HUKUM PADMA Indonesia Sebut Perbuatan Bupati Kupang Masuk Ranah TPKS dan TPPO 16 Nov 2026 15:29
Greg mendesak pihak kepolisian untuk tidak hanya memeroses kasus ini dengan pasal kekerasan seksual semata, tetapi juga melakukan penyelidikan mendalam menggunakan perspektif TPPO.
KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia menyoroti kasus dugaan pemerkosaan oleh Bupati Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede terhadap seorang mahasiswa di rumah jabatannya di bilangan Kelapa Lima, Kota Kupang, Rabu (11/11/2026).
Praktisi hukum sekaligus Direktur Advokasi PADMA Indonesia, Greg Retas Daeng, S.H.,M.H, menyebut perbuatan oleh terduga pelaku yang notabene pejabat publik sebagai perbuatan bejat dan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Hanusia (HAM) serta martabat perempuan dan anak.
“Jika dugaan tindak pidana pemerkosaan ini terbukti benar, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, martabat kemanusiaan, serta tindak pidana serius yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan KUHP,” kata Greg dalam keterangan kepada media ini, Senin (16/11/2026).
Menurut Greg, dalam perspektif HAM dan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), kejahatan seksual bukan sekadar delik kesusilaan biasa, melainkan kejahatan terhadap integritas tubuh dan martabat manusia yang meninggalkan trauma jangka panjang bagi korban.
Karena itu, Greg meminta agar dalam kasus ini, negara wajib hadir untuk memastikan penegakan hukum yang adil, transparan dan tanpa impunitas, sekaligus menjamin perlindungan fisik, psikologis, serta pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.
Status terduga pelaku sebagai kepala daerah, sentil Greg, memberikan dimensi yang jauh lebih serius dalam kasus ini, baik dari sisi moral publik maupun hukum.
Dia juga menyebut Yosef Lede telah mengkhianati mandat publik dan etika penyelenggaraan pemerintahan yang harusnya menjadi teladan bagi rakyat yang dipimpinnya.
“Bagaimana bisa seorang kepala daerah yang adalah pemegang mandat rakyat dan terikat sumpah jabatan untuk melindungi, mengayomi, dan menjamin rasa aman warganya terutama perempuan dan kelompok rentan, justru diduga menjadi pelaku kejahatan seksual,” kecam Greg.
Greg kemudian meminta aparat penegak hukum untuk menindak pelaku secara tegas sesuai norma hukum yang berlaku.
“Pelaku harus ditindak tegas dan berat secara hukum, karena diduga dia memainkan relasi kuasa untuk melancarkan aksi bejatnya terhadap korban,” kata Greg.
Dugaan TPPO
Selain ancaman UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Greg juga menyebut perbuatan terduga pelaku berpotensi masuk ranah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
“Berdasarkan kronologi yang kita peroleh, terdapat peran perantara yang membawa atau mengantarkan korban kepada terduga pelaku dengan modus iming-iming pekerjaan, serta adanya pemberian sejumlah uang yang kemudian diambil atau dikuasai oleh pihak perantara tersebut,” ujarnya.
Greg kemudian memberikan tiga alasan mengapa kasus ini berpotensi memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Pertama, dari segi proses. Sebelum dugaan pemerkosaan terjadi, ada tindakan merekrut, membawa, mengantar, atau menyerahkan korban oleh pihak perantara kepada pelaku.
Kedua, unsur cara. Patut diduga ada aksi tipu daya dan penyalahgunaan keadaan rentan, yakni dengan memberikan janji palsu atau iming-iming pekerjaan kepada korban yang sedang membutuhkan penghidupan.
Ketiga, dari aspek tujuan, unsur eksploitasi. Adanya tindakan eksploitasi seksual terhadap korban dan pengambilan keuntungan finansial oleh pihak perantara yang menguasai uang dari transaksi tersebut.
Atas beberapa alasan tersebut, Greg mendesak pihak kepolisian untuk tidak hanya memeroses kasus ini dengan pasal kekerasan seksual semata, tetapi juga melakukan penyelidikan mendalam menggunakan perspektif TPPO untuk mengusut tuntas jaringan atau pihak perantara yang memfasilitasi terjadinya dugaan kejahatan ini.
Meski begitu, pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan meminta aparat kepolisian agar proses hukum dapat berjalan objektif, independen, serta bebas dari intervensi kekuasaan.
Sebelumnya melalui sejumlah media, Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT, Komisaris Besar Nova Irone Surentu membenarkan adanya laporan tersebut dan mengaku korban sudah berada dalam perlindungan.
“Betul. Laporan sudah kami terima dan kini sedang dalam proses penyelidikan,” kata Nova sebagaimana diberitakan Kompas, Jumat (13/11/2026.)
Menurut Nova, laporan disampaikan langsung oleh korban bersama keluarga, didampingi petugas dari dinas yang membidangi perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kupang.
Setelah menerima laporan, polisi mendampingi korban untuk menjalani visum. Hasil visum akan menjadi salah satu alat bukti dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
--- Guche Montero
Komentar