Gubernur Melki juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial untuk mengurangi angka kemiskinan.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap, berdasarkan data persentase penduduk miskin di NTT pada September 2025, tercatat sebesar 17,50 persen atau sekitar 1.031.690 warga NTT miskin.

Sedangkan prevalensi stunting di NTT berdasarkan data Elektronik -- Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) per Desember 2025, tercatat sebesar 20,2 persen atau sekitar 65.336 balita di NTT stunting.

Hal itu diutarakan Gubernur Melki saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Sikka dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2027 dan Rembuk Stunting Kabupaten Sikka Tahun 2026, yang berlangsung secara daring dari Kupang, Selasa (10/3/2026).

Dalam sambutannya pada kegiatan yang digelar di Gedung Sikka Convention Center (SCC) itu, Gubernur menyoroti sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi Provinsi NTT antara lain: tingginya angka kemiskinan, stunting, pengangguran, serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Gubernur menjelaskan, meskipun secara persentase menunjukkan penurunan jumlah balita stunting, akan tetapi secara absolut angka stunting justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Fakta bahwa satu dari lima anak di NTT masih mengalami stunting menunjukkan bahwa intervensi lintas sektor harus terus diperkuat secara konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan," kata Gubernur.

Untuk itu, Gubernur Melki berharap melalui Rembuk Stunting Kabupaten Sikka, dapat lahir komitmen bersama lintas sektor untuk memperkuat koordinasi program penanganan stunting agar berbagai intervensi benar-benar tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Gubernur Melki juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial untuk mengurangi angka kemiskinan.

Ia memerintahkan agar proses verifikasi data penerima bantuan dilakukan secara cermat dengan menggunakan data yang akurat dan terpercaya.

"Perencanaan dan penganggaran yang dilakukan harus berbasis data yang kuat (evidence based policy). Tata kelola data harus diperkuat dan setiap kebijakan harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Gubernur menegaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk mendorong perencanaan pembangunan yang inklusif melalui Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan (MUSIK KEREN).

Gubernur menerangkan, regulasi tersebut bertujuan memastikan kelompok rentan turut terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, NTT memiliki berbagai potensi besar di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata, serta energi baru dan terbarukan yang harus dioptimalkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Dengan perencanaan yang baik, kolaborasi yang kuat, dan komitmen bersama, saya yakin kita mampu menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat NTT, khususnya masyarakat Kabupaten Sikka," pungkasnya.

--- Guche Montero