ketika tata kelola kuat, institusi kredibel, dan kepercayaan publik terjaga, maka tekanan dari luar tidak akan mudah menggoyahkan arah perjalanan bangsa.

Oleh: Justin Djogo, M.A., MBA*

 

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva terlibat perselisihan terbuka dengan Elon Musk. Persoalannya bermula ketika Mahkamah Agung Brasil meminta platform X memblokir sejumlah akun yang dinilai menyebarkan hoaks dan disinformasi. Musk menolak permintaan tersebut dengan alasan kebebasan berbicara. 

Bagi Lula, tindakan itu bukan sekadar perdebatan mengenai hak berekspresi, melainkan persoalan kedaulatan negara dalam mengatur ruang publik digital. Di sisi lain, Musk menggunakan platform yang dimilikinya sebagai sarana untuk memperkuat narasi kelompok pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro. Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana individu superkaya dengan kendali atas teknologi global mampu memengaruhi dinamika politik sebuah negara.

Fenomena itu dikenal sebagai Transnational Oligarchic Capture (TOC) atau oligarki lintas batas. Dalam konsep ini, kekuasaan tidak lagi bekerja melalui pendudukan wilayah atau intervensi militer, melainkan melalui modal, teknologi, algoritma, jaringan keuangan, dan pengaruh terhadap persepsi publik.

Kepentingan Asing dan Oligarki Lintas Batas

TOC bukan sekadar teori. Dalam dunia yang semakin terintegrasi, kepentingan ekonomi global kerap melampaui batas-batas negara. Para aktor ekonomi raksasa mampu memengaruhi kebijakan nasional tanpa harus menduduki jabatan publik.

Akademisi Universitas Leiden, Salvador Santino Regilme, mendefinisikan TOC sebagai bentuk pemerintahan informal oleh para miliarder global yang bertindak seolah-olah mereka memiliki dunia. Mereka memanfaatkan perusahaan multinasional, jaringan keuangan internasional, hingga yurisdiksi suaka pajak untuk memengaruhi kebijakan negara-negara sasaran demi kepentingan bisnis mereka.

Pandora Papers yang dibocorkan pada 2021 memperlihatkan secara gamblang bagaimana jaringan elite global menyembunyikan kekayaan, menghindari pajak, dan mengalihkan aset melalui perusahaan-perusahaan cangkang di berbagai negara. Temuan tersebut mengonfirmasi bahwa kekuatan ekonomi lintas negara memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang selama ini terlihat.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan oligarki lintas batas tersebut dapat dibaca melalui sejumlah persoalan yang masih menjadi "kerikil" dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Devisa yang Tidak Kembali ke Tanah Air 

Pada Mei 2026, pemerintah mengumumkan temuan audit yang mengindikasikan praktik under-invoicing dan transfer pricing oleh sejumlah eksportir komoditas besar Indonesia.

Praktik ini memungkinkan sebagian keuntungan ekspor dicatat di luar negeri sehingga devisa yang seharusnya masuk ke Indonesia justru mengendap di pusat-pusat keuangan regional. Akibatnya, negara kehilangan penerimaan, cadangan devisa berkurang, dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah semakin besar.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut menciptakan paradoks. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi manfaat ekonomi maksimalnya tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri. Karena itu, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pintu tunggal ekspor komoditas dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menutup kebocoran tersebut dan memastikan nilai tambah komoditas kembali ke perekonomian nasional.

Perang Persepsi dan Seruan "Sell Indonesia"

Dalam ekonomi modern, persepsi sering kali sama pentingnya dengan fundamental ekonomi.

Ketika lembaga pemeringkat menurunkan prospek kredit, media internasional menerbitkan analisis pesimistis, dan lembaga indeks global mengeluarkan emiten Indonesia dari portofolio mereka, dampaknya tidak hanya berhenti pada pemberitaan. Informasi tersebut menjadi sinyal bagi investor internasional untuk menarik modal dari Indonesia.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pertarungan ekonomi saat ini tidak hanya berlangsung di pasar, tetapi juga di ruang opini. Narasi tentang risiko investasi dapat menghasilkan efek nyata berupa arus keluar modal, pelemahan pasar saham, hingga tekanan terhadap nilai tukar.

Kondisi ini semakin relevan ketika pemerintah berupaya mengubah pola lama perdagangan komoditas yang selama puluhan tahun memberikan keuntungan besar bagi pusat-pusat perdagangan regional. Setiap perubahan kebijakan yang mengganggu kepentingan lama hampir selalu memunculkan resistensi, baik melalui jalur ekonomi maupun perang narasi.

Korupsi yang Menggerus Kepercayaan

Tidak ada ancaman yang lebih berbahaya bagi pemerintah selain korupsi yang terjadi di dalam program-program unggulannya sendiri.

Ketika dugaan penyimpangan muncul dalam program yang sejak awal dipromosikan sebagai instrumen kesejahteraan rakyat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, melainkan juga kredibilitas pemerintah.

Kasus yang menyeret pejabat publik dalam dugaan korupsi menjadi pukulan terhadap upaya membangun kepercayaan masyarakat. Program yang seharusnya menjadi simbol keberpihakan kepada rakyat justru berpotensi berubah menjadi sumber kekecewaan publik apabila pengawasan tidak berjalan efektif.

Karena itu, pembenahan tata kelola dan penegakan hukum yang tegas menjadi syarat mutlak agar agenda pembangunan tetap memperoleh legitimasi publik.

Pendanaan Asing, Perang Narasi, dan Mobilisasi Massa

Gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi pada pertengahan 2026 memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi, kebijakan publik, dan persepsi masyarakat saling berkaitan erat.

Tuntutan mengenai harga kebutuhan pokok, nilai tukar rupiah, hingga evaluasi program pemerintah mencerminkan keresahan yang nyata di tengah masyarakat. Namun, di saat yang sama muncul pula perdebatan mengenai kemungkinan keterlibatan jaringan pendanaan asing dalam mendukung sebagian aktivitas masyarakat sipil.

Perlu ditegaskan bahwa keberadaan bantuan asing tidak otomatis berarti intervensi politik. Akan tetapi, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa dukungan finansial lintas negara dapat digunakan untuk membangun jaringan advokasi, membentuk opini publik, dan memperkuat kapasitas mobilisasi sosial.

Inilah yang disebut sebagai transnational civil society leverage—pengaruh lintas batas yang bekerja melalui jaringan masyarakat sipil, lembaga advokasi, dan produksi narasi publik.

Karena itu, transparansi pendanaan organisasi masyarakat sipil menjadi penting, bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh aktor yang terlibat dalam ruang publik bekerja secara terbuka dan akuntabel.

Menyingkirkan Kerikil

Pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi tantangan yang tidak ringan. Sebagian berasal dari luar negeri melalui dinamika ekonomi global, perang persepsi, dan kepentingan oligarki lintas batas. Sebagian lainnya justru berasal dari dalam negeri berupa korupsi, lemahnya tata kelola, serta ketidakmampuan mengelola komunikasi publik.

Karena itu, menyingkirkan "kerikil" di sepatu Presiden bukan semata-mata soal menghadapi tekanan eksternal. Yang lebih penting adalah memastikan rumah sendiri tertata dengan baik. Sebab, ketika tata kelola kuat, institusi kredibel, dan kepercayaan publik terjaga, maka tekanan dari luar tidak akan mudah menggoyahkan arah perjalanan bangsa.

 

* Penulis adalah Direktur Eksekutif Forum Dialog Nusantara (FDN), Direktur Kajian Politik dan Luar Negeri Balitbang DPP Partai Golkar.