Begitu kayanya Republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Selama 22 tahun uang yang keluar itu US$343 miliar.

Jakarta, IndonesiaSatu.co-- Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur sekaligus mengikuti acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) yang diadakan di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Pada kesempatan tersebut, Prabowo Subianto yang diberi mimbar untuk berbicara mengungkapkan persoalan bangsa termasuk gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS).

Menurutnya selama ini pemerintah kewalahan membayar gaji guru dan pegawai negeri sipil salah satunya karena kekurangan anggaran.

Ketua umum partai Gerindra tersebut mengatakan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dan mencatat keuntungan dari perdagangan internasional selama puluhan tahun, namun sebagian besar mengalir keluar.

"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus," kata Prabowo di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Prabowo menyebutkan data perdagangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diolah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menunjukkan Indonesia sebenarnya mencatat keuntungan sebesar US$436 miliar atau Rp7.800 triliun dalam 22 tahun terakhir, tetapi di tahun yang sama, arus dana yang keluar dari Indonesia mencapai sekitar US$343 miliar.

"Begitu kayanya Republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Selama 22 tahun uang yang keluar itu US$343 miliar," sebutnya.

Under-Invoicing

Prabowo mengatakan salah satu sumber kebocoran tersebut berasal dari praktik under-invoicing atau pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," kata Prabowo.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, Indonesia disebut mengalami kerugian hingga US$908 miliar atau sekitar Rp16.244,12 triliun selama 34 tahun akibat praktik tersebut.

"Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi US$908 miliar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun," terang Prabowo.

Prabowo juga menyebut para ahli memperkirakan kebocoran ekonomi yang terjadi saat ini masih mencapai sekitar US$150 miliar per tahun atau setara sekitar Rp2.683,50 triliun.

"Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih US$150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua," katanya.

Karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki berbagai persoalan yang dinilai menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara agar semua kerugian negara seperti praktik under-invoicing bisa diatasi.*

--- Hendrik Penu