Ekonom senior INDEF itu mengusulkan cara untuk mengatasi agar IKN tidak mangkrak yaitu dengan membangun fasilitas pendidikan tinggi di lokasi tersebut dengan memanfaatkan gedung-gedung yang sudah jadi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co  - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi permasalahan tersendiri di tengah beban pemborosan anggaran negara dan ketidakpastian global yang melanda dunia dan berdampak bagi Indonesia.

Pembangunan IKN menjadi proyek sia-sia di tengah mubazirnya penggunaan pajak rakyat yang diivestasikan secara semberono akibat keputusan politik yang salah kaprah.

Padahal, banyak pengamat, ahli kaum intelektual dan kalangan perguruan tinggi waktu itu mengeritik proyek yang menelan anggaran ratusan triliun tersebut. Namun, pimpinan tertinggi negara ini jalan terus bak ”anjing menggongong kafilah berlalu”. Kini terbukti, pemerintahan Presiden Prabowo pun terlihat enggan mempersiapkan IKN sebagai ibu kota meskipun sudah ditetapkan secara formal.

Pertanyaanya, bagaimana menyelamatkan aset negara yang potensial dan bahkan sudah bertahun-tahun mangkrak tersebut? Bagaimana mencari alternatif baru agar tidak menjadi beban jika Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa pindah ke IKN tersebut?

Salah satu alternatif yang bisa dipikirkan yaitu dengan membangun komunitas baru di lokasi tersebut. ”Harus ada insiatif cepat dan kebijakan yang segera agar menciptakan pertambahan populasi, yang bisa menghidupkan ekonomi lokal. Cara inilah yang penting dilakukan agar IKN hidup dan sekaligus menciptakan dengan cepat populasi baru (critical mass),” ujar Rektor Universitas Paramadina, Prof Dr Didik J Rachbini dalam diskusi “Manajemen Krisis di Tengah ketidakpastian Global” di kampus Paramadina, Selasa (5/5/2026).

Ekonom senior INDEF itu mengusulkan cara untuk mengatasi agar IKN  tidak mangkrak yaitu dengan membangun fasilitas pendidikan tinggi di lokasi tersebut dengan memanfaatkan gedung-gedung yang sudah jadi. 

Presiden Prabowo, kata Prof Didik, bisa memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, agar setidaknya 10 kampus-kampus besar yaitu UI, IPB, ITB, UGM, Unair, UB dan lainnya, secara serempak membuka kelas jauh atau sebagai kampus kedua. 

”Kegiatan pendidikan dilaksanakan dengan segera di gedung-gedung IKN tetapi pada saat yang sama menyiapkan lokasi-lokasi kuhsus dengan segenap fasilitas-fasilitasnya. Masing-masing kampus menerima 5 ribu mahasiswa sehingga setiap tahun ada 50 ribu populasi. Dalam 4 tahun akan ada 200 ribu populasi baru di IKN,” usulnya.  

Kampus-kampus besar tersebut, kata Didik, setiap tahun secara sangat berlebihan  menerima sangat banyak mahasiswa. Penerimaan mahasiswa baru di kampus negeri tersebut berkisar antara 15 ribu sampai 25 ribu orang. Dalam 3-4 tahun terakhir ini jumlah mahasiswa di kampus-kamnpus negeri PTN bertambah dari 2,9 juta mahasiswa menjadi 4,5 juta mahasiswa.

”Jika 200 ribu pindah ke IKN selama 3-4 tahun, maka populasi baru ini akan menghindari IKN mangkrak. Jadi ada kehidupan di sana dan kalau mau, Presiden Prabowo tinggal perintahkan saja IKN tidak jadi mangkrak,” katanya.

Prof Didik mengatakan, aset besar di IKN harus diselamatkan dengan ide-ide dan pemikiran yang out of the box. Dengan cara ini populasi baru tersebut menghidupkan ekonomi lokal tidak hanya 200 ribu orang tersebut tetapi dampaknya terhadap kesempatan kerja baru akan lebih besar lagi.

Kebijakan dan program seperti ini, katanya, jelas murah sekali biayanya dibanding dengan membuat proyek transmigrasi misalnya, yang belum tentu menghidupkan ekonomi lokal secara langsung. 

”Sudah jelas program ini dapat meningkatkan utilisasi aset dan menyelamatkan IKN dari proyek mangkrak seperti ibu kota baru di berbagai belahan dunia,” ujarnya.

Kebijakan kampus baru PTN di IKN juga bisa menciptakan multiplier effek karena akan menambah kegiatan ekonomi pangan, kuliner dan berbagai jasa yang menyertainya. Tambahan lain adalah ekonomi student housing, asrama dan sejenisnya termasuk transportasi.  

”Karena di situ sudah terbentuk brain pooling, maka dengan gampang ekosistem diperluas menjadi pusat riset digital seperti di Amerika. Swasta bisa diajak untuk ekosistem riset dan industri, pusat hub inovasi, mungkin industri hijau,” pungkasnya.

ICOR Kacau

Sementara itu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pembangunan IKN membuat pikiran kita terbelah. Di IKN, kata Dahlan, Istana Presiden, Istana Wapres, dan beberapa Kementerian Koordinator juga sudah terbangun, dengan ada 5 Kemenko. Demikian pula dengan bandara VVIP yang terbesar di seluruh Kalimantan juga sudah dibangun.

”Itu artinya, semuanya menghabiskan beberapa ratus triliun rupiah untuk membangun semua itu. Tapi yang menjadi pikiran kita adalah mau diapakan semua bangunan itu? Karena jelas-jelas mau ditempati ya belum bisa. Tapi kalau ditelantarkan juga uang yang sudah terpakai sekian banyak itu bagaimana pertanggungjawaban ilmiahnya?,” kata Dahlan.

Dahlan misalnya mempertanyakan prinsip yang disebut ICOR (Incremental Capital Output Ratio, yang merupakan rasio ekonomi yang mengukur efisiensi investasi dengan membandingkan tambahan modal (investasi) terhadap tambahan hasil produksi (output/pertumbuhan ekonomi). Yakni ada prinsip investasi dalam ekonomi setiap satu rupiah yang dikeluarkan harus menghasilkan berapa rupiah.

”Itu prinsip ICOR yang ternyata kita buruk sekali. Kita mengeluarkan sekian ratus triliun di IKN, kita dapat apa? Akan dapat apa? Belum dapat apa-apa. Semua itu, jelas tidak ilmiah sama sekali. Lalu bandara IKN, kalau dari bandara Sepinggan Kaltim ke IKN cukup 3 menit saja sudah sampai. Naik mobil 45 menit sampai. Yang jadi pertanyaan, kenapa bandara VVIP IKN itu dibangun sekarang? Meskipun ngotot harus dibangun menurut prinsip ekonomi ya jangan sekarang. Karena, ICOR kita kacau dan itu mau diapakan,” ujar Dahlan.

Dahlan mengatakan, pembangunan di Indonesia terlalu banyak seperti IKN. Contoh lainnya Bandara Kertajati, kereta layang di Palembang, dan bandara baru di Kediri. ”Terlalu banyak yang seperti itu. Jadi kalau kita tidak maju memang pantas,” ucapnya.

Dahlan mengusulkan agar bandara di IKN dijadikan bandara militer. Dia mengatakan, pangkalan udara di Madiun atau di Halim Perdanakusumah bisa pindah ke IKN.

”Di Halim itu ada nilai ekonominya. Katakanlah biaya bangun bandara di sana tercukupi dari nilai ekonomi baru di Halim. Atau, pangkalan Udara Iswahyudi Madiun pindah ke sana. Nilai ekonomi bandara Iswahyudi sudah tercukupi. Sementara kita tak perlu merasa kehilangan apa-apa. Kecuali Iswahyudi ditutup tapi tak ada gantinya. Dengan demikian bandara baru Kediri bisa beroperasi. Tak ada lagi alasan bandara Kediri akan mengganggu bandara militer Iswahyudi. Itu cara memperbaiki ICOR,” ujarnya.

Sementara untuk bandara Kertajati hingga kini belum diketahui rencana keluarnya seperti apa. ”Tetapi hal yang lain harus ditemukan caranya, dari semua yang sudah dibangun tapi belum bisa dimanfaatkan,” pungkasnya. *

--- F. Hardiman