Selama pemerintah menganggap kritik sebagai gangguan, maka para pejabat tidak layak berbicara Pancasila.

Jakarta, IndonesiaSatu.co-- Dialog publik bertajuk "Kopdar Bareng Mas Dar" dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6) malam berujung ricuh.

Adapun peserta pada acara tersebut adalah mahasiswa UGM dan dihadiri tiga pejabat negara yakni Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Kronologi Kejadian

Diksusi awalnya berjalan lancar, namun sekitar 30-40 menit akhirnya mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa dengan naik ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan terhadap para pembicara. Situasi memanas hingga diskusi dihentikan dan terjadi pelemparan gelas plastik. Melihat situasi yang semakin memanas tiga pejabat kemudian dievakuasi, tapi ratusan mahasiswa menghadang mereka di luar GIK UGM.

Sebenarnya Nusron Wahid dan Sudaryono sempat berdialog dengan massa untuk menjelaskan namun pembicaraan kembali buntu karena mahasiswa tidak puas dengan jawaban yang diberikan. Saat keduanya meninggalkan lokasi dengan pengawalan, sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas.

Dilansir detikJogja, Mesa, salah satu perwakilan Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM ketika dikonfirmasi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah. Mereka menilai selama pemerintah menganggap kritik sebagai gangguan, maka para pejabat tidak layak berbicara Pancasila.

"Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat, program MBG, Kopdes Merah Putih, dan banyak hal yang sekarang terjadi," tegas Mesa.

Mesa menyampaikan gesekan yang sempat terjadi menurutnya wajar ketika pemerintah sudah tidak bisa lagi diingatkan secara halus.

"Gesekan-gesekan yang terjadi tadi justru memang hal yang wajar dalam negara demokrasi, yang saat ini mereka tidak hanya bisa dibisiki, tapi memang harus diteriaki," ungkapnya.

Terkait aksi kejar-kejaran, dia menyebut hal itu dipicu pejabat yang tidak mau berdiskusi dengan para mahasiswa.

"Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka," tegasnya.*

--- Hendrik Penu