Timor Timur adalah cermin masa lalu. Papua adalah ujian masa depan. Apakah Indonesia mampu belajar dari pengalaman di Timor Timur, atau kembali mengulangi kesalahan strategis yang sama dalam bentuk yang berbeda?

#Pelajaran Strategis bagi Indonesia dalam Menangani Papua

 

Oleh: Valens Daki-Soo*

 

Sejarah Indonesia di Timor Timur merupakan salah satu pengalaman paling kompleks dalam perjalanan bangsa Indonesia. 

Selama bertahun-tahun, Indonesia memiliki keunggulan militer yang sangat besar dibandingkan kelompok perlawanan bersenjata Fretilin/FALINTIL. Berbagai operasi militer mampu menekan kekuatan gerilyawan, menguasai wilayah, serta mempertahankan pemerintahan Indonesia di Timor Timur dalam rentang waktu yang panjang.

Namun, sejarah kemudian memperlihatkan sebuah paradoks yang sangat penting untuk direnungkan: Indonesia dapat unggul di medan perang, tetapi pada akhirnya kalah dalam pertarungan politik dan diplomasi.

Pertanyaannya bukan sekadar mengapa Indonesia akhirnya kehilangan Timor Timur. Pertanyaan yang jauh lebih penting dan strategis adalah: mengapa keunggulan militer yang demikian besar tidak berhasil dikonversikan menjadi kemenangan politik yang berkelanjutan?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika kita melihat persoalan Papua hari ini. Bukan karena Papua sama dengan Timor Timur. Keduanya memiliki sejarah, konteks politik, karakter sosial, geografis, budaya, serta dinamika internasional yang berbeda.

Namun, pengalaman di Timor Timur menyimpan pelajaran strategis yang tidak boleh diabaikan oleh Indonesia.

Catatan Pengalaman Penulis

Persoalan Timor Timur tidak cukup dipahami hanya melalui buku sejarah, laporan politik, ataupun dokumen diplomatik. Ada pengalaman langsung yang menurut saya perlu dikemukakan sebagai konteks tulisan ini.

Pada periode 1994–1999, saya bekerja sebagai staf Duta Besar Keliling RI dengan “Tugas Khusus”, FX Lopes da Cruz, yang membantu Menteri Luar Negeri Ali Alatas dalam menangani persoalan Timor Timur di berbagai forum internasional.

Pada saat yang sama, saya juga menjadi staf/analis Timor Timur di Badan Intelijen Strategis TNI (Bais TNI -- saat itu bernama BIA, Badan Intelijen ABRI), membantu Mayjen TNI (Marinir) Rusdi.

Sejak 1998, saya kemudian aktif sebagai staf khusus Letjen TNI Kiki Syahnakri, seorang perwira yang memiliki pengalaman sangat panjang dan langsung dalam dinamika Timor Timur.

Dalam perjalanan kariernya, Kiki Syahnakri pernah menjabat Danrem 164/Wira Dharma di Dili, Timor Timur; Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat (Asops KSAD); Panglima Penguasa Darurat Militer Timor Timur; Pangdam IX/Udayana; hingga Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad).

Rangkaian pengalaman dan jabatan tersebut penting dikemukakan karena memberikan bobot tersendiri terhadap pandangannya mengenai Timor Timur. 

Ia bukan sekadar pengamat yang membaca persoalan tersebut dari belakang meja. Ia pernah berada langsung di tengah dinamika operasi tempur, operasi teritorial, pemerintahan, keamanan, dan pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan Timor Timur.

Secara kumulatif, Kiki Syahnakri menghabiskan sekitar 11 tahun dalam perjalanan karier militernya di Timor Timur. Ia memimpin operasi tempur di hutan dan pegunungan, tetapi pada saat yang sama juga menjalankan operasi teritorial yang menuntut kedekatan dengan masyarakat.

Ia memahami medan dan perang gerilya, tetapi juga memahami masyarakatnya. Ia fasih berbahasa Tetum dan memiliki hubungan dekat dengan berbagai tokoh masyarakat Timor Timur, termasuk dengan Uskup Dili saat itu, Carlos Filipe Ximenes Belo.

Karena itu, ketika Kiki Syahnakri menulis buku "Timor Timur – The Untold Story" (Penerbit Buku KOMPAS, 2012), yang dibicarakan bukan semata-mata sejarah yang ia baca dari dokumen. Dia menulis dari pengalaman panjang seorang prajurit yang pernah berada di lapangan dan kemudian merefleksikan pengalaman tersebut dari perspektif strategis.

Buku itu menjadi penting bukan karena harus dianggap sebagai satu-satunya kebenaran mengenai Timor Timur, melainkan karena memberikan kesaksian dan perspektif dari dalam tentang bagaimana Indonesia menjalankan operasi, menghadapi perang gerilya, mengelola wilayah, berhadapan dengan berbagai aktor politik, serta menghadapi tekanan internasional.

Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya lahir dari pembacaan terhadap berbagai referensi mengenai Timor Timur, tetapi juga dari pengalaman, pengamatan, dan studi yang saya lakukan selama terlibat dalam berbagai aspek penanganan persoalan Timor Timur pada periode tersebut.

Justru karena pengalaman itulah, saya melihat bahwa Timor Timur harus dibaca bukan hanya sebagai sejarah, melainkan sebagai pelajaran strategis bagi Indonesia dalam menangani persoalan Papua.

Perang Tidak Hanya Dimenangkan di Medan Tempur

Salah satu pelajaran terpenting dari pengalaman Kiki Syahnakri di Timor Timur adalah bahwa perang tidak pernah hanya berlangsung di medan tempur.

Kekuatan militer memang penting. Negara membutuhkan kemampuan pertahanan dan keamanan untuk melindungi masyarakat serta menjaga kedaulatan.

Tetapi kekuatan militer hanyalah salah satu instrumen dalam sebuah konflik yang memiliki dimensi politik, sosial, ekonomi, psikologis, informasi, dan diplomatik.

Dalam perang gerilya, persoalan menjadi semakin kompleks. Kelompok bersenjata mungkin secara militer jauh lebih lemah, tetapi mereka dapat bertahan apabila mempunyai dukungan atau perlindungan dari sebagian masyarakat. Dapat dikatakan, rakyat pendukung adalah tempat gerilyawan "menyelam" ketika mendapat tekanan dan pengejaran oleh aparat.

Oleh karenanya, persoalan fundamental bukan hanya bagaimana mengalahkan kelompok bersenjata, tetapi bagaimana memenangkan hati dan pikiran rakyat. Inilah prinsip "winning hearts and minds of the people".

Tujuan akhir sebuah operasi bukan semata-mata membuat lawan kehilangan kemampuan bertempur. Tujuan yang lebih strategis adalah menciptakan kondisi di mana masyarakat mempercayai negara, menolak kekerasan, dan melihat masa depannya bersama negara.

Dalam konteks inilah pengalaman Kiki Syahnakri menjadi sangat menarik. Dia pernah berada di dua ranah sekaligus: ranah operasi tempur dan ranah masyarakat.

Dia paham, keberhasilan militer yang tidak disertai keberhasilan politik, ekonomi, sosial dan budaya dapat menghasilkan kemenangan yang hanya bersifat sementara.

Keunggulan Militer Tidak Otomatis Menjadi Kemenangan Politik

Indonesia memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar dibandingkan Fretilin/Falintil.

Namun, Falintil tidak menghadapi Indonesia dalam perang konvensional. Mereka menggunakan strategi gerilya, memanfaatkan medan pegunungan, jaringan sosial, identitas lokal, serta narasi perjuangan.

Karena itu, ukuran keberhasilan tidak dapat hanya dihitung dari jumlah operasi yang berhasil, wilayah yang dikuasai, jumlah senjata musuh yang berhasil dirampas, atau kekuatan lawan yang berhasil ditekan.

Sebuah negara dapat memenangkan banyak pertempuran tetapi tetap kehilangan legitimasi politik. Inilah paradoks Timor Timur.

Dan -- penting dalam konteks kita sekarang -- inilah pelajaran strategis pertama bagi Papua. Indonesia tidak boleh mengukur keberhasilan penanganan Papua semata-mata dari kemampuan aparat keamanan menekan kelompok bersenjata.

Ukuran yang jauh lebih penting, apakah masyarakat Papua semakin percaya kepada negara? Apakah mereka merasa diperlakukan adil? Apakah mereka merasa dihormati? Apakah mereka merasa memiliki masa depan yang baik dalam Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih strategis daripada sekadar menghitung berapa banyak operasi keamanan yang berhasil dilakukan.

Ketika Persoalan Domestik Menjadi Internasional

Pada akhirnya, Indonesia tidak lagi hanya berhadapan dengan Falintil. Indonesia berhadapan dengan Portugal, organisasi-organisasi hak asasi manusia, LSM yang punya berbagai kepentingan, dan dengan media internasional. Indonesia berhadapan dengan jaringan aktivis transnasional. 

Indonesia berhadapan dengan negara-negara yang mempunyai kepentingan geopolitik, seperti Australia dan Amerika Serikat. Indonesia berhadapan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di sinilah persoalan Timor Timur mengalami perubahan fundamental. Konflik yang semula berada dalam ranah domestik Indonesia berkembang menjadi persoalan internasional yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan.

Perjanjian 5 Mei 1999 antara Indonesia dan Portugal, yang difasilitasi Sekretaris Jenderal PBB -- dan di dalam negeri Presiden Habibie mendapat tekanan dan kepentingan tertentu, membuka jalan bagi penyelenggaraan referendum di Timor Timur. PBB kemudian membentuk United Nations Mission in East Timor (UNAMET) untuk menyelenggarakan proses tersebut.

Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memberikan suara dengan tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Hasilnya menentukan: 78,5 persen menolak tawaran otonomi khusus dalam Indonesia, sementara sekitar 21,5 persen menerimanya.

Secara formal, UNAMET mempunyai mandat untuk menjalankan tugasnya secara objektif dan imparsial. Namun, dari perspektif Indonesia pada masa itu, muncul berbagai kritik, kecurigaan, kesaksian, dan laporan mengenai praktik di lapangan yang dipandang sebagian pihak menunjukkan kecenderungan yang menguntungkan kelompok pro-kemerdekaan. Persoalan tersebut merupakan bagian dari sejarah yang masih layak dikaji secara kritis.

Namun, tidak dapat disangkal bahwa Indonesia pada 1999 menghadapi lingkungan internasional yang sangat kompleks. Portugal terus membawa isu Timor Timur ke forum internasional. Amerika Serikat memberikan dukungan terhadap proses yang difasilitasi PBB dan kemudian memberikan tekanan politik terhadap Indonesia. Australia memainkan peran yang sangat besar dalam perkembangan persoalan Timor Timur dan kemudian menjadi negara utama yang memimpin INTERFET setelah pecahnya kekerasan pasca jajak pendapat.

Dengan demikian, Indonesia akhirnya menghadapi konfigurasi kekuatan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar Fretilin/Falintil. Pertarungan telah berpindah dari medan fisik menuju medan politik, diplomasi, media, opini publik, hukum internasional, dan legitimasi.

Tentu saja, di medan seperti itu, keunggulan militer saja tidak cukup.

Perang Informasi: Medan Pertempuran yang Sering Diabaikan

Timor Timur juga memberikan pelajaran mengenai pentingnya perang informasi. Konflik modern tidak hanya berlangsung di hutan, pegunungan, atau kota. Ia berlangsung pula di halaman surat kabar, layar televisi, ruang konferensi diplomatik, kampus, organisasi hak asasi manusia, dan kini media sosial.

Sebuah peristiwa lokal dapat menjadi isu internasional dalam hitungan jam. Di sinilah Indonesia menghadapi persoalan serius. Kebenaran faktual tidak selalu otomatis menjadi kebenaran yang dipercaya publik. 

Dalam politik internasional, persepsi sering kali mempunyai konsekuensi politik yang sangat nyata. Karena itu, negara harus mampu menjelaskan kebijakannya secara cepat, konsisten, terbuka, dan kredibel.

Ini juga merupakan pelajaran penting bagi penanganan masalah Papua.

Indonesia tidak boleh membiarkan ruang informasi tentang Papua sepenuhnya diisi oleh narasi pihak lain. Tetapi perang informasi tidak boleh dilakukan dengan propaganda kosong. Jika terdapat informasi yang salah, mesti djawab dengan data. Jika terdapat tuduhan yang tidak benar, jawablah dengan fakta.

Namun, apabila terdapat persoalan nyata, jangan ditutup-tutupi. Akui, perbaiki, dan tunjukkan bahwa negara mempunyai kemampuan untuk melakukan koreksi. Dalam era keterbukaan informasi, kredibilitas jauh lebih kuat daripada propaganda.

Hak Asasi Manusia dan Legitimasi Negara

Pengalaman Timor Timur juga mengajarkan bahwa perilaku aparat negara dapat mempunyai konsekuensi yang jauh lebih luas daripada sekadar dampak lokal.

Setiap tindakan kekerasan yang dianggap berlebihan, setiap pelanggaran hak asasi manusia, atau setiap tindakan aparat yang dipersepsikan tidak adil dapat menjadi bahan bagi kelompok yang ingin membangun legitimasi internasional.

Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia bukan hanya persoalan moral dan hukum, melainkan juga merupakan kepentingan strategis negara. Negara yang mampu menegakkan hukum secara tegas sekaligus adil akan memiliki legitimasi lebih kuat.

Sebaliknya, negara yang membiarkan pelanggaran hukum atau impunitas akan memberikan ruang bagi lawan politiknya untuk membangun narasi bahwa negara tidak legitim.

Pelajaran ini sangat relevan bagi Papua.

Pendekatan keamanan harus tetap digelar. Namun, aparat keamanan juga harus menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat. Kekuatan negara tidak boleh membuat rakyat takut kepada negara; kekuatan negara harus membuat rakyat merasa aman bersama negara.

Papua Bukan Timor Timur

Namun, di titik ini perlu ditegaskan dengan sangat jelas: Papua bukan Timor Timur. Keduanya memiliki konteks sejarah yang berbeda.

Timor Timur mempunyai sejarah kolonial Portugis dan perkembangan politik yang khas. Dinamika integrasinya ke Indonesia juga berbeda. Lingkungan geopolitik regional dan internasionalnya berbeda.

Papua memiliki sejarah, masyarakat, budaya, geografis, perkembangan politik, dan dinamika sosial yang berbeda pula. Karena itu, pengalaman Timor Timur tidak boleh digunakan sebagai resep yang diterapkan secara mentah kepada Papua.

Yang harus dipelajari bukan kesamaan bentuk konflik, melainkan kesamaan prinsip strategisnya. Prinsip bahwa kekuatan militer tidak cukup. Prinsip bahwa legitimasi rakyat sangat penting. Prinsip bahwa konflik domestik dapat memperoleh dimensi internasional. Prinsip bahwa perang informasi dapat memengaruhi persepsi dunia. Prinsip bahwa pelanggaran hak asasi manusia dapat menjadi amunisi politik bagi lawan.

Juga -- ini penting dan kita jangan abai: prinsip bahwa diplomasi harus bekerja sebelum persoalan menjadi krisis.

Jangan Tunggu Papua Menjadi Persoalan Internasional

Pelajaran Timor Timur harus menjadi semacam "early warning" dan "strong message" bagi Indonesia. Bukan berarti Indonesia harus melihat Papua dengan kacamata ketakutan. Sebaliknya, Indonesia harus melihat Papua dengan perspektif strategis yang lebih luas.

Persoalan Papua tidak boleh dibiarkan berkembang hanya sebagai persoalan keamanan. Pembangunan harus berjalan bersama keadilan. Keamanan harus berjalan bersama penegakan hukum. Penegakan hukum harus berjalan bersama penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembangunan ekonomi harus berjalan bersama pemberdayaan masyarakat lokal dan penghormatan terhadap masyarakat adat.

Semua proses itu harus disertai komunikasi publik serta diplomasi yang efektif. Sebab, apabila persoalan-persoalan tersebut tidak diselesaikan di dalam negeri, pihak lain akan mempunyai ruang untuk membawanya ke luar negeri.

Itulah salah satu pelajaran paling mahal dari Timor Timur.

Jangan menunggu konflik menjadi internasional baru kemudian diplomasi bekerja.

Diplomasi harus bekerja sebelum konflik menjadi internasional.

Diplomasi Papua Harus Lebih Proaktif

Oleh karenanya, saya tekankan ini. Diplomasi Papua tidak boleh hanya menjadi pekerjaan Kementerian Luar Negeri semata. Ia harus menjadi bagian dari strategi nasional.

Indonesia perlu membangun komunikasi yang lebih intensif dengan negara-negara Pasifik, organisasi regional, komunitas internasional, akademisi, media, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sipil.

Namun, diplomasi yang kuat tidak dibangun hanya dengan menyangkal semua kritik. Diplomasi yang kredibel justru dibangun dengan keberanian menunjukkan fakta, mengakui persoalan, memperlihatkan perbaikan, dan membuka ruang komunikasi.

Indonesia harus mampu mengatakan kepada dunia: Papua adalah bagian dari Indonesia, dan Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memastikan rakyat Papua hidup aman, sejahtera, bermartabat, dan memperoleh keadilan.

Dengan demikian, diplomasi Papua tidak hanya berbicara tentang mempertahankan kedaulatan, tetapi juga membangun legitimasi dan kepercayaan.

Menangkan Hati dan Pikiran Rakyat

Pada akhirnya, semua kembali kepada prinsip "winning hearts and minds of the people". Rebut serta menangkan hati dan pikiran rakyat. Ini prinsip dan tujuan dalam perang, yang mesti diterapkan dalam seluruh proses penanganan masalah Papua.

Negara boleh memiliki tentara yang kuat. Negara boleh mempunyai persenjataan yang modern. Negara boleh mempunyai kemampuan intelijen yang hebat. Tetapi semua itu tidak akan cukup jika rakyat kehilangan kepercayaan kepada negaranya.

Karena itu, pertanyaan strategis Indonesia dalam menangani Papua seharusnya bukan hanya: “Bagaimana mengalahkan kelompok bersenjata?” Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: “Bagaimana memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua?”

Ketika masyarakat merasa dihormati, diperlakukan secara adil, memperoleh kesempatan yang setara, mendapatkan pelayanan publik yang baik, dan merasa mempunyai masa depan dalam Indonesia, maka ruang bagi kekerasan akan semakin sempit.

Itulah kemenangan yang sesungguhnya.

Dalam konteks ini, pemikiran dan pengalaman Kiki Syahnakri menjadi relevan untuk direnungkan.

Ia mengalami sendiri Timor Timur dalam dua dimensi: sebagai medan pertempuran dan sebagai ruang kehidupan masyarakat. Ia memimpin operasi di hutan dan pegunungan. Ia memahami perang gerilya. Tetapi ia juga berinteraksi dengan masyarakat. Ia berbicara dalam bahasa Tetum. Ia membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat. Ia bahkan memiliki kedekatan dengan figur penting seperti Uskup Belo.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa seorang prajurit yang memahami perang sekaligus memahami masyarakat akan melihat konflik secara berbeda. Karena perang pada akhirnya bukan hanya tentang menghancurkan kekuatan lawan. Perang adalah tentang memenangkan perdamaian setelah perang berakhir.

Ini mesti saya tekankan, perdamaian tidak dapat dibangun hanya dengan senjata. Perdamaian membutuhkan kepercayaan. Membutuhkan keadilan. Membutuhkan komunikasi. Membutuhkan legitimasi. Dan membutuhkan kemampuan negara untuk memenangkan hati rakyatnya sendiri.

Historia Vitae Magistra Est

Pada akhirnya, kita perlu belajar dari sejarah. Ada ungkapan Latin yang sangat terkenal: "Historia vitae magistra est.” Sejarah adalah guru kehidupan.

Sejarah bukan sekadar kumpulan tanggal, nama tokoh, dan peristiwa masa lalu. Sejarah adalah gudang pengalaman manusia agar generasi berikutnya dapat belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Mempelajari Timor Timur bukan berarti hidup dalam masa lalu. Justru sebaliknya. Kita mempelajari Timor Timur agar Indonesia dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan.

Timor Timur mengajarkan bahwa keunggulan militer tidak otomatis menghasilkan kemenangan politik.

Timor Timur mengajarkan bahwa konflik domestik dapat berubah menjadi persoalan internasional.

Timor Timur mengajarkan bahwa perang informasi sama pentingnya dengan perang di medan fisik.

Timor Timur mengajarkan bahwa diplomasi tidak boleh datang terlambat.

Timor Timur mengajarkan bahwa penegakan hak asasi manusia dan perilaku aparat keamanan mempunyai konsekuensi terhadap legitimasi negara.

Dan yang paling penting, Timor Timur mengajarkan bahwa rakyat adalah pusat dari strategi memenangkan perang maupun membangun perdamaian.

Karena itu, hemat saya, pengalaman Timor Timur harus menjadi bagian penting dari "strategic lessons learned" Indonesia dalam menangani Papua.

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Papua sama dengan Timor Timur. Bukan pula untuk mengatakan bahwa sejarah Papua akan berakhir seperti Timor Timur. Justru sebaliknya.

Kita belajar dari Timor Timur agar sejarah tidak harus berulang. Mari kita ingat, bangsa kita sering mengalami "repetisi sejarah", peristiwa sejarah yang berulang.

Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memastikan Papua tidak berkembang menjadi persoalan yang sama seperti Timor Timur.

Kesempatan itu terletak pada kemampuan negara menggabungkan kekuatan keamanan dengan pembangunan; keadilan dengan penegakan hukum; pendekatan militer dengan pendekatan kemanusiaan; serta kekuatan nasional dengan diplomasi.

Kemenangan sejati sebuah negara bukan ketika dia berhasil mengalahkan lawannya.

Kemenangan sejati adalah ketika rakyatnya merasa negara adalah miliknya, negara hadir untuk melindunginya, dan masa depannya dapat dibangun bersama dalam satu rumah kebangsaan.

Historia vitae magistra est . Sejarah adalah guru kehidupan.

Timor Timur adalah cermin masa lalu. Papua adalah ujian masa depan.

Apakah Indonesia mampu belajar dari pengalaman di Timor Timur, atau kembali mengulangi kesalahan strategis yang sama dalam bentuk yang berbeda, akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita membaca sejarah pada hari ini.

*) Penulis pernah belajar filsafat dan hukum; entrepreneur, pengamat pertahanan dan keamanan.