Data survei adalah representasi realitas, bukan kenyataan itu sendiri. Data selalu menyederhanakan realitas, karena penyederhanaan realitas akan memilih aspek tertentu dan mengabaikan yang lain.

Lembaga Indikator Politik Indonesia baru saja merilis hasil survei terkait kinerja Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya sebanyak 79,9 persen responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden RI ke-8 tersebut.

Dalam survei yang dilakukan pada 15-21 Januari 2026 tersebut, 72,8 persen publik juga mengaku puas terhadap program andalan Prabowo, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pada saat yang sama, studi Global Flourishing Study (GFS) 2026 yang dirilis Universitas Harvard bersama Gallup menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama negara paling bahagia dan sejahtera (flourishing) dari 22-23 negara yang disurvei. 

Kita menghargai survei sebagai kerja ilmiah berbasis metodologi tertentu. Namun, serentak kita berharap, survei mengenai opini publik harus menukik lebih dalam untuk menyelami relung hati, serta jeritan nurani publik.

Dalam dunia akademik dan praktis, sering kali terjadi kesenjangan (gap) antara apa yang tertangkap dalam data survei dengan realitas yang terjadi di lapangan. Jangan sampai survei hanya menangkap "apa" (data permukaan), tetapi sering kali gagal menangkap "mengapa" (konteks mendalam). 

Survei Havard dan Gallup, misalnya, indikator nilai keunggulan Indonesia terletak pada relasi sosial yang erat, budaya komunal, nilai-nilai karakter, dan kebersamaan, yang dinilai lebih tinggi daripada negara maju seperti Amerika Serikat atau Jepang.

Namun, salah satu penjelasan menarik dari rilis survei Havard dan Gallup adalah Indonesia memiliki skor rendah pada aspek ekonomi dan stabilitas finansial (juara dua dari belakang).

Artinya, Indonesia unggul dalam flourishing (perkembangan diri/mental), tetapi kalah jauh dari aspek economic wealth (kekayaan ekonomi). Hal ini diperkuat data Bank Dunia bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan banyak negara lain, termasuk di Asia. Sebanyak 60,3% penduduk Indonesia (172 juta orang) tergolong miskin jika mengacu standar negara berpendapatan menengah atas. 

Contoh nyata adalah bundir anak SD berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) karena kecewa tidak dibelikan buku dan pena oleh ibunya. Banyak ahli membaca kematian anak tersebut sebagai salah satu indikator "puncak gunung es" dari kemiskinan struktural di NTT.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, misalnya, merilis data jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada Maret 2025 sebanyak 1,09 juta orang. Ini jumlah yang sangat besar!

Karena itu, kita berharap, produk ilmu pengetahuan dan kaum intelektual harus bisa menunjukkan kenyataan rakyat yang sesungguhnya, dan meyakinkan negara untuk melakukan intervensi afirmatif kepada rakyat miskin.

Data adalah representasi realitas, bukan kenyataan yang dialami rakyat. Data selalu menyederhanakan realitas, karena penyederhanaan realitas akan memilih aspek tertentu dan mengabaikan yang lain.

Karena itu, apapun survei opini publik memakai metodologi yang canggih, data yang diperoleh harus diuji di lapangan. Angka tanpa konteks mudah disalahartikan.

Data survei Indikator Politik Indonesia, misalnya, 72,8 persen publik yang mengaku puas dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh menutupi kenyataan bahwa ada belasan ribu korban keracunan sejak program berjalan.

Survei ilmiah atau produk pengetahuan harus turun memotret kondisi faktual masyarakat. Bukan sebaliknya, menjauhkan realitas yang dialami masyarakat dengan rekayasa metodologis dan ilmiah atau mengeliminasi sejumlah fakta. Karena pada akhirnya, realitas rakyat yang dipotret akan menjadi fondasi untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasar dan efektif.

Salam Redaksi IndonesiaSatu.co