INTERNASIONAL Laporan PBB: Serangan Mematikan AS terhadap Sekolah di Iran Mungkin Merupakan Kejahatan Perang. 26 Sep 2026 12:59
JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Dua serangan mematikan AS terhadap Iran selama gelombang pertama perang, termasuk satu yang menghantam sebuah sekolah dasar, mungkin merupakan kejahatan perang, demikian kesimpulan misi pencari fakta PBB dalam sebuah laporan terbaru.
Laporan dari para penyelidik independen seperti dilansir CNN juga menemukan bahwa Iran mungkin telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam tindakan kerasnya terhadap para demonstran pemerintah.
Temuan dari Misi Pencari Faktar Internasional Independen PBB , yang akan dipresentasikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dapat digunakan oleh pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional.
Menurut pejabat Iran, sedikitnya 156 orang, termasuk 120 anak-anak dan 26 guru, tewas ketika sekolah di kota Minab, selatan Iran, dihantam pada 28 Februari.
Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam jumlah korban tewas yang dilaporkan, peristiwa ini akan diaggap sebagai salah satu insiden korban sipil terburuk dalam sejarah militer AS baru-baru ini.
Para penyelidik juga memeriksa serangan kedua AS pada hari yang sama, yang menghantam pusat olahraga dan area perumahan di kota Lamerd di selatan. Serangan itu menewaskan 22 warga sipil, menurut PBB.
Dalam kedua serangan tersebut, para penyelidik "menemukan alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Amerika Serikat telah melakukan kejahatan perang berupa melancarkan serangan tanpa pandang bulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau cedera pada warga sipil atau kerusakan pada objek sipil," kata laporan itu.
Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Satu-satunya pihak dalam konflik ini yang telah melakukan kejahatan perang adalah rezim Iran, yang telah membunuh ribuan rakyatnya sendiri, membunuh warga Amerika di luar negeri, melakukan aksi terorisme di Selat Hormuz, dan melancarkan serangan tanpa pandang bulu terhadap negara-negara tetangganya di kawasan tersebut.”
“Presiden dengan berani memastikan bahwa negara jahat seperti itu tidak akan pernah memiliki senjata nuklir, yang akan membuat seluruh dunia lebih aman dan stabil,” tambahnya.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada CNN bahwa pemerintahan Trump "tidak memercayai temuan laporan ini."
Mereka menunjukkan bahwa Presiden Donald Trump secara resmi menarik AS dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Februari 2025, hanya beberapa minggu setelah ia menjabat, dengan menuduh badan tersebut melakukan antisemitisme.
Departemen Pertahanan menolak berkomentar, selain menyatakan bahwa investigasi sedang berlangsung dan mereka belum memiliki pengumuman apa pun saat ini.
AS belum menerbitkan hasil investigasinya sendiri. Namun, bukti awal menunjukkan bahwa militer secara tidak sengaja mengenai sekolah tersebut karena inteligen yang sudah usang, saat mereka menyerang pangkalan angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam di dekatnya, kata sumber.
“Pelanggaran berat ini sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata para penyelidik, menggambarkan tindakan keras itu sebagai “serangan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil.” CNN telah menghubungi Kementerian Luar Negeri Iran untuk meminta komentar.
Para penyelidik meminta akses tanpa hambatan ke Iran, yang tidak diberikan oleh pemerintah Iran. Dari semua permintaan informasi PBB, Iran hanya menanggapi sekitar seperempatnya, menurut laporan tersebut.
Mereka juga meminta pertemuan dengan pejabat pemerintah AS, dan informasi dari pemerintah Israel, yang tidak mendapat tanggapan.
Meskipun AS bukan anggota Mahkamah Pidana Internasional, badan global yang menyelidiki kejahatan perang, AS memiliki undang-undang kejahatan perang sendiri. ***
--- Simon Leya
Komentar