Gubernur Melki meminta program yang telah siap segera dieksekusi, termasuk pemanfaatan anggaran untuk kebutuhan pemulihan serta penguatan program rumah layak huni bagi masyarakat terdampak.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengonsolidasikan penanganan dampak gempa Flores pada tiga sektor utama; yakni infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Konsolidasi dilakukan melalui rapat bersama jajaran Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Rabu (2/9/2026).

Langkah itu dilakukan untuk memastikan penanganan tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi berlanjut pada pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak secara terarah dan berbasis data.

Berdasarkan data BPBD Provinsi NTT tertanggal 2 September 2026, tercatat 99.214 rumah mengalami kerusakan yang variatif. Sebanyak 26.092 rumah mengalami rusak berat, 22.525 rumah rusak sedang, dan 50.597 rumah rusak ringan.

Sementara untuk pelayanan dasar, sebanyak 2.310 satuan pendidikan, 664 kantor pemerintah, 600 rumah ibadah, 654 pelayanan kesehatan, 6.840 fasilitas umum dan 36 sarana air bersih yang mengalami kerusakan.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena meminta Dinas PUPR mempercepat pendataan dan validasi kerusakan akibat gempa, meliputi jalan, jembatan, irigasi, rumah masyarakat dan fasilitas umum.

“Kita harus benar-benar serius untuk pendataan seluruh infrastruktur yang terdampak akibat bencana gempa Flores ini. Jadi atur betul dan verifikasi sehingga bantuan perbaikan juga sesuai sasaran,” kata Gubernur Melki.

Gubernur menegaskan, setiap kerusakan harus dipetakan berdasarkan kewenangan, baik provinsi, kabupaten/kota maupun pemerintah pusat. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak terjadi tumpang tindih.

Gubernur Melki juga meminta program yang telah siap segera dieksekusi, termasuk pemanfaatan anggaran untuk kebutuhan pemulihan serta penguatan program rumah layak huni bagi masyarakat terdampak.

Sementara di sektor kesehatan, Gubernur Melki meminta pelayanan kepada masyarakat terdampak tetap berjalan meskipun sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan.

“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Jangan sampai karena fasilitas rusak, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan,” imbaunya.

Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas dan masyarakat di lokasi pengungsian. Selain pelayanan kesehatan dasar, pemerintah juga memperkuat pemantauan terhadap penyakit yang berpotensi muncul di tenda-tenda pengungsian seperti ISPA, diare, dengue, campak, hipertensi dan diabetes.

“Jangan hanya menunggu masyarakat datang berobat. Tim kita harus aktif turun ke pengungsian, melakukan pemeriksaan, menemukan kasus sejak dini dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan,” pesan Gubernur.

Gubernur Melki juga meminta penguatan layanan trauma healing dan kesehatan mental, bukan hanya bagi masyarakat terdampak, tetapi juga tenaga kesehatan yang selama ini berada di garis depan penanganan bencana.

“Trauma healing jangan hanya diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban. Tenaga kesehatan kita juga harus mendapat perhatian. Mereka bekerja sejak awal bencana, menghadapi situasi yang berat, melayani pasien dan masyarakat, sementara mereka sendiri juga bisa mengalami kelelahan secara fisik maupun mental,” ujarnya.

Sementara itu, sektor pendidikan menjadi perhatian karena gempa berdampak terhadap 2.310 satuan pendidikan di tujuh kabupaten, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga pendidikan kesetaraan. 

Tidak hanya itu, sebanyak 177.678 siswa dan 21.166 guru serta tenaga kependidikan terdampak, ruang kelas rusak sebanyak 5.521 dan sekolah rusak berat  sebanyak 502.

Gubernur Melki meminta kegiatan belajar-mengajar segera dipulihkan secara bertahap sesuai kondisi masing-masing wilayah. Bagi sekolah yang belum dapat digunakan, ruang kelas darurat menjadi kebutuhan mendesak.

“Kita perlu memberikan yang utama, yaitu tenda untuk ruang kelas. Daerah yang membutuhkan tenda harus kita prioritaskan. Kita harus adakan dengan cepat,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur Melki meminta agar pendataan kerusakan sekolah dilakukan secara lebih sistematis dan disertai proses verifikasi yang baik. Ia meminta agar koordinasi dalam sektor pendidikan semakin aktif sehingga kebutuhan setiap sekolah dapat segera dipetakan dan ditangani.

"Saya ingin agar kita semakin sistematis. Kerusakan yang ada harus kita identifikasi. Grup koordinasi pendidikan mesti lebih hidup. Paling tidak sekolah-sekolah bisa kita bantu untuk mulai kegiatannya," ujarnya.

Menurutnya, dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di Flores pascagempa, kebutuhan ruang belajar darurat harus menjadi salah satu prioritas utama di sektor pendidikan.

Dia mengingatkan, sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan tempat belajar sementara harus segera mendapatkan bantuan, terutama dalam bentuk tenda atau ruang kelas darurat.

Gubernur Melki menegaskan bahwa pemulihan pascagempa tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan dan infrastruktur. Masyarakat harus dipulihkan secara utuh, termasuk kesehatan fisik, kondisi psikologis, serta keberlangsungan pendidikan anak-anak.

Karena itu, trauma healing akan diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari tenaga kesehatan, guru, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, komunitas budaya hingga masyarakat.

“Yang kita pulihkan bukan hanya bangunan sekolah. Kita harus memulihkan anak-anak, guru, dan seluruh kehidupan pendidikan. Sekolah harus kembali menjadi ruang yang aman agar anak-anak bisa belajar dan perlahan pulih dari trauma,” pungkas Melki.

--- Guche Montero