REGIONAL 71 Dapur MBG Wilayah 3T di Ende Belum Beroperasi, Masyarakat Keluhkan Pemerataan Pemenuhan Hak Anak 19 Nov 2026 22:07
Mensi berharap pembenahan yang sedang dilakukan BGN dapat segera diselesaikan sehingga seluruh dapur MBG di Kabupaten Ende, baik wilayah 3T maupun kawasan aglomerasi, dapat mulai beroperasi.
ENDE, IndonesiaSatu.co-- Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini belum menyentuh secara merata pemenuhan hak anak-anak sekolah yang menjadi prioritas penerima manfaat, terutama anak-anak yang ada di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Di kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebanyak 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, hingga kini belum beroperasi.
Kondisi tersebut diungkapkan melalui keluhan seorang warga Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Alfonsus, lewat Program Halo RRI, Rabu (18/11/2026).
Alfonsius mengatakan, pembangunan dapur MBG di Kecamatan Lepembusu Kelisoke telah dilakukan, tetapi hingga saat ini belum melayani penerima manfaat. Ia berharap pemerintah segera menindaklanjuti kondisi tersebut agar anak-anak di wilayahnya dapat memperoleh hak yang sama seperti anak-anak lain dari program MBG itu.
Kewenangan Pusat
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Satgas MBG Kabupaten Ende, Mathildis Mensi Tiwe, membenarkan bahwa sejumlah dapur MBG di wilayah 3T belum beroperasi.
Mensi mengapresiasi kepedulian masyarakat yang turut mengawasi pelaksanaan program tersebut, mengingat MBG merupakan hak anak yang harus dipenuhi.
Mensi menyebut, seluruh 71 SPPG yang disiapkan untuk wilayah 3T di Kabupaten Ende hingga kini belum beroperasi. "Kewenangan terkait pengaturan dan pelaksanaan operasional dapur tersebut berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat," kata Mensi.
Meski demikian, lanjut dia, pemerintah Kabupaten Ende telah menjalankan tanggung jawab administratif dengan menyampaikan kesiapan seluruh SPPG tersebut kepada pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena pengusulan pembangunan dapur MBG di wilayah 3T sebelumnya berasal dari kepala daerah.
“Sebagai bentuk tanggung jawab moril Bupati selaku kepala daerah, kami sudah menginformasikan kondisi riil bahwa sebanyak 71 SPPG wilayah 3T secara administrasi sudah siap untuk beroperasi,” kata Mensi.
Mensi menerangkan bahwa pemerintah daerah dan Satgas MBG memiliki keterbatasan kewenangan dalam menentukan waktu operasional, karena pengelolaan program tersebut menjadi tanggung jawab BGN. "Pemerintah daerah saat ini menunggu kebijakan dan penataan lebih lanjut dari lembaga tersebut," imbuhnya.
Mensi berharap pembenahan yang sedang dilakukan BGN dapat segera diselesaikan sehingga seluruh dapur MBG di Kabupaten Ende, baik wilayah 3T maupun kawasan aglomerasi, dapat mulai beroperasi.
"Dengan demikian, pemerataan pelayanan pemenuhan gizi bagi anak-anak dapat segera diwujudkan," ungkapnya.
Selain menyampaikan kesiapan administrasi, pemerintah daerah juga telah menjalankan fungsi pemantauan terhadap pekerjaan para investor yang membangun fasilitas SPPG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan dapur MBG berjalan sesuai dengan kebutuhan program.
Mensi mengatakan, belum beroperasinya SPPG di wilayah 3T bukan hanya terjadi di Kabupaten Ende, melainkan juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia.
"Kita berharap, keluhan masyarakat yang disampaikan melalui Program Halo RRI dapat menjadi perhatian BGN Pusat sehingga percepatan operasional dapur MBG di wilayah 3T segera dilakukan," pungkasnya.
--- Guche Montero
Komentar