Marsudi mengatakan bahwa dalam proses bernegara, pendapat berbeda merupakan bagian dari kritik dan merupakan sarana melakukan perbaikan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) menyatakan siap mengawal pemerintahan baru 2024-2029 mendatang.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud mewakili forum mengatakan bahwa para pemimpin agama memiliki satu kesamaan visi untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jika ada kurang-kurangnya kita perbaiki, jika masih ada yang belum semua sepakat itu adalah kewajaran yang harus kita jaga," kata Kiai Marsudi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh antara lain, Romo Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, PGI Gumar Gultom, Ketua Umum Dewan Rohanian Majelis Tinggi Konghucu Indonesia (Matakin) XS Budi Santoso, Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Engkus Ruswana, Ketum PHDI Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Permabudhi Piandi, hingga Pimpinan Spiritual Nusantara Romo Sri Eko Galgendu.

Marsudi mengatakan bahwa dalam proses bernegara, pendapat berbeda merupakan bagian dari kritik dan merupakan sarana melakukan perbaikan.

Dia mengingatkan bahwa penyampaian kritik itu bukan dengan cara mencaci maki. Dalam dunia politik, menurutnya, perlu ada pihak yang mengkritik agar bisa terjadi sebuah keseimbangan.

"Siapa saja bisa untuk menyampaikan kritiknya, terhadap pemerintah, siapa saja, termasuk kepada kita," ujarnya.

Menurutnya, pertemuan antar tokoh lintas agama tersebut akan sering digelar hingga membudaya. Dia pun berharap para tokoh politik bisa meniru kegiatan yang dilakukan para tokoh lintas agama dalam FPID tersebut guna mencairkan suasana pasca kegiatan politik lima tahunan.

Sementara itu, Tokoh dari Majelis Tinggi Konghucu Indonesia Budi Santoso mengatakan bahwa negara harus terus bergerak, terlepas dari adanya pihak yang suka atau tidak suka terhadap hasil Pemilu 2024.

"Kita semua setuju untuk memberi ruang dan kesempatan yang dapat mandat untuk meneruskan kepemimpinan Indonesia yang lebih baik," ujar Budi.

Dia juga menilai bahwa tidak perlu seluruh pihak dirangkul untuk masuk ke dalam pemerintahan. Untuk pemerintahan ke depan, menurutnya tetap dibutuhkan oposisi yang menjadi penyeimbang pada jalannya pemerintahan yang baru.

"Tetap diperlukan orang-orang partai maupun pikiran-pikiran yang mampu menyeimbangkan agar kebijakan itu mendapatkan masukan positif agar tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu akan sangat berbahaya," kata dia. ***

--- F. Hardiman