Kasih persaudaraan yang tulus memang mestinya datang dari kesederhanaan dan kerendahan hati, bukan dari kemegahan dan kebesaran pribadi.

Oleh: Ignas Iryanto*

Judul tulisan ini diambil seutuhnya dari motto tahbisan Uskup Agung Ende, Mgr. Paul Budi Kleden, SVD.

Awalnya, ketika mendengar tahbisannya dilakukan di dalam Gereja Katedral Ende yang memiliki daya tampung yang kecil saja, saya risau bahwa keagungan pentahbisannya akan tidak nampak, karena yang bisa hadir paling hanya para Klerus: biarawan-biarawati dengan sedikit sekali umat, berbeda misalnya dengan tahbisan uskup-uskup lain yang dilakukan di lapangan terbuka.

Ternyata itu adalah permintaan sendiri dari Yang Mulia Mgr. Budi Kleden, karena dia inginkan kesederhanaan dalam pentahbisannya.

Kasih persaudaraan yang tulus memang mestinya datang dari kesederhanaan dan kerendahan hati, bukan dari kemegahan dan kebesaran pribadi.

Namun kemudian, saya tertegun bangga sekaligus haru menonton berbagai video penjemputan Uskup Terpilih, Mgr. Paul Budi Kleden, SVD serta rangkaian ritus Katolik pentahbisannya sebagai Uskup Agung Ende.

Nuansa keagungan dalam kesederhanaan yang menjadi karakter kuat dari Mgr. Budi sendiri, nampak dalam rangkaian acara tersebut.

Untuk pertama kalinya, pentahbisan seorang Uskup Agung di negeri ini dihadiri bukan saja oleh 27 Uskup dari seluruh Indonesia, namun juga dihadiri oleh pemimpin tertinggi Serikat Sabda Allah atau Societas Verbi Divini (SVD), Superior General SVD dari Roma bersama beberapa anggota Dewan Generalatnya, serta Uskup dan Uskup Agung Agung dari beberapa negara.

Tidak heran juga sebenarnya, karena Mgr. Paul Budi Kleden, SVD, sebelum diangkat Sri Paus sebagai Uskup Agung Ende, merupakan Superior General SVD setelah sebelumnya menjadi anggota Dewan Generalat SVD.

Hal yang mengharukan adalah keterlibatan aktif seluruh umat beragama di Ende; mulai dari hari penyambutannya hingga rangkaian pentahbisannya, bahkan yang memproklamasikan "bhea" atau sumpah adat Ende-Lio, ketika penyambutannya, merupakan seorang pemuda Muslim.

Bagi yang mengertibBahasa Ende-Lio dari sumpah adat yang diucapkan, tahu betapa dalamnya sumpah yang diucapkan, di dalamnya terkandung janji sekaligus harapan, bukan hanya kepada Uskup namun kepada seluruh yang hadir, seluruh masyarakat di tiga kabupaten, bukan hanya umat Katolik.

Sebagai anak Flores, bahkan putra Ndona-Ende Diaspora, saya sangat bangga dan tersentuh.

Rangkaian peristiwa itu membuktikan bahwa Ende memang pantas menjadi sumber inspirasi Bung Karno dalam merenungkan dasar dari negara besar ini: Pancasila.

Jelas sekali inspirasi itu bukan karena merenung di bawah pohon Sukun, namun lebih karena mengalami interaksi dengan masyarakat Ende yang sejak tahun 1930-an sudah merupakan masyarakat yang plural dan yang mampu hidup bersama dan bukan hanya berdampingan. Juga membuktikan bahwa masyarakat Ende saat ini masih teguh memegang semangat kebersamaaan dalam keberagaman itu.

Ada ribuan berita beredar di media sosial dan media cetak yang menguraikan peristiwa tersebut. Video yang sangat banyak di-share adalah drumband dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Ende yang menyambut kedatangan Mgr. Baul Budi Kleden, juga video pengucapan sumpah adat (b’hea) oleh seorang putra Ende yang beragam Muslim, serta foto ketika Ketua MUI Ende, Ka'e (Kakak) Abdul Syukur bersalaman dengan Uskup Agung. Bagaimana tidak haru melihat seluruh momen itu?

Pilkada: Agama Bukan Sekat Pembeda

Namun kebanggaan dan keharuan itu, mau tidak mau saya sandingkan secara reflektif dengan suasana politik daerah di Ende terkait dengan pilkada yang akan datang. Di sini saya mengalami kegalauan yang lumayan dalam.

Teringat Bupati kedua Kabupaten Ende, (alm) Bapak Haji Hasan Aroeboesman, yang namanya kemudian diabadikan sebagai nama Bandara Ende saat ini.

Juga teringat kisah yang diceriterakan langsung oleh (alm) Bapak Frans Seda, bagaimana hingga terpilihnya Bapak Hasan sebagai Bupati Ende, padahal ada juga calon dari kalangan Katolik waktu itu.

Kisah yang juga menggambarkan kearifan generasi waktu itu yang tidak melihat agama sebagai sekat pembeda yang memisahkan, baik secara sosial maupun secara politik.

Agak kontradiksi dari suasana kebersamaan dan keakraban antar-agama dalam acara-acara penyambutan dan pentahbisan Mgr. Paul Budi Kleden, SVD itu dengan fakta bahwa politik identitas berdasar agama sangat kuat mewarnai politik Pilkada di Ende.

Saat ini, Pilkada Ende dipenuhi dengan semangat memastikan pasangan Katolik-Katolik yang memimpin Kabupaten Ende di masa depan, seolah-olah warga Muslim tidak layak menjadi bagian dari pimpinan puncak Kabupaten.

Menurut saya, ini kontradiksi 100% dari gambaran kebersamaan, toleransi dan semangat hidup bersama secara setara, dari seluruh upacara penyambutan dan pentahbisan itu.

Saya tegaskan, saya tidak menulis tentang figur atau nama atau bahkan agama para calon. Adalah sah, untuk mengajukan calon-calon pemimpin Ende terbaik; entah itu dengan kombinasi Katolik- Islam, Islam-Katolik, Katolik-Katolik maupun Islam-Islam. Semua itu sah-sah saja, bahkan baik-baik saja.

Namun, ketika "argumen yang dibangun dalam senyap" dengan mengkampanyekan pilihannya adalah kita tidak ingin kelompok Islam ada dalam pucuk pimpinan Kabupaten dan bahwa pucuk pimpinan itu harus didominasi oleh pasangan dengan agama Katolik-Katolik, kita sudah terjebak jauh ke arah yang salah.

Mindset dari argumen yang dibangun jelas adalah mindset yang jauh dari semangat orisinal masyarakat Ende.

Latar Belakang Argumen

Saudara mesti paham dulu mengapa hal ini terjadi? Begitu sergah seorang sahabat ketika saya mengemukakan hal ini.

Saya berusaha menyimak apa yang disebut sebagai latar belakang itu. Katanya, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh mantan Bupati periode sebelumnya yang sangat bersifat diskriminatif, dan ditengarai meminggirkan kepentingan kelompok Katolik.

Ini ada dalam kebijakan pembangunan maupun dalam penentuan pejabat-pejabat publik di Kabupaten Ende; prosesnya tidak transparan dan diskriminatif.

Konon, birokrasi di Kabupaten Ende sekarang didominasi oleh saudara-saudara Muslim dan meminggirkan saudara-saudara Katolik dan Kristen, untuk menyebut satu contoh konkrit.

Alasan itu lalu ditambah dengan alasan lain yang lebih bersifat kecurigaan, rumor atau prejudice, bahwa ada keanehan dari peristiwa meninggalnya mantan Bupati (alm) Ir. Marsel Petu, yang ada hubungannya dengan misteri kematian saudara Ansel Wora di pulau Ende.

Saya sudah lama tidak tinggal di Ende, dan karenanya tidak punya data untuk memverifikasi atau memfalsifikasi data dan informasi bahkan boleh disebut sebagai rumor tersebut.

Katakanlah argumen itu benar, bahwa dalam masa kepemimpinan sebelumnya, mantan Bupati yang adalah tokoh Muslim Ende, telah mempraktekkan kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Saya tetap memiliki dua pertanyaan; mengapa tidak terjadi mekanisme check and balance dari DPRD maupun dari masyarakat atas kesalahan itu?

Kedua, apakah kebijakan itu akan menjadi ciri dari kebijakan setiap pemimpin Ende yang beragama Muslim nantinya?

Lanjutannya, apakah semua tokoh Muslim di Ende, memiliki cara pikir dan cara bertindak yang sama dengan Bupati sebelumnya? Menurut saya, ini terlalu mengeneralisasi.

Terkait dengan informasi yang bersifat rumor dan prejudice tersebut, saya hanya menyesali mengapa proses pengadilan yang sempat berjalan dahulu, tidak diteruskan hingga tuntas sehingga rumor dan prejudice ini terus hidup di kalangan masyarakat dan bahkan justru terus menimbulkan saling curiga yang tidak sehat.

Jika, sekali lagi jika, seluruh latar belakang itu benar adanya, maka mestinya keputusan yang diambil adalah dengan tidak lagi mencalonkan incumbent dalam pilkada ini atau jika ada partai yang mencalonkan, ya beliau tidak lagi dipilih.

Itu adalah sanksi politik yang wajar, jika memang latar belakang dari "argumen dalam sunyi" itu benar dan valid adanya.

"Ka'e (Kakak), terus terang saja, apa ka'e tidak setuju dengan dua figur Katolik yang kini diajukan sebagai pasangan Cabup dan Cawabup?” tanya seorang adik secara terbuka.

Saya tidak bicara figur bahkan bukan juga agama dari figur, namun argumen yang menjadi dasar dari pilihan kepada mereka, sebagaimana yang konon dikampanyekan secara 'bisik-bisik', bahkan katanya oleh beberapa tokoh klerus dari Gereja Katolik.

Keduanya saya kenal sangat baik, salah seorangnya justru adalah sahabat saya dan sempat menjadi teman sekelas.

Mengapa argumen dukungan terhadap mereka itu tidak didasarkan pada karakter dan kompetensi keduanya?

Mengapa tidak menunjukkan, misalnya sebagai ahli hukum dengan sekian pengalaman (sebutkan pengalamannya menegakkan hukum), mereka akan tegas memberantas berbagai perilaku korup di berbagai lapisan pejabat di Ende, bahkan akan memberantas praktek-praktek pat gulipat yang konspiratif, yang katanya selama ini terjadi di Ende.

Serta sebagai birokrat berpengalaman, mereka akan membersihkan birokrat kotor dan melakukan restukturisasi birokrasi, memperbaiki mekanisme recruitment dan promosi di kalangan birokrasi secara transparan berbasis meritokrasi.

Berikan rekam jejak mereka. Sama-sama mengkampanyekan mereka, namun dengan mindset yang amat sangat berbeda.

Lawan politiknya juga sangat dianjurkan untuk menonjolkan karakter unggul, kompetensi dan rekam jejaknya.

Misalnya: kompetensinya sebagai akuntan yang terkait dengan jaminan akan proses-proses yang transparan, rekam jejaknya dalam bidang pendidikan yang akan menjamin diperbaikinya mutu pendidikan dan kualitas SDM di Kabupaten Ende, serta karakter mereka yang sangat toleran yang akan menjamin terjaganya DNA Ende yang sangat unggul sebagai daerah toleran di negeri ini, rahimnya nilai-nilai Pancasila.

Pilkada akan berjalan lebih bermutu dan pilihan publik tidak akan menimbulkan segregasi sosial yang impaknya bisa dalam dan lama.

Jika dasar argumennya adalah agama, maka siapa pun yang menang akan menimbulkan segregasi sosial.

Aji-ka'e, weta-nara, eja-kera di Ende, pilihlah pemimpinmu berdasarkan karakter, kompetensi dan rekam jejak mereka; tidak berdasarkan agama-agama mereka.

Jangan lupa pesan Uskup Agung kita: "Caritas Fraternitas Maneat in Vobis" (Peliharalah Kasih Persaudaraan).

Proficiat dan selamat menjadi Sang Gembala di Keuskupan Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD.

*Penulis adalah Putra Ende yang berdomisili di Jakarta

--- Guche Montero