Organisasi yang dibentuk Kementerian Kehutanan itu seharusnya diisi individu profesional, tak semata terafiliasi politik.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membentuk Tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK) demi sehatnya udara Indonesia dan dunia.

Menariknya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, menarik 11 kader parpol berlogo mawar merah itu masuk dalam tim FOLU Net Sink.

Hal ini, tentu saja tidak selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menekankan efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L).

Informasi ini langsung viral di jagat media sosial (medsos) X, dulu Twitter. Sebut saja akun @Anak_Ogi, mengunggah Kepmen Kehutanan No 32/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 234/2024 tentang Struktur Organisasi Operation Management Office Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Dalam Kepmen ini, sekitar 11 nama yang diduga kader PSI masuk dalam tim FOLU Net Sink 2030. Mereka adalah Andy Budiman menjabat Dewan Penasehat; Kokok Dirgantoro sebagai anggota bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Endika Fitra Wijaya sebagai Staf Kesekretariatan bidang Pengelolaan Hutan Lestari.

Sigit Widodo sebagai anggota bidang Peningkatan Cadangan Karbon; Rama Hadi Prasetya sebagai Staf Kesekretariatan Peningkatan Cadangan Karbon; Furgan Amini Chaniago sebagai anggota bidang Konservasi; Nandya Maharani Irawan sebagai Staf Kesekretariatan bidang Konservasi.

Nama lainnya adalah, Andi Syaiful Oeding dan Yus Ariyanto sebagai anggota bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; Nurtanti sebagai anggota bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.

Masing-masing pengurus mendapat honor. Dalam beleid itu disebutkan honor untuk penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp 50 juta setiap bulan, untuk anggota bidang Rp 20 juta setiap bulan, sedangkan bagi staf Rp 8 juta per bulannya. 

Tuai Kritik Tajam

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Johan Rosihan menyoroti banyaknya kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengisi posisi di Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Organisasi yang dibentuk Kementerian Kehutanan itu seharusnya diisi individu profesional, tak semata terafiliasi politik.

"FOLU Net Sink 2030 seharusnya dikelola oleh individu-individu yang profesional, yang tidak hanya didasari oleh afiliasi politik menteri bersangkutan," kata Johan melalui keterangan video, Senin, (103/2025).

Fraksi DPR RI PDI Perjuangan melalui Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Lukman mengatakan, dana hibah tersebut seharusnya untuk mendanai berbagai program bukan untuk bagi-bagi jabatan.

"Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakal terwujud," ujarnya.

Alex menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dia mengatakan hal itu setelah mencermati personel yang mengisi tim FOLU Net Sink 2030 periode sebelumnya.

Politikus Partai Golkar Firman Soebagyo juga mengkritik kebijakan Menhut Raja Juli. Ia menilai organisasi yang fokus di pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim harus diisi figur profesional.

“Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik atau menjadi instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yg bertentangan dengan UU,” kata Firman lewat keterangan tertulisnya, Jumat (7/3/2025).

---R.Kono