"Dengan kondisi seperti sekarang ini, Raja Juli Antoni harus mundur sebagai Menteri karena sudah kehilangan legitimasi moral untuk memimpin kementerian kehutanan,” desak Ebit.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Wakil Ketua Umum Bidang Politik Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia, Willfridus Yons Ebit, menyoroti kinerja Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, yang dinilai gagal total selama setahun lebih memimpin kementrian kehutanan.

Yons Ebit bahkan mendesak Menteri Raja Juli mundur dari jabatan karena gagal mengendalikan kerusakan hutan dan menindak para pelaku kejahatan kehutanan, terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang pada akhir November 2025 lalu dihantam bencana banjir bandang dan longsor.

"Situasi di Sumatera bukan semata bencana alam, melainkan akumulasi dari kelalaian dan pembiaran Menteri Kehutanan. Selama lebih dari setahun menjabat, Menteri Raja Juli Antoni tidak menunjukkan tindakan konkret terhadap jaringan pembalakan liar yang merusak hutan secara sistematis,” sorot Yons Ebit dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

Yons Ebit menyebut, Kementrian Kehutanan tidak hanya gagal menegakkan hukum, tetapi mempertontonkan kedekatan dengan pelaku kejahatan (pembalakan, red) yang justru mencederai etika sebagai pejabat publik.

“Kita masih ingat Menteri Raja Juli bermain domino dengan terpidana kasus pembalakan liar, Azis Wellang, dan itu bukti nyata lemahnya integritas seorang pejabat publik sekelas Menteri,” sentil Ebit.

Menurut Yons Ebit, kejadian itu bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan tamparan terhadap kemanusiaan, sebab korban bencana yang kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan keluarga, harusnya bisa dicegah jika Menteri Raja Juli punya hati nurani dan keberpihakan terjadap penyelamatan hutan.

“Dengan waktu yang sudah satu tahun lebih, tidak ada komitmen untuk memperbaiki birokrasi di internal kementeriannya, pengawasan inspektorat sampai polisi hutan sangat lemah bahkan ikut terlibat dalam persekongkokolan jahat. Dengan kondisi ini, bagaimana publik bisa percaya pada komitmen pemberantasan mafia kayu ketika menterinya sendiri berinteraksi dengan pelaku kejahatan kehutanan,” sorotya.

Yons Ebit menyebut, kerusakan lingkungan di Sumatera telah mencapai titik kritis dan hal itu merupakan akumulasi dari keserakahan atau kebijakan yang rakus. 

Yons Ebit menegaskan, Presiden Prabowo Subianto bahkan berkomitmen penuh membenahi tata kelola agraria dan sumber daya alam kita.

“Kehadiran Satgas PKH adalah bukti nyata, tetapi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli menghambat akselerasi pemerintah untuk melakukan bersih-bersih, karena menterinya tidak tegas dan tidak berani menghadapi mafia atau mentrinya sendiri yang memiliki konflik kepentingan,” imbuhnya.

Yons Ebit beralasan, kementerian kehutanan harus dipimpin oleh figur yang mampu memulihkan kepercayaan publik, menegakkan hukum, serta menghentikan kerusakan ekologis yang semakin parah. 

“Dengan kondisi seperti sekarang ini, Raja Juli Antoni harus mundur sebagai Menteri karena sudah kehilangan legitimasi moral untuk memimpin kementerian kehutanan,” desaknya. 

--- Guche Montero