JAKARTA, IndonesiaSatu.co — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara resmi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga asal India senilai Rp24,66 triliun. Langkah impor tersebut dinilai kontraproduktif dan berpotensi mematikan industri otomotif nasional yang tengah tumbuh.

Rencananya, kendaraan niaga tersebut akan dialokasikan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.

Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kadin Indonesia, Saleh Husin, menegaskan bahwa industri otomotif di dalam negeri masih sangat sanggup memenuhi kebutuhan unit pick-up untuk program tersebut tanpa harus mengandalkan skema impor completely built up (CBU).

“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh. Kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor tersebut setelah menerima berbagai pandangan dari pelaku industri dan asosiasi,” ujar Saleh dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (24/2/2026).

Ancaman Utilisasi Pabrik Lokal

Saleh menjelaskan, secara hukum impor kendaraan operasional memang tidak melanggar ketentuan. Namun, secara kebijakan industri, langkah ini dianggap tidak sejalan dengan semangat industrialisasi dan hilirisasi yang sering ditegaskan Presiden Prabowo.

Ia memperingatkan bahwa impor massal tersebut dapat melemahkan utilisasi pabrik otomotif domestik. Padahal, Indonesia selama ini gencar melakukan roadshow ke luar negeri untuk menarik investasi manufaktur otomotif agar membangun basis produksi di tanah air.

“Pembangunan desa dan penguatan koperasi semestinya menjadi penggerak industri dalam negeri, bukan sebaliknya. Sinkronisasi antara Kemendag dan Kemenperin kini menjadi ujian awal konsistensi pemerintah dalam menjalankan visi industrialisasi,” papar Saleh.

Detail Rencana Impor

Sebagai informasi, rencana pengadaan 105.000 kendaraan niaga ini mencakup 35.000 unit pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama.

Proses pengiriman direncanakan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2026. Hingga saat ini, laporan menyebutkan sebanyak 200 unit pertama pikap Mahindra telah tiba di pelabuhan Indonesia. Kadin berharap pemerintah segera meninjau ulang kebijakan ini demi menjaga kemandirian ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.***