JAKARTA, IndonesiaSatu.co — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dalam kondisi aman dan terkendali di tengah eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Pemerintah mengklaim telah menyiapkan skenario ekstrem terhadap potensi lonjakan harga minyak mentah dunia.

Berdasarkan simulasi terbaru, Purbaya menegaskan bahwa fiskal nasional memiliki ruang yang cukup luas untuk menyerap tekanan harga minyak hingga level US$92 per barel. Optimisme ini didorong oleh struktur ekonomi Indonesia yang masih didominasi oleh permintaan domestik.

"Kami sudah hitung simulasi untuk anggaran setahun ini. Sampai US$92 per barel pun kita masih bisa kendalikan anggaran, jadi tidak ada masalah. Selama kita bisa jaga domestic demand yang berkontribusi 90% ke ekonomi, kita masih bisa survive," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/3/2026).

Setoran Pajak Tumbuh 30 Persen

Kuatnya bantalan fiskal tahun ini tidak lepas dari kinerja penerimaan negara yang melampaui ekspektasi. Pada periode Januari–Februari 2026, penerimaan pajak tercatat tumbuh signifikan sebesar 30% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Purbaya menilai capaian tersebut mencerminkan perbaikan aktivitas ekonomi yang masif serta peningkatan kepatuhan wajib pajak di sektor Bea dan Cukai. Pengumpulan pajak yang optimal dinilai menjadi kunci utama untuk meredam potensi pelebaran defisit anggaran akibat gejolak eksternal.

"Koleksi pajak kita membaik drastis, tumbuh 30% itu angka yang sangat signifikan. Artinya ada perbaikan perilaku wajib pajak dan efektivitas di Bea Cukai. Ini sangat membantu mengurangi tekanan ke defisit anggaran," tambahnya.

Waspadai Jalur Distribusi Selat Hormuz

Meskipun secara fiskal dinilai aman, pemerintah tetap mewaspadai risiko gangguan distribusi energi global, termasuk ancaman penutupan Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi pasokan minyak dunia yang jika terganggu dapat memicu volatilitas harga yang lebih ekstrem.

Menkeu memastikan akan terus memantau pergerakan harga komoditas dan melakukan penghitungan ulang jika situasi memburuk melampaui skenario ekstrem yang telah ditetapkan. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan tidak terjadi kebocoran dalam pengumpulan pendapatan negara guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ancaman krisis berkepanjangan.***