Breaking News

REGIONAL PADMA Indonesia Minta Melki-Johni Rebranding PMI NTT 23 Feb 2025 20:16

Article image
Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa. (Foto: Dokpri GS)
"Kami siap berkolaborasi dengan Pemprov NTT dan berbagai elemen penggiat Anti-TPPO untuk bersama-sama mencegah dan memberantas mafia human trafficking. Stop Bajual Orang!" komit Gabriel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma, memberi atensi khusus terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT.

Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, dalam keterangan resmi kepada media ini, Sabtu (22/2/2025) meminta Melki-Johni untuk mewujudkan rebranding PMI NTT sebagai tenaga kerja unggul, legal serta menjadi duta NTT.

"Atas nama kemanusiaan, kami meminta Melki-Johni untuk memberi atensi khusus terhadap para pekerja migran asal NTT yang sering menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau perdagangan manusia (human trafficking) dalam sindikat bisnis non prosedural (ilegal)," kata Gabriel sembari menyampaikan proficiat atas pelantikan Melki-Johni menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Gabriel yang selama ini konsen terhadap persoalan PMI NTT bersama jaringan penggiat Anti-TPPO, rebranding PMI NTT harus menjadi salah satu program prioritas Melki-Johni dalam 100 Hari kepemimpinan.

"Kami berharap, masalah pekerja migran NTT bisa menjadi program prioritas dalam 100 hari kerja Melki-Johni sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT," harap Gabriel yang juga menyinggung optimalisasi satuan tugas (satgas) Anti-TPPO yang pernah digagas Melki Laka Lena.

Menurut Gabriel, ada tiga hal yang perlu menjadi atensi serius, yakni;

Pertama, Pemprov NTT harus bekerjasama dengan pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menyelamatkan para calon PMI asal NTT dari bahaya jaringan Human Trafficking yang sering memberangkatkan para calon Pekerja Migran tanpa dokumen dan prosedur yang resmi (ilegal).

“Ini harus dilakukan dalam agenda 100 hari kerja, dengan memberikan 500 paspor resmi kepada para calon Pekerja Migran Indonesia asal NTT yang sudah lulus pelatihan kerja dan bersertifikat kompetensi,” kata Gabriel.

Kedua, Pemprov NTT perlu bekerjasama dengan Bank NTT untuk membuka 500 rekening nasabah Bank NTT bagi 500 calon pekerja migran asal NTT untuk setoran remitensi dan tabungan investasi masa depan pasca purna PMI.

“Tabungan mereka bisa menjadi modal usaha guna menjalankan bisnis kuliner mancanegara, usaha jasa pariwisata, salon, bengkel otomatis, pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain sesuai kompetensi masing-masing,” harap Gabriel.

Ketiga, perlu membekali 500 calin pekerja migran asal NTT dengan kemampuan bahasa asing, pengenalan hukum dan budaya negara tujuan serta perlindungan hukum dan HAM mereka.

"Para calon pekerja migran perlu disiapkan dengan skill dan kompetensi teruji, dibekali untuk menjadi duta NTT di luar negeri atau menjadi misionaris awam di negara tujuan, berkolaborasi dengan para misionaris (kaum religius) asal NTT yang tersebar di seluruh dunia,” kata Gabriel.

Gabriel mengaku optimis, kepemimpinan Melki-Johni mampu mengubah stigma NTT sebagai 'Nusa Tertinggi Trafficking' menjadi 'Nusa Tanah Terjanji' yang membawa harapan dan perubahan nyata, termasuk menjamin hak dan masa depan para pekerja migran.

"Kami siap berkolaborasi dengan Pemprov NTT dan berbagai elemen penggiat Anti-TPPO untuk bersama-sama mencegah dan memberantas mafia human trafficking. Stop Bajual Orang!" komit Gabriel.

--- Guche Montero

Komentar