Perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan itu karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Masinton Pasaribu menilai bahwa oposisi dalam pemerintahan sangat diperlukan untuk mengontrol kekuasaan.

Menurutnya, oposisi merupakan bagian dari demokrasi, dengan sistem kontrol atau pengawasan agar pemerintahan berjalan efektif dan bermanfaat bagi rakyat.

"Perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan itu karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena," kata Masinton dalam diskusi daring bertajuk “Demokrasi Tanpa Oposisi”  di Jakarta, Sabtu.

Mantan Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) itu mengatakan, jika nanti PDI Perjuangan berada di kursi oposisi, maka pihaknya tidak hanya sekadar berbeda pendapat dengan pemerintah, tetapi memberikan berbagai alternatif kebijakan. Langkah tersebut sebelumnya telah dilakukan PDI Perjuangan pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun.

Waktu itu, PDI Perjuangan konsisten berada di luar pemerintahan dan aktif memberikan berbagai alternatif kebijakan serta sebagai penyeimbang (check and balance) dan kontrol dari luar pemerintahan.

"Ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan politik rakyat sehingga rakyat juga memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah," ujar anggota Komisi III DPR RI itu.

Ia mengingatkan bahwa berada di luar pemerintahan bukan berarti pihak oposisi membenci atau anti terhadap pemerintah.

"Itu stigma yang selalu salah selama ini karena kita belum mampu membangun kelembagaan demokrasi, termasuk melembagakan partai-partai politik yang ada di luar pemerintahan," tutur Masinton.

Kendati demikian, Masinton mengungkapkan PDI Perjuangan sejauh ini belum menentukan sikap politik akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia menyebutkan bahwa keputusan itu akan diambil dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan pada 24-26 Mei 2024. ***

--- F. Hardiman