USO di Indonesia dapat menjadi salah satu referensi utama bagi negara lain dalam menangani akses universal untuk internet dan telekomunikasi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Persoalan konektivitas broadband dan internet menjadi permasalahan yang dihadapi oleh negara anggota The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Terobosan Pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan kewajiban pelayanan umum atau Universal Service Obligation (USO) menjadi referensi negara-negara ASEAN dalam meningkatkan konektivitas infrastruktur secara intensif guna menyediakan akses broadband untuk semua.

“Negara ASEAN mempunyai masalah yang sama yaitu broadband connectivity dan internet connectivity. Peringkat Infrastructure Communication Technology (ICT) Indonesia bukan nomor satu di ASEAN, tetapi ada di posisi empat atau lima setelah Singapura, Malaysia, Thailand dan mungkin Vietnam. Tantangan geografis menjadi alasan utama sulitnya membangun infrastruktur TIK di Indonesia, namun pemerintah tidak menyerah,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Lokakarya Konsultatif “Approaches to ASEAN Next Generation Universal Service Obligation (USO 2.0)” di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (01/8/19).

Menteri Rudiantara menekankan bahwa USO di Indonesia dapat menjadi salah satu referensi utama bagi negara lain dalam menangani akses universal untuk internet dan telekomunikasi.

“Kebijakan USO yang diterapkan Indonesia dalam membangun konektivitas internet menjadikan Indonesia sebagai referensi bagi negara lain. Kalau saya melihat kenapa workshop ini diadakan di Indonesia bukan untuk mencontek Indonesia, tetapi menjadikan Indonesia sebagai reference, karena di negara lain tidak menerapkan itu,” katanya.

Menteri Rudiantara mengakui bahwa tantangan masing-masing negara berbeda.

"Malaysia yang memiliki tantangan konektivitas tetapi menjadi negara daratan sehingga lebih mudah untuk menarik kabel. Berbeda dengan Indonesia sebagai negara kepulauan yang lebih besar tantangannya,” ungkap Rudiantara.

Namun demikian, Menteri Kominfo yakin jika program yang diterapkan di Indonesia bisa digunakan untuk menyelesaikan tantangan pemerataan internet cepat.

“Ini yang mau dishare ke sesama negara ASEAN bagaimana meng-address masalah broadband connectivity dan internet connectivity,” ujar Rudiantara.

Menurut Menteri Rudiantara, operator telekomunikasi tidak tertarik dalam membangun daerah terpencil yang tidak feasible secara bisnis. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia membangun pemerataa akses internet broadband melalui dana USO. Dana itu, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 17 tahun 2016 dipungut dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi sebesar 1,25 persen.

Ia menjelaskan kebijakan USO dikaji dari berbagai aspek seperti intervensi pemerintah, skema implementasi, sumber daya manusia, tata kelola, pilihan teknologi, skema keuangan, dan masa depan pengembangan TIK di Indonesia.

“Kita share ke mereka mengenai Program Palapa Ring yang menggunakan kebijakan USO, juga satelit yang menggunakan separuh dana USO. Cara mengeksekusinya dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha(KPBU). Kalau di Malaysia, yang melakukan procurement bukan BLU seperti Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tetapi Malaysian Communications and Multimedia Commision(MCMC) yang masih bagian dari regulator,” ungkapnya.

Selain Palapa Ring, Indonesia juga telah membangun satelit multifungsi dengan teknologi High Throughput Satellite (HTS) bernama Satelit Republik Indonesia (SATRIA) yang dirancang untuk memiliki kapasitas throughput 150 Gigabits per second (Gbps).

Satelit ini diharapkan dapat menyediakan layanan internet untuk 150.000 fasilitas umum, termasuk sekolah dan pusat kesehatan, serta lembaga pertahanan, administrasi keamanan dan semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Kita butuh satelit sendiri untuk mengkoneksikan seluruh Indonesia, jika kita fokus ke terrestrial kita tertinggal, sehingga kita butuh satelit. Kita akan koneksikan seluruh sekolah di Indonesia, begitu juga untuk sektor kesehatan juga pemerintah daerah,” jelas Rudiantara.

Lokakarya Konsultatif on Approaches to ASEAN Next Generation Universal Service Obligation (USO 2.0) merupakan kerja sama antara ASEAN, United States Agency for International Development (USAID) dan BAKTI. Lokakarya itu ditargetkan dapat berkontribusi pada upaya ASEAN untuk meningkatkan konektivitas dan memperluas inklusivitas di kawasan ini dengan meningkatkan akses ke internet broadband.

Lokakarya konsultatif tersebut dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang mewakili Negara-Negara Anggota Telekomunikasi dan Informasi Senior Teknologi (TELSOM) Negara Anggota ASEAN, Dewan Regulator Telekomunikasi ASEAN (ATRC) dan Regulator / Otoritas Layanan Universal (USO) Regulator / Otoritas serta operator dan vendor, penyedia solusi, termasuk layanan OTT, dan startup digital, bersama dengan perwakilan lintas sektor dari pendidikan, kesehatan, dan keuangan.

--- Guche Montero