Gubernur Melki menekankan, KPH sebagai ujung tombak di tingkat tapak harus semakin profesional, kuat secara kelembagaan, dan adaptif.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, membuka Rapat Koordinasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-NTT di Kupang, Jumat (27/3/2026).

Gubernur Melki, dalam arahannya menyebut momentum tersebut menjadi titik tolak perubahan cara memandang dan mengelola hutan di NTT.

Gubernur menekankan, hutan tidak lagi hanya sebagai penyangga ekologis, tetapi juga harus menjadi penggerak ekonomi dan sumber kesejahteraan masyarakat. 

"Fungsi ekologis tetap utama-- menjaga air, iklim, dan keseimbangan lingkungan. Namun fungsi sosial dan ekonomi perlu dioptimalkan secara bijak dan berkelanjutan," kata Gubernur Melki.

Gubernur menekankan, KPH sebagai ujung tombak di tingkat tapak harus semakin profesional, kuat secara kelembagaan, dan adaptif. 

"Kita masih menghadapi persoalan serius seperti konflik tenurial, illegal logging, perambahan, dan kebakaran hutan. Dengan tutupan hutan yang terbatas, perlindungan harus semakin ketat," tegasnya.

Dalam rakor tersebut, Gubernur juga mengarahkan lima langkah strategis, yakni pengelolaan hutan lestari, pengamanan kawasan, percepatan perhutanan sosial, optimalisasi hasil hutan dan jasa lingkungan, serta penguatan SDM dan kelembagaan.

"Fokus utama adalah pengembangan hasil hutan bukan kayu seperti madu, kemiri, bambu, kopi, dan minyak kayu putih. Potensinya besar, namun belum maksimal. Kita harus naik kelas dari produksi hingga pemasaran. Saya minta setiap KPH memiliki minimal lima produk unggulan berbasis potensi lokal," i'm baunya.

Gubernur menyinggung, peluang jasa lingkungan seperti ekowisata, jasa air, dan perdagangan karbon, juga harus dimanfaatkan. 

Ia mengajak kemitraan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha perlu diperkuat, termasuk mendorong UMKM melalui "NTT Mart" agar ekonomi daerah semakin bergerak.

"Pemerintah membuka akses pembiayaan melalui KUR berbunga ringan dengan pendampingan usaha. Semua ini harus berujung pada aksi nyata. Hasil rakor harus konkret, terukur, dan langsung dijalankan," tandasnya.

Usai kegiatan, Gubernur Melki meninjau produk olahan kehutanan dan mendorong pemasaran lebih luas melalui "NTT Mart" sebagai bagian dari komitmen menjaga hutan tetap lestari sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di NTT.

--- Guche Montero