Menko AHY menekankan bahwa pembangunan pascabencana harus didasarkan pada tata ruang yang sesuai peruntukan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki tiga fokus utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yaitu penataan ruang dan lahan, pembangunan infrastruktur, serta penanganan perumahan dan permukiman.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatra bersama kementerian/lembaga terkait, Kamis (15/01/2026), di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

“Kami setuju dan tentunya ingin mendukung penuh Satgas ini. Kita harus membangun lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, dan juga lebih adaptif serta resilien. Ini penting karena ke depan kita harus mampu mengintegrasikan seluruh potensi dan rencana pembangunan agar lebih siap menghadapi risiko bencana,” ujar Menko AHY.

Pada fokus pertama, penataan ruang dan lahan, Menko AHY menekankan bahwa pembangunan pascabencana harus didasarkan pada tata ruang yang sesuai peruntukan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Pemerintah mendorong evaluasi tata ruang wilayah, rehabilitasi hulu daerah aliran sungai, serta relokasi permukiman yang berada di kawasan rawan, dengan memastikan status lahan clean and clear sebelum pembangunan dilakukan.

Fokus kedua adalah pembangunan dan pemulihan infrastruktur dasar. Menko AHY menyampaikan bahwa pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, infrastruktur menjadi pekerjaan utama pemerintah. Jalan dan jembatan diprioritaskan untuk membuka kembali konektivitas wilayah, disertai penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi, termasuk di wilayah pengungsian. Normalisasi sungai, perbaikan irigasi, serta pemulihan fasilitas umum seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, dan rumah ibadah juga menjadi perhatian.

“Di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini, fokus pekerjaan utama kita adalah infrastruktur, terutama infrastruktur dasar, karena sangat menentukan pemulihan kehidupan masyarakat,” tegas Menko AHY.

Lebih lanjut, fokus ketiga adalah penanganan perumahan dan permukiman. Menko AHY menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan pendataan dan pembaruan data rumah terdampak sebagai dasar perencanaan penanganan.

“Saat ini jumlah rumah terdampak, baik kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, maupun hilang, terus kami perbarui. Sampai dengan 14 Januari 2026 tercatat sebanyak 238.783 unit rumah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ungkap Menko AHY.

Berdasarkan estimasi sementara, kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan rumah mencapai sekitar Rp 8,2 triliun, sementara kebutuhan anggaran untuk infrastruktur dasar diperkirakan sebesar Rp 51,8 triliun.

Menko AHY menegaskan bahwa besarnya pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawalan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaannya berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Ini pekerjaan besar yang harus kita kawal bersama melalui koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Menko AHY.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno; Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi; Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini.

Selanjutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid; Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto; Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri; serta unsur TNI dan Polri.

Menko AHY juga didampingi oleh Sesmenko Ayodhia G.L. Kalake, Deputi Nazib Faizal, serta Staf Khusus Agust Jovan Latuconsina dan Sigit Raditya. *

--- F. Hardiman