Kita menghadapi kekuatan bersenjata yang melakukan pemberontakan terhadap negara, sehingga tidak bisa dilihat sebagai persoalan kriminal biasa.

JAYAPURA, IndonesiaSatu.co -- Penembakan terhadap tiga warga sipil yang merupakan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama, Papua Pegunungan, kembali memicu keprihatinan sekaligus pertanyaan serius mengenai efektivitas pendekatan keamanan di Papua.

Ketiga korban, yakni Aprida Rapi (49), Alfonsius Albinus Meha (35), dan Wili Mbuik (25/26), tewas setelah rombongan mereka diduga dihadang dan diserang kelompok bersenjata pada Rabu (9/9/2026). Ketiganya saat itu sedang menjalankan tugas kedinasan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf. Ilham Datu Ramang menyebut ketiga korban sebelumnya bersama rekan-rekannya dihadang dan dipisahkan antara warga asli Papua dan non-OAP. Aparat memastikan ketiganya meninggal akibat penembakan, sementara pihak berwenang masih melakukan pendalaman untuk memastikan kelompok yang bertanggung jawab.

Merespons kembali terjadinya kekerasan terhadap warga sipil tersebut, pengamat pertahanan dan keamanan Valens Daki-Soo menilai, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi secara mendasar pendekatan penanganan kelompok bersenjata di Papua.

Menurut Valens, pendekatan Operasi Penegakan Hukum (Ops Gakkum) yang selama ini lebih mengedepankan Polri perlu dievaluasi karena kita menghadapi kelompok bersenjata yang memiliki kemampuan melakukan serangan terorganisasi, menggunakan senjata api, memiliki struktur seperti militer, melakukan perang gerilya, serta berulang kali menyerang aparat maupun masyarakat sipil.

"Kalau ancaman yang dihadapi sudah berupa kekuatan bersenjata yang melakukan pemberontakan terhadap negara, maka pendekatannya tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan kriminal biasa. Negara harus menggunakan instrumen kekuatan yang sesuai dengan karakter ancamannya," ujar Valens kepada media, Kamis (10/9/2026).

Valens berpandangan, dalam kondisi seperti itu TNI perlu berada di garda terdepan melalui operasi militer yang terukur untuk menghadapi kelompok bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keselamatan masyarakat.

"Selama ini Polri yang berada di depan dalam pendekatan penegakan hukum. Tetapi ketika kelompok bersenjata terus melakukan serangan, membunuh warga sipil yang tidak bersenjata dan tidak berdaya, serta menggunakan taktik gerilya, menurut saya sudah saatnya negara mempertimbangkan operasi militer skala penuh untuk menghadapi pemberontakan bersenjata tersebut," katanya.

Ia menegaskan, usulan tersebut bukan berarti memberikan kewenangan tanpa batas kepada aparat keamanan. Sebaliknya, operasi militer harus dilaksanakan secara profesional, terukur dan berdasarkan hukum.

Menurut Valens, TNI tidak perlu ragu menghadapi kritik dari lembaga swadaya masyarakat maupun komunitas internasional sepanjang setiap tindakan dalam operasi dilakukan berdasarkan hukum nasional, prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta hukum humaniter internasional yang relevan.

"Justru TNI harus menunjukkan kepada dunia bahwa operasi militer Indonesia adalah operasi yang profesional, disiplin dan tunduk pada hukum. Warga sipil harus dilindungi. Mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran tidak boleh menjadi sasaran. Penggunaan kekuatan juga harus berdasarkan kebutuhan, proporsionalitas dan prinsip kehati-hatian," tegasnya.

Valens menilai, perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan operasi keamanan di Papua. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan masyarakat sipil terus menjadi korban kekerasan dari kelompok bersenjata.

"Yang harus menjadi perhatian utama adalah keselamatan rakyat. Jangan sampai masyarakat sipil yang tidak tahu-menahu mengenai konflik justru menjadi korban. Negara harus hadir dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Papua, tanpa membedakan suku, agama maupun asal-usul," ujarnya.

Ia juga menilai bahwa pendekatan keamanan tidak boleh berdiri sendiri. Operasi keamanan harus berjalan bersama pembangunan, pelayanan publik, penegakan hukum, dialog sosial dan pendekatan kesejahteraan.

Namun demikian, Valens menegaskan bahwa pendekatan kesejahteraan tidak boleh dimaknai sebagai pembiaran terhadap aksi kekerasan bersenjata.

"Pendekatan kesejahteraan tetap penting. Pembangunan tetap harus berjalan. Tetapi pembangunan tidak akan berarti banyak apabila masyarakat dan para petugas negara tidak merasa aman. Karena itu, keamanan adalah prasyarat bagi pembangunan," katanya.

TNI sebagai Unsur Utama Operasi Lawan Gerilya

Valens mengatakan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negara. Karena itu, pembunuhan terhadap warga sipil oleh kelompok bersenjata tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa atau sekadar statistik konflik.

"Tugas TNI adalah menjaga kedaulatan negara, melindungi keutuhan bangsa dan menjamin keselamatan seluruh rakyat. Oleh karenanya, TNI tidak perlu ragu untuk bertindak tegas dan terukur terhadap pemberontak bersenjata di Papua," tegas Valens.

Menurut dia, yang dibutuhkan bukan sekadar peningkatan jumlah personel atau senjata, tetapi perubahan paradigma operasi yang disesuaikan dengan karakter ancaman. Jika menghadapi kelompok bersenjata yang menggunakan strategi gerilya, maka negara harus memiliki strategi kontra-pemberontakan ( counterinsurgency ) yang komprehensif, dengan TNI sebagai unsur utama dalam operasi militer sesuai mandat dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Negara harus memiliki strategi yang jelas: siapa musuhnya, bagaimana menghadapi mereka, bagaimana melindungi rakyat, bagaimana memutus kemampuan mereka melakukan kekerasan, dan bagaimana pada akhirnya menciptakan kondisi yang memungkinkan Papua kembali aman dan damai," ujarnya.

Valens juga mengingatkan bahwa keberhasilan operasi militer tidak semata-mata diukur dari jumlah kelompok bersenjata yang berhasil dilumpuhkan. Keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat sipil merasa aman, pemerintahan dapat berjalan normal, pembangunan berlangsung, dan ruang bagi kekerasan bersenjata semakin menyempit.

"Jangan sampai kita hanya mengejar kemenangan taktis, tetapi kehilangan kepercayaan rakyat. Karena itu, operasi harus tegas terhadap kelompok bersenjata, tetapi tetap melindungi masyarakat sipil dan memenangkan hati serta pikiran rakyat Papua," katanya.

Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola operasi keamanan di Papua menyusul kembali jatuhnya korban sipil.

"Sudah saatnya kita bertanya secara serius: apakah pendekatan yang selama ini dilakukan sudah cukup efektif? Kalau ternyata belum, jangan takut melakukan perubahan. Negara harus belajar dari pengalaman, memperbaiki strategi dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup aman," pungkas Valens.*

--- Hendrik Penu