Perang siber terbukti lebih murah, tapi tak kalah mematikan.

Oleh Justino Djogo M.A, MBA

 

“Risiko terkait dunia maya adalah ancaman global berupa perang tanpa darah.” (Narendra Modi).

Hampir dua windu lalu, “perang tanpa darah” yang dimaksud Presiden Modi, sudah berlangsung. Saat itu 2010, virus Stuxnet diluncurkan untuk mengganggu program nuklir Iran. Namun kini, virus Stuxnet yang merupakan salah satu “varian peluru” dalam Perang Siber, nampak sudah kuno.

Dalam perang modern termutakhir, serangan siber dapat bikin bangkrut negara yang disasar, meski kadang tanpa rudal.

Indonesia, Indo-Pasifik, dan Serangan Siber Awalnya, serangan siber yang berkali-kali telah terbukti ampuh dalam menimbulkan kerugian finansial tak terhingga plus hilangnya informasi sensitif. Contohnya, menjelang HUT ke 79 Proklamasi RI pada 2024, mendapatkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI kena retas.

Pencurian data sebanyak 4.759.218 baris itu —antara lain berupa nama, nomor identitas, tempat dan tanggal lahir, gelar, tanggal PNS, NIP, hingga nomor SK PNS, jabatan, dan nomor HP—, berujung pada penjualan data di forum jual beli hasil retasan. Sialnya, data penting itu ditawarkan peretas dengan harga miring: hanya 10.000 dolar Amerika Serikat (atau sekira Rp160 juta).

Terkini, serangan siber mampu menimbulkan gangguan terhadap infrastruktur penting seperti jaringan listrik, sistem transportasi, dan jaringan komunikasi. Contohnya, dua tahun sebelum serial Zero Day tayang di Netflix tahun ini, pada Mei 2023 Five Eyes —aliansi intelijen antara Australia, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat—, mengumumkan penyelidikannya terhadap ancaman siber bernama Typhoon Volt (Topan Volt) yang didukung China.

Berawal dari hasil “pengendusan” intelijen pada April 2023 tentang serangan rantai pasokan Korea Utara terhadap penyedia telekomunikasi Asia-Pasifik 3CX. Serangan tersebut berupa peretasan melalui akses ke komputer karyawan yang menggunakan aplikasi desktop Windows.

Topan Volt yang menargetkan infrastruktur AS ini, merupakan serangan menyusup ke dalam sumber daya di jaringan, dengan teknik yang disebut “living off the land”.

Microsoft pun bereaksi dengan membuat pengumuman bahwa penargetan penyerang di Guam menunjukkan rencana China yang berpotensi mengganggu infrastruktur komunikasi penting antara AS dan kawasan Asia di masa depan. https://theconversation.com/the-highly-secretive-five-eyes-alliance-has-disrupted-a-china-backed-hacker-group-in-an-unusually-public-manner-206403.

Bukan soal Five Eyes yang tumben mengumumkan keterlibatannya dalam skema pencarian dan deteksi untuk mengungkap operasi rahasia dunia maya. Bukan juga soal Badan Keamanan AS (NSA) dan Five Eyes yang terlibat dalam mencegah amukan Topan Volt, dan Australia yang juga bereaksi. Negara Kanguru itu tentunya ogah menjadi target utama operasi serupa, jika terjadi konflik. Namun, sasaran sesungguhnya Topan Volt adalah Guam di Kepulauan Pasifik.

 

Sekilas tentang Guam, Gerbang AS di Pasifik

Guam menjadi fokus serangan Topan Volt pada April 2023 lalu, terletak di Pasifik Barat, alias ujung barat Kepulauan Pasifik. Dari segi geopolitik, Guam yang punya motto “di sinilah Amerika Serikat berawal”, merupakan ujung tombak AS di Pasifik. Wajar bila Guam merupakan rumah bagi militer AS —termasuk angkatan udara, kontingen marinir, dan kapal selam berkemampuan nuklir milik angkatan laut AS. Militer AS di Guam, jumlahnya signifikan dan terus berkembang, dan hal ini membuat cemas Korea Utara yang jaraknya hanya 3.500 km (2.200 mil) dari Guam.

Guam yang menjadi wilayah Amerika sejak 1898 pasca Perang Spanyol-Amerika, sangat berperan selama Perang Vietnam. Guam punya pangkalan Angkatan Laut dan Coast Guard di selatan, dan pangkalan Angkatan Udara di utara.

Meski 30% pulau tersebut merupakan markas bagi militer AS, namun Amerika masih berusaha meningkatkan kehadirannya di sana, dengan memindahkan ribuan Marinir dari Okinawa Jepang ke Guam. Maka Guam memiliki daya tarik istimewa bagi negara-negara yang “berseberangan” dengan AS.

Guam juga menjadi fokus sasaran, saat terjadi konflik Korea Utara dengan AS pada 2017? Saat itu Korea Utara mengancam akan menyerang Guam dengan misil balistik bom nuklir. Meski Guam dilindungi oleh sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) untuk menembak jatuh rudal balistik.

Namun kedekatan jaraknya dari Korea Utara membuat misil dari negaranya Presiden Kim bakal mudah menjangkau Guam. Untungnya, perang rudal ini batal. Krisis AS- Korut 2017 berhasil diredam, mengingat posisi Guam juga dekat dari China, Jepang, Filipina. Justru jarak Guam- Hawaii (pangkalan AS di Hawaii) malah lebih jauh, yakni sekitar 4.000 mil (6.500 km) ke barat.

Kita bukan musuh AS, lalu mengapa kita perlu ikutan cemas seperti Australia? Pertama, jarak Guam dari Jayapura, hanya sekitar 1821 kilometer. Atau lebih pendek dari pada jarak dari Lampung ke Makassar yang 1.964,0 km, ataupun dari Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Pelabuhan Ratu Sukabumi yang jaraknya 1866 km. Bayangkan bila ada “rudal mampir” dari dan ke Guam. Kedua, kebijakan “Pivot to Asia”-nya AS.

Geopolitik Regional dan Pivot to Asia Kebijakan “Pivot to Asia” digagas pada 2011 oleh “bocah Menteng Dalam” yang menjadi Presiden AS: Barrack Obama. Para presiden penerusnya, merelisasikan gagasan tersebut, karena AS sepakat bahwa: Asia punya segalanya.

Asia adalah "pusat gravitasi ekonomi". Dari segi jumlah penduduk terbanyak, Asia punya China, India,

Indonesia. Negara-negara di Asia mempunyai luas sekitar 45 juta kilometer persegi, atau hampir lima kali luas Eropa, memegang peran dalam 80 rute perdagangan terbesar di dunia, yang mencakup lebih dari 50 persen nilai perdagangan global.

McKinsey Global Institute (MGI) menyebutkan, “Asia kini menjadi pemain terkemuka di lima bidang yang mendasari penelitian kami: tatanan dunia, platform teknologi, kekuatan demografi, sistem sumber daya dan energi, dan kapitalisasi.”

Asia menjadi Primadona dalam drama global baru yang sedang berlangsung kini, sayangnya: dengan kening berkernyit cemas terhadap China, yang dianggap sebagai “ancaman” dari Asia. Tak heran bila Oliver Turner menyebut bahwa peningkatan kemampuan China adalah fokus utama dari kekhawatiran keamanan AS saat ini.

Kita semua tahu bahwa China di bawah kepemimpinanan Presiden Xi Jin Ping, memang mengalami pertumbuhan makin

pesat dan menakjubkan. Bukan hanya sebagai kekuatan komersial dan ekonomi terkemuka dengan hampir 15% pangsa pasar, China juga memiliki angkatan laut terbesar kedua di dunia. Mengingat tekad China untuk menjadi kekuatan terdepan

pada tahun 2049, maka sulit untuk percaya bahwa AS tak cemas melihat China. Kebijakan Pivot to Asia, dijalankan AS dengan strategi militer, antara lain mulai dari pengerahan 60% angkatan lautnya di Pasifik, sehingga memperkuat hubungan AS dengan Jepang, India, dan Australia dalam kerangka Dialog Keamanan Segi Empat (QUAD).

“Busur QUAD” yang mulai direntangkan sejak Oktober 2017, dibentuk untuk menangkal pengaruh lebih lanjut dari program One Belt One Road (OBOR) dan Belt Road Initiative (BRI) China. Di sinilah program ekonomi QUAD berhadap-hadapan dengan OBOR dan BRI China, dalam “memperebutkan Indo Pasifik”.

Selain QUAD, ada juga AUKUS, yakni pakta keamanan trilateral antara Australia, UK (Britania Raya) dan US (Amerika Serikat).

Awalnya, AUKUS dibentuk dengan tujuan membangun kelas kapal selam bertenaga nuklir —khususnya untuk militer

Australia—, yang memiliki jangkauan lebih jauh, lebih cepat, dan lebih sulit dideteksi oleh radar China. Tak hanya kapal-kapal selam bertenaga nuklir. Tapi juga komponen nuklir, dan infrastruktur pertahanan nuklir, dan bantuan militer terhadap AUKUS dalam bidang kecerdasan buatan, perang dunia maya, kemampuan bawah air, dan kemampuan serangan jarak jauh.

AUKUS juga bisa berbagi intelijen Five Eyes yang juga mencakup Selandia Baru dan Kanada. Lalu apa dampaknya bagi Indonesia?

 

Geopolitik Indonesia, ASEAN, Aliansi Pertahanan

Secara geopolitik, titik krusial antara sub-kawasan Indo dan Pasifik adalah maritim Asia Tenggara. Khususnya, Indonesia.

Keberadaan QUAD berpotensi “melindungi kepentingan nasional” negara anggotanya, bila terjadi lecutan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Pasifik.

Pun keberadaan AUKUS, yang misinya “untuk menjaga stabilitas keamanan Indo-Pasifik”, bukankah malah dapat menimbulkan kemungkinan sebaliknya?

Indonesia, ASEAN, dan negara-negara Pasifik umumnya, malah bisa terseret-seret bila terjadi konflik terbuka yang melibatkan militer, antara AS dengan China. Artinya, bisa saja kawasan Indo Pasifik maupun ASEAN menjadi ajang perlombaan senjata.

Bukan tak mungkin bila Pakta AUKUS antara tiga negara (Aus-UK-US) ini, akan membuat Five Eyes akan lebih sibuk memantau khatulistiwa.

Kerja sama intelijen antara beberapa negara, lazim dilakukan. Negara-negara ASEAN juga sudah punya Our Eyes (Our Eyes Initiative, OEI) sejak 2018, yang disepakati oleh negara- negara ASEAN —Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura, Thailand— dan Vietnam.

Kerja sama Our Eyes ini bertujuan untuk saling bertukar informasi dan data, khususnya informasi bidang terorisme, radikalisme, dan ancaman lain. Namun kita tahu, ASEAN masih dirundung tantangan, karena negara-negara anggotanya “punya bekingan”. Sebut saja Thailand, Singapura, dan Filipina yang memiliki kedekatan khusus dengan AS, sebaliknya Kamboja, Laos, dan Myanmar memiliki persahabatan erat dengan China.

Artinya, pelaksanaan kerjasama antara negara-negara yang terlibat Our Eyes Initiative, masih diliputi perbedaan kepentingan nasional dan kerangka hukum, antara Bukan bermaksud mengatakan bahwa masih ada isu ketidakpercayaan antarnegara, terutama terkait pertukaran informasi strategis.

Namun realitasnya: masih ada perbedaan budaya organisasi antarnegara, dan terjadinya polarisasi politik terkait beberapa negara anggota dengan negara besar di luar kawasan.

Indonesia memang penggagas berdirinya ASEAN, namun hal itu bukan alasan untuk merasa tenang di zona nyaman, mengingat bahwa dua dari 10 negara ASEAN, adalah anggota Five Power Defence Arrangement (FPDA, Pengaturan Pertahanan Lima Kekuatan).

FPDA sebagai aliansi pertahanan lima negara persemakmuran Inggris Raya —Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia— sejak 1971, pasca kekalahannya di Terusan Suez pada 1967.

Inggris yang tak mau kehilangan muka (lagi) di Asia, berkeputusan untuk tetap mempertahankan pengaruhnya di Asia, termasuk di Asia Tenggara. Jangan lupa pada komitmen FPDA untuk saling membantu antara militer anggotanya, jika terdapat serangan luar terhadap Malaysia, Singapura, Australia, dan Selandia Baru.

Artinya, FPDA yang menganut “azas gotong royong” itu punya ketentuan: negara mana pun yang coba-coba menyerang atau

berperang dengan salah satu anggota FPDA, maka anggota lainnya akan menjadikan si penyerang sebagai musuh bersama.

Indonesia sebagai tetangga dari Singapura, Malaysia, dan Australia, bukan penakut! Namun politik luar negeri Bebas Aktif

yang kita anut, menjadi dasar untuk senantiasa berupaya menjaga hubungan baik antarnegara, dengan tetap menjaga kepentingan nasional Indonesia, sembari menghargai kepentingan nasional para tetangga.

Meski hubungan dengan tetangga juga tak selalu mulus. Contohnya, peristiwa 2013 saat Edward Snowden —mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS (NSA)--- membocorkan data bahwa Singapura dan Korea Selatan berperan penting membantu Australia dan AS, dalam menyadap kabel telekomunikasi serat optik di 20 titik bawah laut di seantero Asia.

Berita Sydney Morning Herald edisi 25 November 2014 itu menyebutkan bahwa intelijen militer Singapura membantu

badan mata-mata AS, Inggris dan Australia, mengambil data melalui kabel bawah laut yang bernama SEA-ME-WE 3 yang

sebagian dimiliki oleh perusahaan Singapore Telecommunication (SingTel).

SEA-ME-WE 3 membentang dari dari Jepang, melalui Singapura, Djibouti, Suez dan Selat Gibraltar ke Jerman Utara. https://www.smh.com.au/technology/singapore-south-korea-revealed-as-five-eyes-spying-partners-20131124-2y433.html. Disebutkan juga bahwa Indonesia dan Malaysia telah menjadi sasaran utama untuk kolaborasi intelijen Australia dan Singapura ini, sejak 1970-an.

Singapura menjadi bagian penting, bukan saja karena menjadi penghubung jaringan telekomunikasi dunia. Juga karena

sebagian besar lalu lintas telekomunikasi dan Internet di Indonesia disalurkan melalui Singapura.

Hingga 2022, katadata mencatat bahwa 97% arus lalu lintas digital di Indonesia masih lewat Singapura. Melihat kesiapan Singapura dalam hal teknologi tersebut, tak heran bila negara jiran itu sudah punya Angkatan Siber.

 

Pertahanan Siber Indonesia

Tahun lalu, Bambang Soesetyo saat pidato pembukaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

(MPR RI) Agustus 2024 lalu, yang mengingatkan bahwa posisi geopolitik Indonesia bisa digolongkan rawan, antara lain karena berhadapan dengan Trisula Negara Persemakmuran Inggris: yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia alias FPDA.

Dalam pidatonya, Bamsoet menyinggung tentang keamanan siber di Indonesia, dan pentingnya peningkatan keamanan siber, karena dunia sudah memasuki era operasi militer melalui internet yang biasa disebut internet of military things (IoMT) atau internet of battlefield things (IoBT), operasi militer makin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat.

Salah satunya, kata Bamsoet: dengan segera membentuk angkatan siber sebagai matra keempat TNI yang akan dapat memperkuat tiga matra yang sudah ada (TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara).

Ketahanan keamanan siber di Indonesia masih perlu peningka tan, bukan cuma saat kita galau saat terjadi kasus peretasan data nasional.

Urgensitas terhadap adanya lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukumnya, mengingat realita menurut National Cyber Security Index: dalam hal keamanan siber, Indonesia masih nongkrong di posisi kelima di Asia Tenggara.

Pentingnya pertahanan siber adalah mutlak. Contohnya, mari kita lihat kasus penjualan data personel militer oleh Blackfield, yang sangat berbahaya bagi negara mana pun.

Kata Blackfield dalam postingannya di web gelap berbahasa Rusia RAMP, tentang penjualan data Pasukan Shabak Israel dan pasukan Pertahanan Israel (IDF), “Kami memiliki data

ratusan tentara IDF dan beberapa anggota Shabak. data tersebut mencakup ponsel, foto, informasi pribadi, dan akses ke akun media sosial tentara.” https://thecyberexpress.com/idf-data-sale-israeli-military-data-on-sale/.

Disebutkan pula bahwa data beserta akses ke akun ditawarkan dengan harga ‘15k’ atau 15.000 USD, dalam pemberitaan banyak media siber pada medio Oktober 2023. Jika benar forum hacker bernama Blackfield itu menjual informasi pribadi tentara militer Israel dan badan keamanan Shabak dijual di web gelap, maka pasukan militer dan intelijen seluruh dunia tinggal “menunggu giliran”. Data personel militer AS sudah disebut “masuk dalam daftar penjualan berikutnya” oleh forum tersebut.

Mengingat betapa masifnya serangan siber saat ini, bahkan telah menciptakan medan perang baru, maka ada baiknya kita tak hanya terpaku pada harga Iron Dome-nya Israel yang lebih dari 3,3 juta dolar AS, atau pun jet tempur Loker Martin F-35B seharga US$ 135,8 juta (Rp 1,95 triliun) per unit. Sebab, peperangan era terkini menyajikan medan perang siber yang terbukti ampuh dalam melumpuhkan negara musuh.

Perang siber terbukti lebih murah, tapi tak kalah mematikan. Mulai dari melumpuhkan sistem transportasi suatu negara sehingga alat transportasi saling bertumbuk, data pelaku kriminal terhapus, imigrasi kacau, bahkan dan semua catatan pajak seluruh warga negara hilang. Hanya dengan satu serangan siber, sistem suatu negara bisa lumpuh. Bagaimana dengan kita?

 

Penulis aktif di Balitbang DPP Golkar, Kajian Luar Negeri