Sebagai negara yang sudah 77 tahun merdeka, semestinya kita sudah bisa bergantung pada sistem, bukan terus-menerus bergantung pada individu.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Menanggapi perkembangan sosial-politik yang hangat dibicarakan masyarakat belakangan ini, Forum Dialog Nusantara (FDN) menyelenggarakan webinar dengan tema “Membongkar Polemik Penundaan Pemilu & Tiga Periode.”

Dalam webinar tersebut, Ketua Dewan Penasehat FDN Ilham Akbar Habibie menyampaikan beberapa poin pernyataaan.

Berikut ini beberapa pernyataan  Ilham Akbar Habibie yang diterima IndonesiaSatu.co, Jumat (15/4/2022):

1. Penundaan pemilu dan masa jabatan tiga periode merupakan aspirasi masyarakat dan sah-sah saja untuk menjadi wacana dalam ruang demokrasi. Berhasil atau tidaknya aspirasi tersebut menjadi produk kebijakan tergantung kepada respon masyarakat luas terhadapnya.

Namun, jika kita ikuti perkembangan akhir-akhir ini, sepertinya banyak lapisan masyarakat yang menolak wacana tersebut. Kita semua perlu berhati-hati dalam mengelola isu ini karena berpotensi menimbulkan instabilitas yang mengganggu upaya kita pulih dari pandemi dan perlambatan ekonomi.

2. Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Pemillu akan tetap diselenggarakan sesuai jadwal yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 2024, layak kita apresiasi.

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut sekaligus mengingatkan saya pada masa sekitar 24 tahun yang lalu ketika almarhum Bapak, BJ Habibie, menjabat sebagai Presiden RI ke-3.

Setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR hasil pemilu demokratis 1999, beliau langsung menarik kembali pencalonannya untuk masa jabatan 1999-2004. Kepada media, beliau mengatakan alasan menarik diri dari pencalonan, “Saya tak ingin berakhir dengan tragedi.”

3. Kutipan yang sangat berkesan bagi saya adalah yang Bapak katakan, “Stabilitas terjadi dengan sendirinya jika sudah ada transparansi, demokrasi, dan kesejahteraan. Dalam hal ini pendekatan saya adalah bottom-up (dari bawah ke atas), bukan top-down. Kalau masyarakat madani sudah terjadi, akan lahir stabilitas yang mandiri, abadi, dan tidak bergantung pada perorangan.”

Sebagai negara yang sudah 77 tahun merdeka, semestinya kita sudah bisa bergantung pada sistem, bukan terus-menerus bergantung pada individu.

4. Salah satu poin paling fundamental yang membedakan antara demokrasi dan otokrasi terletak pada suksesi kekuasaan. Demokrasi sejatinya diciptakan untuk mengawal suksesi yang relatif mulus tanpa perlu adanya pertumpahan darah. Itu beda sekali dengan otokrasi.

Dalam otokrasi, semakin sukses pemimpinnya maka semakin susah untuk digantikan hingga pada turning point tertentu, malah menjadi akhir yang kurang menyenangkan. Sejarah seringkali mengajarkan demikian. Karena itu, kita perlu menjaga demokrasi kita dari kepentingan-kepentingan tertentu, dari oligarki ekonomi maupun politik, serta dari oknum-oknum yang menunggangi aspirasi rakyat.

“Demikian press release ini kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama mengawal dan menjaga demokrasi yang telah kita perjuangkan dari segala bentuk ancaman. Semoga rekan-rekan media selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas mulia sebagai salah satu pilar demokrasi bangsa,” kata Justino Djogo, Direktur Eksekutif FDN.

--- Simon Leya