"Jika sudah ada Rumah Sakit standar Internasional di Merauke, maka hal itu akan sangat membantu pelayanan kesehatan dan pemenuhan HAM masyarakat di bidang kesehatan," kata Dokter Benedicta.

MERAUKE, IndonesiaSatu.co-- Kebutuhan akan pemenuhan hak-hak dasar terhadap kesehatan masyarakat, masih menjadi kebijakan strategis yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

Masyarakat di wilayah Provinsi Papua Selatan, masih menjadi salah satu titik sorotan terkait pemenuhan sektor kesehatan.

Selain kondisi infrastruktur dan sarana-prasarana kesehatan yang belum memadai, pembangunan Rumah Sakit standar Internasional juga menjadi kebutuhan.

Hal itu diutarakan dalam bentuk aspirasi bersama saat Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI dalam kerja sam a dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mengadakan kegiatan penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) si lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP-KB) dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Papua Selatan pada 4-6 Februari 2026.

"Dari hasil diskusi dan aspirasi, masyarakat Papua Selatan saat ini sangat membutuhkan sebuah Rumah Sakit standar Internasional segera dibangun di Papua Selatan," kata tenaga Ahli Kementerian HAM, Gabriel Goa, yang hadir sebagai pembuka kegiatan tersebut.

Menurut Gabriel, kehadiran Rumah Sakit standar Internasional dapat memenuhi kebutuhan HAM masyarakat Papua Selatan di bidang kesehatan.

Gabriel menyinggung, Provinsi Papua Selatan menjadi salah satu Provinsi yang menjadi sasaran Program Strategis Nasional (PSN) Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Aspirasi tersebut juga diutarakan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP-KB), Provinsi Papua Selatan, dr. Benedicta C.H.Rahagiar, MARS.

Dokter Benedicta mengaku, pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Selatan masih kurang maksimal karena kondisi sarana-prasarana Rumah Sakit yang belum memadai.

"Karena kondisi ini, maka sebagian besar pasien harus dirujuk ke Makasar, Jawa, bahkan ke luar negeri," ungkap Dokter Benedicta. 

"Jika sudah ada Rumah Sakit standar Internasional di Merauke, maka hal itu akan sangat membantu pelayanan kesehatan dan pemenuhan HAM masyarakat di bidang kesehatan," lanjutnya.

Gabriel menambahkan, sebagai wilayah terdepan NKRI yang berhadapan dengan Papua Nugini, masyarakat Papua Selatan meminta Presiden Prabowo agar segera memenuhi HAM masyarakat di bidang kesehatan dengan membangun Rumah Sakit standar Internasional, juga fasilitas lain berskala Internasional, seperti Lumbung Pangan, Bandar Udara (Bandara), Pelabuhan Samudera, sarana-prasarana Pendidikan Dasar hingga Universitas, termasuk HAM masyarakat adat Papua Selatan.

--- Guche Montero