HUKUM Masyarakat Borong Manggarai Desak Mabes Polri, Kejagung dan KPK Turun Tangan 26 Aug 2025 11:19
"Kami mohon perhatian dari Mabes Polri, Kejagung dan KPK. Tolong turun atau perintahkan jajaran bawah untuk menangani kasus atau masalah serius ini," tegas tokoh tersebut.
BORONG, IndonesiaSatu.co-- Kalangan tokoh masyarakat Borong, Manggarai Timur, Flores, sangat mendesak dan meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa semua paket pembangunan jalan di Borong dari tahun 2021 hingga 2024.
Hal ini sangat mendesak, karena semua kondisi jalan sudah hancur, baik dari Dana DAK, Dana DAU maupun Dana Pinjaman Daerah.
Seorang tokoh masyarakat Borong yang tak mau namanya disebut, mengatakan bahwa semua ruas jalan sudah hancur.
"APH; baik Kapolres, Kejari, Polda, Kejati, semuanya pada diam. Laporan dari masyarakat sudah begitu banyak, namun tidak ada yang peduli dengan maraknya korupsi di Kabupaten Manggarai Timur," kata tokoh itu, Selasa (26/8/2025).
Dia meminta perhatian Pusat demi kepentingan rakyat Manggarai.
"Kami mohon perhatian dari Mabes Polri, Kejagung dan KPK. Tolong turun atau perintahkan jajaran bawah untuk menangani kasus atau masalah serius ini," tegas tokoh tersebut.
Sebagainana diberitakan media ini dan juga media lokal Flores, proyek pengerjaan jalan di beberapa titik di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuai polemik dan sorotan publik, karena kondisi fisik pengerjaan menunjukkan hasil mengecewakan.
Salah satu proyek yang mendapat sorotan serius yakni peningkatan jalan Paka-Ntaur-Pupung di Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur.
Proyek yang baru dikerjakan pada tahun 2024 itu sudah mengalami kerusakan parah di beberapa titik.
Padahal, proyek tersebut menelan anggaran sangat fantastis yakni Rp 16,4 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024, dengan nomor kontrak kerja: 04/PPK-BM/DAK.HRS/II/2024.
Proyek dengan nomenklatur Hot Rolled Sheet (HRS) itu dikerjakan oleh PT. Indoraya Jaya Perkasa dan diawasi oleh konsultan pengawas dari CV. Indo Desain, dengan tenggang waktu pekerjaan selama 180 hari dan masa pemeliharaan selama 150 hari kalender.
Menurut sumber media sorotnews.co.id, terdapat beberapa titik yang mengalami kerusakan parah.
Kerusakan berupa retakan yang cukup besar mulai terlihat saat memasuki wilayah Lopa, Kecamatan Rana Mese.
Retakan besar tersebut terlihat menyebar di beberapa titik di sepanjang jalan yang baru selesai dikerjakan tersebut.
Yanto, salah satu pengguna jalan, mengaku proyek tersebut baru dikerjakan pada tahun 2024, tetapi kondisinya sudah rusak sangat parah.
"Kami berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas terkait segera perintahkan kontraktor pelaksana untuk mengerjakan titik yang rusak ini. Kontraktor pelaksana harus bertanggung jawab,” ujar Yanto dengan nada kecewa.
Di titik yang berbeda, Yohanes, salah satu pengguna jalan, juga mengaku kecewa dengan kondisi fisik proyek.
"Kami sebagai masyarakat, sangat kecewa dengan hasil pengerjaan proyek ini. Padahal ruas Jalan Paka-Ntaur-Pupung ini adalah jalan alternatif. Kalau kualitas seperti ini apa yang mau diharapkan oleh masyarakat. Harusnya kontraktor pelaksana mengutamakan kualitas pekerjaan, bukan asal kerja saja," sesal Yohanes.
Yohanes menyayangkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah mengucurkan anggaran yang fantastis, tetapi hasil pekerjaan proyek sangat buruk.
“Kami berharap agar Pemda Manggarai Timur melalui dinas terkait agar perintahkan kontraktor pelaksana untuk segera perbaiki. Jangan biarkan rusak seperti ini," kata Yohanes.
--- Guche Montero
Komentar