"Komitmen ini difokuskan untuk lebih memprioritaskan kepentingan rakyat dan mendorong pembangunan daerah dengan cara yang lebih transparan dan akuntabel," kata Ferry Taso.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten resmi menggelar Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Ende periode 2024-2029, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Ende, Rabu (13/11/2024).

Rapat Paripurna dengan agenda tunggal Pengambilan Sumpah Janji Pimpinan DRPD Ende ini sesuai dengan Keputusan Gubernur NTT tertanggal 30 Oktober 2024, Nomor : 100.1.4.2/555/PEMKES, Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Masa Jabatan 2024-2029.

Adapaun Ketiga Pimpinan DPRD Kabupaten Ende Periode 2024-2029 yang dilantik yaitu Ketua Fransiskus Taso, S.Sos (PDI Perjuangan), Wakil Ketua Agustinus Wadhi (PSI) dan Wakil Ketua Flavianus Waro, S.Psi (NasDem).

Ketiga Pimpinan DRPD Kabupaten Ende ini diambil sumpah janji oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,MH, dengan rohaniwan pendamping, RD. Fransiskus Yance Sengga, Pr.

Pimpinan Bukan Hadiah

Ketua DPRD Ende 2024-2029, Fransiskus Taso, S.Sos, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pimpinan DRPD Ende bukan hadiah.

"Jabatan pimpinan DPRD Kabupaten Ende merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Lebih lanjut, politisi senior PDI Perjuangan yang akrab disapa Ferry Taso itu mengharapkan agar seluruh anggota dewan dapat bekerja sama dengan baik untuk memajukan Kabupaten Ende dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Atas nama pimpinan, saya menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penguatan fungsi pengawasan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah," kata Ferry.

Ferry menambahkan, setiap moment pelantikan sering diiringi dengan harapan agar pimpinan yang terpilih dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat dan daerah.

Ferry mengemukakan 4 point penting yang menjadi perhatian bersama, yakni:

Pertama, harapan untuk Peningkatan Kinerja DPRD.

Pimpinan DPRD yang baru, kata dia, diharapkan bisa lebih efektif dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende.

Kedua, konsolidasi dan kerja sama antar-Fraksi.

"Pelantikan ini seringkali diikuti dengan komitmen untuk menjaga kerja sama antar-fraksi dalam DPRD guna menciptakan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan rakyat," ujarnya.

Ketiga, peningkatan akses masyarakat terhadap pemerintahan.

Menurutnya, dengan adanya pimpinan baru, seringkali ada harapan untuk memperbaiki jalur komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, agar kebijakan yang dibuat lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Keempat, pencapaian tujuan bersama.

Ferry mengaskan, pelantikan pimpinan merupakan awal dari program-program pembangunan yang lebih baik, yang sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Ende, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Komitmen ini difokuskan untuk lebih memprioritaskan kepentingan rakyat dan mendorong pembangunan daerah dengan cara yang lebih transparan dan akuntabel," imbuhnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Ende, dr. Agustinus Ngasu, dalam sambutannya mengatakan bahwa momentum Pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD merupakan peristiwa berahmat dan bermartabat sebagai simbol kepercayaan serta tanggung jawab yang besar yang diletakkan kepada para Pimpinan.

"Saudara-saudara diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta mampu menyuarakan aspirasi rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil," kata Pj Bupati.

Menurutnya, posisi yang terhormat sebagai pimpinan DPRD bukan sekadar jabatan atau kedududukan, tetapi merupakan amanah guna merealisasikan cita-cita bersama membangun Kabupaten Ende demi masyarakat yang semakin maju dan sejahtera.

"Sebagai pimpinan DPRD, kami tentu menaruh harapan besar agar dalam kebersamaan dan kemitraan perjuangan dan kerja kita, semata-mata untuk memajukan Kabupaten Ende tercinta," katanya.

"Persoalan yang terjadi di masyarakat adalah persoalan bersama yang harus menjadi prioritas perhatian kita sesuai dengan fungsi dan peran kita masing-masing dalam semangat kerja kolaboratif. Menjadi Pemimpin berarti pelayan, bukan sebaliknya untuk dilayani," simpulnya.

Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut sejumlah pejabat daerah, tokoh Agama, tokoh masyarakat, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Perguruan Tinggi, serta keluarga Pimpinan DPRD yang dilantik.

--- Guche Montero