Menko AHY menegaskan bahwa Lintura memiliki dampak strategis besar terhadap efisiensi mobilitas masyarakat dan rantai pasok.

LABUAN BAJO, IndonesiaSatu.co – Upaya pemerintah meningkatkan konektivitas di Pulau Flores terus dipercepat melalui pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores (Lintura), sebuah ruas strategis yang akan memangkas waktu tempuh perjalanan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di kawasan utara Flores.

Untuk memastikan kelancaran pengerjaannya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung progres pembangunan jalan tersebut pada Jumat (14/11/2025).

Dalam peninjauan, Menko AHY menegaskan bahwa Lintura memiliki dampak strategis besar terhadap efisiensi mobilitas masyarakat dan rantai pasok. Ia menyampaikan bahwa ruas ini mampu memangkas separuh waktu perjalanan dari Labuan Bajo menuju Kedindi Reo.

“Jalan Lintas Utara Flores ini akan sangat signifikan mengurangi waktu tempuh. Bisa separuhnya, dari 6–7 jam menjadi 3–4 jam saja,” jelas Menko AHY.

Dari total panjang 141 kilometer, masih terdapat 88 kilometer yang belum beraspal. Pemerintah memastikan seluruh pengerjaan berjalan dengan progres yang terukur.

Pada sesi doorstop, Menko AHY juga menegaskan bahwa rencana pelebaran jalan hingga enam meter akan mendukung arus logistik dan mendorong pertumbuhan sektor jasa transportasi.

“Harapannya, ini akan secara signifikan mengurangi waktu perjalanan. Ini sangat baik bagi masyarakat, bagi logistik, dan juga untuk sektor jasa,” ujarnya.

Menko AHY menambahkan, sektor pariwisata serta potensi pertanian dan peternakan di utara Flores akan mendapatkan manfaat luas ketika ruas Lintura tersambung sepenuhnya.

“Sebetulnya banyak potensi pariwisata bukan hanya di Labuan Bajo, melainkan juga di sepanjang Utara Flores. Semua potensi itu bisa kita kembangkan ke depan,” tuturnya.

Terkait anggaran, pemerintah memastikan bahwa desain teknis telah disiapkan dan akan masuk dalam usulan anggaran tahun 2026–2027.

“Sudah ada desain kurang lebih sekitar Rp75 miliar dan Rp73 miliar, total sekitar Rp150 miliar untuk panjang 140 kilometer, yang akan kita usulkan di 2026 dan 2027,” jelas Menko AHY.

Menutup keterangannya, Menko AHY menegaskan pentingnya penataan ruang yang tertib sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, sekaligus merespons keluhan pemerintah daerah mengenai pelanggaran tata ruang.

“Kita mengedepankan tata ruang. Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Mengapa? Karena kalau tidak berpijak pada tata ruang, maka pembangunan bisa semrawut dan mengakibatkan bencana maupun kerusakan lingkungan,” pungkasnya.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma; Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi; Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah; Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar; serta Kepala Balai Jalan Nusa Tenggara Timur, Janto.

Menko AHY turut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faizal; Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga, Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi, Sigit Raditya; serta Tenaga Ahli Menteri, Ahmad Khoirul Umam dan Yudhi Prasetyo. *

--- F. Hardiman