“Seandainya diminta menjadi Penasihat BPI Danantara, KWI tidak bersedia karena ranah dan wilayah pelayanan di bidang rohani,” kata Uskup Antonius .

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC menyatakan lembaganya tidak bersedia apabila ditawarkan untuk terlibat sebagai penasehat dalam struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Seandainya diminta menjadi Penasihat BPI Danantara, KWI tidak bersedia karena ranah dan wilayah pelayanan di bidang rohani,” kata Uskup Antonius melansir Tempo.co, Selasa (25/2/2025).

Menurut Uskup Antonius, apabila Danantara ingin melibatkan agama Katolik dalam pengawasannya, KWI menyerahkan wewenang tersebut kepada pihak yang dianggap mumpuni untuk urusan tersebut yakni profesional Katolik yang berkompeten dalam memberi nasihat kepada BPI Danantara.

Meski begitu, Uskup Antonius mengaku pihaknya belum pernah dihubungi soal wacana pelibatan ormas keagamaan sebagai penasihat BPI Danantara.

Ia menyampaikan hanya diundang untuk hadir pada hari peluncuran Danantara.

“Saya pun hadir sebagai dukungan pada pemerintah yang mempunyai niat baik dalam mengelola dana investasi yang dimaksudkan demi kesejahteraan rakyat yang lebih besar,” ujar Uskup Bandung itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BPI Danantara di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/2/2025.

"Pada hari ini saya resmi meluncurkan Danantara Indonesia," kata Prabowo.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan organisasi masyarakat (ormas) agama akan dilibatkan sebagai penasihat pada struktur BPI Danantara.

Meski begitu, Hasan belum menyebutkan ormas yang akan menjadi penasihat. Sebab, Prabowo akan mengumumkan nama-nama penasihat dan pengurus pelaksana Danantara.

Selain ormas agama, Prabowo menunjuk mantan presiden sebagai dewan penasihat.

Hasan mengatakan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan presiden sebagai pejabat Danantara untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi lembaga.

"Dibutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi, tokoh-tokoh bangsa sebagai bagian dari penasihat lembaga ini," kata dia.

Melansir dari Antara, hal tersebut sebagaimana disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Sentul, Jawa Barat, pada 15 Februari 2025 lalu.

Prabowo mengajak seluruh mantan Presiden Republik Indonesia, seperti Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut mengawasi Danantara.

Selain itu, ia meminta ormas berbasis keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk ikut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara di Danantara.

--- Guche Montero