Pada akhirnya, kualitas sebuah organisasi, partai, maupun daerah sangat ditentukan oleh kualitas pemimpin yang dipilih oleh para pemegang suara.

Oleh: Justino Djogo Dja, MA., MBA*

Kekuasaan memang menggiurkan. Bukan hanya di dunia politik, tetapi hadir di berbagai tingkatan kehidupan, dari level paling rendah hingga yang tertinggi.

Perbedaan cara pandang terhadap kekuasaan melahirkan dampak yang beragam. Karena itu, ada pemimpin yang berhasil dan ada pula yang gagal. Sederhananya, keberhasilan atau kegagalan sering ditentukan oleh bagaimana seseorang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Sebagai kader Golkar, saya merasa perlu menyampaikan kritik kepada diri sendiri dan partai. Hal yang sama tentu berlaku bagi partai-partai lain. Kali ini, perhatian kita tertuju pada kontestasi Musyawarah Daerah (Musda) Golkar, baik di tingkat DPD I maupun DPD II. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Karena itu, diperlukan kecermatan dan selektivitas dalam menentukan siapa yang layak menjadi nahkoda partai.

Sebagian besar Musda Golkar DPD I telah terlaksana, meski kabarnya masih ada beberapa yang belum tuntas. Sementara itu, Musda Golkar DPD II mulai digelar di berbagai daerah.

Para kandidat ketua pun mulai bermunculan. Mereka aktif menghiasi berbagai platform media sosial. Tentu hal itu positif, karena publik dapat mengenal gagasan, rekam jejak, serta program yang ditawarkan untuk memajukan Golkar.

Sejalan dengan arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, target utama partai adalah mempertahankan bahkan menambah jumlah kursi di parlemen, serta meningkatkan jumlah kepala daerah yang diusung Golkar pada pemilu mendatang. Target tersebut tidak berlebihan, karena menjadi harapan yang lazim bagi setiap partai politik.

Waspadai Tiga Tipe Politisi

Dalam dunia politik, kita sering mendengar istilah politisi kutu loncat dan politisi karbitan. Kedua tipe ini patut dicermati karena dapat membawa dampak nyata bagi partai politik, termasuk Golkar.

Politisi kutu loncat adalah mereka yang lihai membaca peluang dan berpindah-pindah kendaraan politik demi kepentingan pribadi. Kesetiaan, pengabdian, dan loyalitas bukanlah prinsip utama yang mereka pegang. Namun, ironisnya, mereka sering kali berhasil meraih posisi kekuasaan.

Tipe berikutnya adalah politisi karbitan. Mereka muncul tanpa melalui proses kaderisasi yang memadai. Kedekatan dengan lingkaran elite partai membuat mereka tiba-tiba tampil sebagai tokoh politik. Mereka mungkin tidak memiliki basis dukungan di akar rumput, tetapi memiliki akses terhadap jaringan oligarki dan sumber daya yang kuat.

Jika tipe seperti ini berhasil memimpin, bukan tidak mungkin fokus utamanya adalah membalas jasa kepada kelompok elite yang menopang karier politiknya. Karena itu, para pemilik suara harus berhati-hati dan tidak mudah tergoda oleh berbagai iming-iming yang sering kali berada di luar batas kewajaran.

Masih ada satu tipe lagi yang tidak kalah problematis, yaitu politisi sepanjang zaman. Tipe ini ibarat racun bagi proses kaderisasi. Ketika partai berbicara tentang regenerasi dan kaderisasi, mereka tetap saja hadir dan terus bertahan di berbagai posisi.

Mereka ada di parlemen, organisasi, maupun berbagai institusi. Meminjam gaya berkelakar Seskab Teddy, “pokoknya ada.” Dalam banyak kasus, keberadaan mereka bahkan sudah melampaui batas kewajaran.

Politisi sepanjang zaman ini sering kali lebih sulit digeser karena memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Tidak jarang mereka bermetamorfosis menjadi politisi kutu loncat demi mempertahankan eksistensi dan kekuasaan.

Cukuplah sampai di sini pembahasan mengenai tiga tipe politisi tersebut. Jika diteruskan, mungkin akan semakin banyak yang merasa tersinggung, mengernyitkan dahi, atau bahkan merasakan jantung berdebar karena tersentil rasa bersalah.

Kecermatan Pemilih

Agar tidak terjebak dalam pusaran kepemimpinan yang keliru, cara paling bijak memilih pemimpin adalah melihat proses politik yang telah dijalani dan diuji oleh waktu.

Kita tidak sedang mencari pemimpin yang sempurna. Namun, secara alamiah masyarakat mampu menilai siapa yang tumbuh melalui proses, siapa yang berjuang dari bawah, dan siapa yang sekadar muncul karena momentum atau fasilitas kekuasaan.

Kesalahan memilih pemimpin bukan hal baru. Kita sering mendengar ungkapan penyesalan seperti “salah pilih presiden”, “salah pilih gubernur”, atau “salah pilih bupati”. Mengapa itu terjadi?

Sebagian orang berpendapat karena masyarakat terlalu mudah terbuai oleh gimmick politik, rayuan teknologi AI, pencitraan visual, dan kemasan media sosial yang menarik. Pendapat itu mungkin benar.

Namun, bisa juga persoalannya lebih sederhana: kita kurang cermat dalam memilih pemimpin.

Karena itu, memilih pemimpin tidak boleh hanya didasarkan pada popularitas, kedekatan, atau kemasan pencitraan. Yang lebih penting adalah rekam jejak, kapasitas, loyalitas terhadap organisasi, serta komitmen untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

Sebab pada akhirnya, kualitas sebuah organisasi, partai, maupun daerah sangat ditentukan oleh kualitas pemimpin yang dipilih oleh para pemegang suara.

* Penulis adalah Direktur Eksekutif Forum Dialog Nusantara/FDN, Deputi Kajian Politik dan Luar Negeri Balitbang DPP Partai Golkar.