Breaking News

HUKUM Kasus Tipikor Bawang Merah Malaka, KOMPAK Indonesia: "Hukum Menumpul ke Atas!" 24 Jun 2021 19:10

Article image
Direskrimsus Polda NTT Kombes Pol. Johannes Bangun dalam sesi konferensi Pers terkait Tipikor Bawang Merah Malaka. (Foto: kupang.tribunnews.com)
"Mengingat Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Bawang Merah sudah lengkap (P21), maka Polda NTT dan Kejati NTT harus bekerja serius dan kembali menetapkan Pelaku dan Aktor Intelektual Tipikor Bawang Merah Malaka," desak Gabriel.

MALAKA, IndonesiaSatu.co-- Kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan benih Bawang Merah di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menyedot perhatian publik.

Hal itu mencuat usai Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, menyatakan surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Baharuddin Tony (Direktur CV. Timindo Kupang) tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Artinya, tersangka Baharuddin Tony melalui Kuasa Hukumnya, dinyatakan menang praperadilan melawan Polda NTT dan bebas dari jeratan hukum.

Terkait Putusan Hakim, Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, menilai bahwa Putusan Praperadilan tidak berarti membebaskan Tersangka dari Tindak Pidana Korupsi.

Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel de Sola, menegaskan bahwa proses hukum Praperadilan harus menjadi 'lampu merah' bagi Aparat Penegak Hukum agar sungguh-sungguh memenuhi prasyarat formil dan materil dalam penegakan hukum sehingga tidak memberi ruang bagi Hakim untuk memenangkan Praperadilan, terutama perkara Tindak Pidana Korupsi.

"Mengingat Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Bawang Merah sudah lengkap (P21), maka Polda NTT dan Kejati NTT harus bekerja serius dan kembali menetapkan Pelaku dan Aktor Intelektual Tipikor Bawang Merah Malaka," desak Gabriel.

KOMPAK Indonesia juga mendesak Dewas dan KPK RI agar melakukan operasi khusus untuk menjerat Advokat, Pejabat Penegak Hukum, Pejabat Eksekutif dan Pejabat Legislatif yang melakukan kongkalikong dengan indikasi kuat gratifikasi guna menyelamatkan Pelaku dan Aktor Intelektual Korupsi Bawang Merah.

Gabriel juga mengajak solidaritas Penggiat Anti Korupsi di NTT untuk mengawal ketat dan terus berjejaring guna membongkar tuntas mafiosi Korupsi Berjamaah di NTT.

"Kini mata publik tertuju pada proses hukum Kasus Tipikor Bawang Merah Malaka. Jangan permainkan hukum dengan modus melindungi pelaku utama yang lebih berwenang di balik kasus ini. Putusan Praperadilan jadi potret buram ketika legalitas dan asas hukum 'tunduk' pada intervensi sehingga penegakan hukum selalu 'menumpul ke atas," sentil Gabriel.

Tarik Ulur Proses Hukum

Sebagaimana yang telah diberitakan dan diketahui publik, Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT menyatakan dua berkas kasus korupsi pengadaan bawang merah di Kabupaten Malaka dengan empat tersangka telah lengkap atau P21.

"Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda NTT segera melimpahkan berkas perkara, para tersangka dan barang bukti kasus ini ke Kejati NTT. Terdapat 2 berkas perkara dengan 4 tersangka yang dinyatakan P21," terang Direktur Reskrimsus Polda NTT, Kombes Pol Johannes Bangun, S.Sos SIK di Mapolda NTT, Jumat (7/5/2021) lalu.

Berkas pertama yang dinyatakan P21 yakni berkas untuk tersangka Yoseph Klau Berek selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga merupakan Kepala Bidang (kabid) holtikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Malaka.

Satu berkas lagi untuk tiga tersangka dari pihak swasta," ujar mantan Kabid Humas Polda NTT ini. Berkas kedua yakni tersangka Baharuddin Tony, Kuasa Direktur CV Timindo (Kontarktor pelaksana).

Simeon Benu selaku Direktur CV Timindo atau pemilik perusahaan dan tersangka Severinus Defrikandus Siribein selaku makelar.

"Dengan lengkapnya berkas ini maka proses selanjutnya oleh pihak kejaksaan untuk persidangan," tambah mantan Kapolres Kupang Kota, Polda NTT ini.

Beberapa waktu lalu, aparat penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Direktorat Reskrimsus Polda NTT menjemput Baharudin Tony (kuasa direktur CV Timindo Kupang) di Jakarta.

Baharudin Tony merupakan satu dari sembilan tersangka tindak pidana korupsi pengadaan benih bawang merah tahun anggaran 2018 di Kabupaten Malaka.

Baharudin Tony mangkir ke Jakarta sejak awal Maret 2020 lalu pasca Polda NTT menahan para tersangka lainnya.

Baharudin Tony diamankan pada Jumat (17/4/2020) petang oleh tim yang dipimpin langsung Kasubdit III/Tipidkor Polda NTT, AKBP I Gusti Putu Suka Arsa, SIK bersama AKP Budi Guna Putra, SIK, Ipda Wildan, SH dan Bripka Domi Atok,SH.,MH. Tim dibantu anggota Bareskrim Polri.

Delapan tersangka yang sudah ditahan yakni Ir Yustinus Nahak, MSi (Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka selaku Pengguna Anggaran), Egidius Prima Mapa Moda (Swasta/Makelar) dan Severinus Defrikandus Siriben (Swasta/Makelar).

Selanjutnya, Yoseph Klau Berek APi (Kepala Bidang Hortikultuta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka selaku Pejabat Pembuat Komitmen), Agustinus Klau Atok (PNS selaku Ketua Pokja ULP), Karus Antonius Kerek (PNS Selaku Sekretaris Pokja ULP) dan Marthinus Bere, SE (PNS/Kabag ULP Kabupaten Malaka) serta Simeon Benu (Swasta/ Direktur Utama CV Timindo).

Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 2 Ayat (1), pasal 3 dan atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat 1 Ke-1e KUH Pidana.

--- Guche Montero

Komentar