Breaking News

BERITA Respon Pernyataan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia soal "Raja Jawa", TPDI: Bisa Berdampak Lahirkan Sentimen SARA 29 Aug 2024 08:54

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat PEREKAT NUSANTARA, Petrus Selestinus. (Foto: tangkapan layar Youtube RKN Media)
Menurut Petrus, pernyataan liar, tidak penting, dan di luar konteks soal 'Raja Jawa' yang disampaikan Bahlil, dapat dinilai sebagai sikap seseorang penjilat, mencari muka dan/atau mengkultus-individukan si 'Raja Jawa', tanpa tahu siapa yang dimaksud Bahl

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadahlia, saat membacakan visi-misinya dalam Munas ke-XI Partai Golkar beberapa waktu lalu dengan mengatakan bahwa 'jangan bermain-main dengan "Raja Jawa" dan kalau kita main-main celaka kita...', sudah berdampak menimbulkan sentimen Suku, Ras, Agama dan Antar-golongan (SARA) di sejumlah daerah terlebih-lebih menjelang Pilkada 2024.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Rabu (28/8/2024) menikai pernyataan Bahlil soal "Raja Jawa" harus diwaspadai, karena mulai muncul reaksi publik yang mengarah kepada sentimen SARA.

"Namun siapa sosok 'Raja Jawa' yang dimaksud Bahlil, sebagian orang menafisirkan 'Raja Jawa' dimaksud itu yakni Presiden Jokowi, karena Raja Jawa yang sesungguhnya adalah Sultan Hamengku Buwono X tidaklah membahayakan siapa-siapa," kata Petrus.

Menurut Petrus, pernyataan liar, tidak penting, dan di luar konteks soal 'Raja Jawa' yang disampaikan Bahlil, dapat dinilai sebagai sikap seseorang penjilat, mencari muka dan/atau mengkultus-individukan si 'Raja Jawa', tanpa tahu siapa yang dimaksud Bahlil.

Ganggu Kohesi Sosial

Petrus beranggapan, pernyataan Bahlil soal 'Raja Jawa' itu tidak saja akan merugikan Partai Golkar, tetapi juga merugikan masyarakat luas, terlebih-lebih menjelang Pilkada serentak secara nasional, karena dapat menganggu kohesivitas sosial masyarakat yang majemuk dari Sabang sampai Merauke.

"Ini pernyataan yang benar-benar liar, karena hanya bermakna sebagai upaya seseorang yang sedang mencari muka dan menjilat pada atasannya. Bahkan Bahlil seolah-olah merepresentasikan dirinya sebagai orangnya si 'Raja Jawa', dan pesannya adalah jangan coba-coba bermain-main dengan si 'Raja Jawa' dan jangan coba-coba juga bermain-main dengan Bahlil," kata Petrus.

Lantas publik mereka-reka; apakah 'Raja Jawa' yang dimaksud Bahlil itu adalah Sultan Hamengku Buwono X atau si 'Raja Jawa' itu maksudnya adalah Presiden Jokowi sebagai orang yang power full dan sangat berbahaya bagi siapapun dalam pemerintahan saat ini.

Tidak Punya Kepekaan

Petrus menyinggung, sebuah spanduk bertuliskan "Lawan Raja Yang Zholim" sempat bertengger di Jalan Sisingamangaraja dan di kawasan Istana Maimun di Medan, Provinsi Sumatera Utara, tempat Dapil Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi menjadi Bacagub Pilkada 2024.

Selain itu, ada beberapa spanduk yang tersebar di Kota lain seperti di Makassar dengan tulisan "Makasar tidak tunduk pada Raja Jawa."

Menurut Advokat PEREKAT Nusantara itu, narasi-narasi sebagaimana tertera di dalam Spanduk di atas, seharusnya diantisipasi oleh Bahlil dan jajarannya di Partai Golkar, karena telah memberi pesan antipati terhadap 'Raja Jawa' dan berpotensi melahirkan gesekan berbau SARA semakin meluas.

"Di sinilah nampak sekali bahwa Bahlil tidak memiliki kepekaan, padahal sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru terpilih, Bahlil seharusnya patut dapat menduga bahwa pernyataannya soal 'Raja Jawa' itu, mengandung unsur SARA dan berpotensi menimbulkan gesekan di lapangan antar warga masyarakat," nilai Petrus.

Karena itu, lanjut dia, Bahlil harus "meminta maaf" dan "mencabut" pernyataannya soal "Raja Jawa" yang diposisikan oleh Bahlil sebagai seorang yang sangat berbahaya.

"Ini bagian dari teror dan intimidasi Bahlil terhadap kader Golkar selama dirinya menjadi Ketua Umum Golkar, entah apa tujuannya," sentil Petrus.

"Bahlil harus menjaga mulutnya dan harus lebih sensitif atau peka dan harus berhitung betul untuk setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulutnya. Ia tidak boleh cengengesan dan asal bunyi ketika berbicara di depan publik, apalagi saat berpidato dalam acara resmi yang disiarkan oleh berbagai Media," Petru menegaskan.

--- Guche Montero

Komentar