Pergantian ini mencerminkan penyesuaian arah kebijakan ekonomi nasional, khususnya terkait penguatan peran negara dalam pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan inklusif.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co  - Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet Merah Putih pada, Senin (8/9/2025). Ada lima menteri Kabinet Merah Putih yang diganti, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Paramadina Ariyo Irhamna mengatakan, pergantian Menteri Keuangan ini mencerminkan penyesuaian arah kebijakan ekonomi nasional.

”Pergantian ini mencerminkan penyesuaian arah kebijakan ekonomi nasional, khususnya terkait penguatan peran negara dalam pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan inklusif,” ujar Ariyo melalui pernyataan pers di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Dia mengatakan, sejak awal, ada perbedaan ideologis yang cukup jelas antara Sri Mulyani dengan Presiden Prabowo Subianto. Sri Mulyani, cenderung menekankan prinsip peran pemerintah secara minimal dalam ekonomi, dan menyerahkan sebagian besar dinamika pada mekanisme pasar.

Sementara, Presiden Prabowo Subianto mendorong adanya peran aktif dan optimal pemerintah melalui instrumen fiskal strategis, pembiayaan, dan penguatan BUMN.

”Pergantian ini menjadi langkah konsisten untuk memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat,” ujar Ariyo yang juga ekonom dari Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) itu.

Prioritas Menteri Keuangan yang Baru

Ariyo mengatakan, Menteri Keuangan yang baru harus memprioritaskan penyelesaian persoalan jangka pendek, yaitu fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi, sambil menjaga stabilitas fiskal dan sosial.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi, ada beberapa langkah fiskal dan kebijakan yang dapat segera diterapkan.

Pertama, meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp75–80 juta per tahun agar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah memiliki ruang konsumsi lebih luas.

Kedua, menurunkan tarif PPN menjadi 10%, dengan 1% ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP), sehingga daya beli rumah tangga tetap terjaga tanpa secara drastis mengurangi penerimaan negara.

Respon Pasar: Kesan Awal Wajar

Sehari setelah pelantikan, IHSG mengalami penurunan. Menurut Ariyo, respons tersebut merupakan reaksi pasar yang wajar.

Betapa tidak, pasar membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan baru. ”Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukanlah indikator fundamental negatif, melainkan respons awal terhadap ketidakpastian,” katanya.

Dia mengatakan, Menteri Keuangan yang baru harus benar-benar menjaga disiplin fiskal, agar APBN tidak berubah menjadi “ATM tanpa batas” yang terus dicairkan untuk semua kebutuhan tanpa prioritas.

Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal harus diukur secara hati-hati, tepat sasaran, dan terencana, agar APBN tetap sehat sekaligus efektif mendukung pertumbuhan ekonomi.

Yang menjadi kunci, kata Ariyo, adalah kecepatan dan ketepatan implementasi kebijakan, serta perbaikan komunikasi dan profesionalisme birokrasi Kemenkeu.

”Kementerian Keuangan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, responsif terhadap pasar, dan mampu mengeksekusi program fiskal dan sosial secara efisien,” pungkasnya. *

--- F. Hardiman