Rencana impor tersebut dinilai mencerminkan permasalahan kepemimpinan ekonomi dan industrialisasi yang tidak sinkron karena akan melemahkan arah kebijakan industri nasional.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co  - Rencana pemerintah mengimpor 105 ribu kendaraan niaga pick-up secara utuh (CBU) dari India mendapat kritik pedas dari dalam negeri.

Rencana impor tersebut dinilai mencerminkan permasalahan kepemimpinan ekonomi dan industrialisasi yang tidak sinkron karena akan melemahkan arah kebijakan industri nasional.

”Di tengah implementasi kebijakan  industrialisasi dan kebijakan jalan pintas  ini berpotensi menjadi langkah deindustrialisasi yang terselubung. Jika terus dilakukan, maka ini menjadi kebijakan instan jangka pendek terlihat praktis, tetapi dalam jangka panjang melemahkan struktur industri nasional,” ujar Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Kebijakan tersebut, katanya, menimbulkan masalah makroekonomi, karena impor masif ini menekan neraca perdagangan dan sekaligus akan membuat neraca pembayaran tertekan terus negatif.

Padahal, kata Didik, Indonesia sudah mengekspor otomotif ke manca negara dalam jumlah  besar yakni lebih dari setengah juta unit (518 ribu unit).

”Kebijakan ini melemahkan strategi ekspor otomotif Indonesia. Negara yang tengah berupaya memperkuat posisi sebagai basis produksi otomotif regional justru berisiko berubah menjadi pasar bagi produsen luar negeri,” ujarnya.

Didik menambahkan bahwa kebijakan tersebut menjadi preseden bahwa industri domestik dapat dengan mudah  dikorbankan demi solusi cepat, yang pada akhirnya melemahkan fondasi transformasi ekonomi Indonesia.

Industri otomotif Indonesia selama dua dekade terakhir telah berkembang menjadi basis produksi regional dan eksportir global. Karena itu, masuknya impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta melemahkan daya saing industri yang telah dibangun dengan investasi besar.

”Ini jelas merupakan kebijakan yang salah dan sekaligus cerminan inkonsistensi dari strategi industrialisasi pemerintah,” katanya.

Didik mengatakan, negara secara simultan mendorong TKDN, investasi manufaktur, dan penguatan rantai pasok, tetapi melemahkannuya, membuka pintu impor massal kendaraan yang masif.

Inkonsistensi kebijakan seperti ini menciptakan ketidakpastian bagi investor dalam dan luar negeri, serta berisiko merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang.

Karena itu, Didik mengatakan, Pemerintah mutlak harus membatalkan kebijakan tersebut. ”Harus ada arah kbijakan yang konsisten dan strategis dengan menjadikan prioritas produksi domestik melalui pengadaan pemerintah. Dana publik, dan pajak harus digunakan untuk memperkuat industri nasional. Pemerintah mendorong peningkatan investasi kendaraan niaga lokal dan membuat kebijakan industri yang konsisten dengan agenda hilirisasi,” pungkasnya. *

--- F. Hardiman