030, salah satunya tidak terlepas dari kemandirian/pemberdayan ekonomi," lanjut Susan.

Menurutnya, sebagai satu satu elemen penting negara, dia menegaskan bahwa PMKRI harus membangun ekosistem kader yang mampu berwirausaha dan menjadi pelaku ekonomi rakyat. 

"Kita harus keluar dari jebakan konsumtif menuju ekonomi yang berakar pada solidaritas dan keberlanjutan. Di sudut-sudut negeri ini, ada komunitas yang selama ribuan tahun menjaga hutan, sungai dan gunung. Mereka adalah masyarakat adat. Namun hingga kini, pengakuan terhadap hak-hak mereka masih minim," kata Susan.

Susan mencatat, lewat sejumlah riset data terbaru dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sepanjang tahun 2024, terjadi 121 kasus kriminalisasi dan perampasan wilayah adat yang melibatkan 140 komunitas masyarakat adat di Indonesia.

Luas wilayah adat yang dirampas mencapai 2,8 juta hektare dengan sektor tertinggi berasal dari perkebunan skala besar, pertambangan, serta proyek infrastruktur dan energi dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN).

Belum lagi, kata Susan, konflik bersenjata di Papua yang berkepanjangan dan menimbulkan korban jiwa dan memaksa puluhan ribu warga sipil mengungsi. "Pendekatan keamanan yang dominan justru memperdalam trauma dan memperkuat stigma bahwa masyarakat Papua adalah objek pengamanan, bukan subjek kemanusiaan yang harus dilindungi," sentilnya.

"Maka, selaku Ketua Presidium Pengurus Pusat, saya menegaskan bahwa PMKRI berpihak pada perdamaian yang bermartabat, berpihak pada rakyat kecil yang menjadi korban, dan berpihak kepada masa depan (Tanah Papua) yang damai, sejahtera, dan setara dalam bingkai NKRI," pungkasnya.

--- Guche Montero