Indonesia dituntut bersiap secara bersama-sama menghadapi berbagai potensi krisis, termasuk eskalasi konflik global yang berisiko berkembang menjadi perang berskala besar.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co  - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengingatkan dunia tengah berada dalam fase ketidakpastian global yang kian kompleks dan saling bertumpuk, dengan dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, keamanan energi, pangan, hingga kehidupan sosial masyarakat.

Dalam kondisi tersebut, Indonesia dituntut bersiap secara bersama-sama menghadapi berbagai potensi krisis, termasuk eskalasi konflik global yang berisiko berkembang menjadi perang berskala besar.

Pesan tersebut disampaikan Menko AHY saat memberi keynote speech dalam Nusantara Economic Outlook (NEO) 2026 bertema “Enhancing National Resilience for Sustainable Growth”, Rabu (4/2/2026), di Jakarta.

Menko AHY menekankan perubahan global kini tidak lagi berlangsung secara gradual, tetapi terjadi cepat, simultan, dan sering kali tidak terduga. Tantangan yang dihadapi negara-negara bersifat multidimensional, mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan iklim, disrupsi rantai pasok, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi.

“Resiliensi bukan hanya soal bertahan dari krisis, melainkan kemampuan untuk pulih lebih cepat, beradaptasi lebih cerdas, dan bangkit lebih kuat setelah guncangan. Dunia bergerak dari sekadar mengejar efisiensi menuju ketahanan,” ujar Menko AHY.

Ia menjelaskan ekonomi dan geopolitik kini tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan negara. Keputusan ekonomi—perdagangan, investasi, energi, teknologi, hingga sanksi—secara langsung memengaruhi posisi dan kekuatan politik suatu negara. Sebaliknya, dinamika geopolitik turut menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.

Menko AHY mencontohkan berbagai kasus global, mulai dari Venezuela, Greenland, hingga Iran, yang menunjukkan bagaimana sumber daya energi, mineral strategis, jalur pelayaran, dan ketergantungan ekonomi digunakan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Dampaknya tidak hanya bersifat regional, tetapi menjalar cepat ke harga energi, inflasi, biaya logistik, dan stabilitas ekonomi global.

“Kita menyaksikan persaingan global yang meluas, bukan hanya di ranah militer, melainkan juga standar teknologi, investasi, aturan dagang, dan kendali rantai pasok. Interdependensi ekonomi yang dulu dianggap efisien kini bisa menjadi alat tekanan politik,” tegas Menko AHY.

Dalam konteks tersebut, Menko AHY mengingatkan pandangan filsuf Yunani kuno, Thucydides, tentang realitas keras politik kekuasaan, ketika negara yang kuat bertindak sesuai kemampuannya, sementara negara yang lemah terpaksa menerima konsekuensinya. Menurutnya, pesan ini bukan pembenaran, melainkan peringatan tentang pentingnya ketahanan nasional.

“Tanpa kekuatan dan ketahanan, sebuah negara akan sulit melindungi kepentingan dan kedaulatannya di tengah dunia yang semakin rapuh,” ujarnya.

 

Kredibilitas Negara Ditentukan oleh Eksekusi

Menko AHY menegaskan Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun. Sebaliknya, Indonesia membangun kekuatan dari dalam negeri, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Dengan fondasi nasional yang kuat, Indonesia dapat menjadi mitra tepercaya bagi banyak pihak, tanpa mudah ditekan atau digoyahkan.

Berbagai langkah terus ditempuh, antara lain melalui penguatan kerja sama internasional, pemeliharaan hubungan strategis dengan banyak negara, serta pembangunan otonomi strategis melalui penetapan prioritas nasional di sektor-sektor vital.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah nasional Indonesia difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, energi, dan air sebagai fondasi kedaulatan dan pertumbuhan berkelanjutan. Ketiga sektor ini dinilai bukan sekadar target pembangunan, melainkan prasyarat menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah volatilitas global dan perubahan iklim.

Sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menko AHY menegaskan infrastruktur berperan sentral dalam membangun ketahanan nasional. Infrastruktur tidak diposisikan semata sebagai proyek fisik, tetapi enabler pemerataan pembangunan, konektivitas ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Infrastruktur yang kita bangun harus untuk semua, tanpa meninggalkan siapa pun dan wilayah mana pun. Muaranya jelas, memperkuat perekonomian bangsa, menurunkan biaya logistik, membuka akses, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata,” tegas Menko AHY.

Fokus pembangunan infrastruktur nasional diarahkan pada penataan ruang berbasis risiko, penyediaan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas antarwilayah, penyediaan perumahan layak dan terjangkau, serta pemerataan pembangunan agar pertumbuhan tidak terpusat di satu kawasan.

Selain itu, penguatan ketahanan energi dan transisi menuju energi bersih terus didorong melalui percepatan pengembangan energi terbarukan, modernisasi jaringan listrik, serta penguatan kebijakan dekarbonisasi di sektor transportasi dan industri. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya saing ekonomi sekaligus menekan risiko perubahan iklim.

Menko AHY juga menyoroti kesiapsiagaan bencana dan risiko iklim sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional. Pembangunan perlu dirancang untuk kondisi masa depan, bukan pola masa lalu, melalui sistem peringatan dini, infrastruktur tahan bencana, serta tata ruang yang melindungi ekosistem sebagai benteng alami.

Menutup pidatonya, Menko AHY menegaskan kredibilitas negara tidak ditentukan oleh rencana, melainkan oleh eksekusi. Di tengah kehati-hatian global terhadap investasi, proyek yang dirancang matang, dikelola transparan, dan dieksekusi secara konsisten akan membangun kepercayaan.

“Dengan ketahanan sebagai fondasi, kejelasan strategi sebagai panduan, dan komitmen pada kemakmuran bersama, Indonesia tidak hanya mampu tumbuh berkelanjutan, tetapi juga berperan sebagai mitra tepercaya dan penjaga stabilitas di tengah dunia yang semakin terfragmentasi,” kata Menko AHY.

 

Orientasi pada Kualitas, Daya Tahan dan Dampak bagi Masyarakat

Dalam sesi doorstop dengan awak media, Menko AHY menjelaskan tantangan pembangunan infrastruktur ke depan semakin kompleks, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan dampak gejolak geopolitik global.

Konflik dan perang di berbagai kawasan dunia berpengaruh terhadap rantai pasok, harga energi, serta biaya transportasi dan logistik, yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian nasional.

Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu dilakukan secara cerdas, kreatif, dan tepat sasaran. Orientasinya bukan sekadar pada jumlah proyek, melainkan pada kualitas, daya tahan, serta dampak langsung bagi masyarakat dan perekonomian.

“Kita tidak hanya dituntut membangun lebih banyak, tetapi membangun lebih baik. Infrastruktur harus benar-benar berdampak, berkelanjutan, dan memiliki ketahanan terhadap risiko, termasuk bencana,” ujarnya.

Menko AHY juga menekankan pentingnya pendekatan teknokratis dalam pembangunan infrastruktur, khususnya menghadapi risiko perubahan iklim dan kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire. Pemanfaatan teknologi modern, perencanaan berbasis risiko, serta standar ketahanan yang lebih tinggi menjadi kunci agar infrastruktur lebih aman, adaptif, dan mampu melindungi masyarakat.

Selain itu, pembangunan nasional perlu mengejar kemakmuran (prosperity) dan keberlanjutan (sustainability) secara bersamaan, demi menjamin kesejahteraan generasi masa kini dan mendatang sekaligus menjaga lingkungan hidup.

“Kolaborasi antara pemerintah, media, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci membangun pemahaman bersama serta memperkuat ketahanan nasional di tengah dunia yang semakin penuh ketidakpastian,” pungkas Menko AHY.

Pada kesempatan ini, Menko AHY didampingi Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra serta Tenaga Ahli Bidang Politik dan Tata Kelola Pembangunan Kewilayahan Ahmad Khoirul Umam. *

--- F. Hardiman