Komisioner Sub Monitoring Evaluasi KPAI, Aris Adi Leksono, mengatakan bahwa kebijakan tersebut semestinya mempertimbangkan prinsik hak anak.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Kebijakan baru Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) yang menerapkan siswa SMA-SMK di NTT masuk sekolah pukul 05.00 pagi, hingga kini masih menuai polemik publik dan pro-kontra pendapat dari berbagai kalangan.

Buntut kebijakan yang dinilai mengganggu hak anak (peserta didik), Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mengatakan, sudah melayangkan Surat Panggilan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) NTT.

Maryati mengatakan bahwa pemanggilan tersebut untuk meminta keterangan dasar terkait kebijakan perubahan jam sekolah siswa.

"KPAI sudah layangkan Surat Panggilan kepada Kadisdik NTT dan Kepala Sekolah terkait kebijakan tersebut untuk menggali keterangan dasar kebijakan Kepala Daerah menginstruksikan jam sekolah tersebut," ucap Maryati, Jumat (3/2/2023) melansir Kompas.com.

Komisioner Sub Monitoring Evaluasi KPAI, Aris Adi Leksono, mengatakan bahwa kebijakan tersebut semestinya mempertimbangkan prinsik hak anak.

"Dalam prinsip hak anak, kebijakan harus berorientasi pada kepentingan terbaik untuk anak dan partisipasi anak. Anak punya hak untuk mendapat waktu luang bersama orang tua sebelum belajar, untuk mendukung kesiapan anak mengikuti pembelajaran," ujar Aris.

"Anak juga perlu digali pendapatnya terkait kesiapan mengikuti kegiatan belajar mengajar di waktu tersebut," lanjutnya.

Sebab itu, kata Aris, KPAI meminta kebijakan ini dikaji ulang dengan memperhatikan jaminan keamanan anak, dukungan sarana pra-sarana untuk memenuhi hak anak; seperti sarana ibadah, transportasi, kantin sehat dan lainnya.

--- Guche Montero