Pelaku politik, kata Romo Magnis, juga memperkaya diri dan melupakan rakyat. Dan tahun-tahun terakhir dengan dukungan presiden mengebiri KPK.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Guru Besar Filsafat dan Etika, Prof. Frans Magnis Suseno, mengatakan bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi yang cukup berbahaya.

Romo Magnis menyebut, kemiskinan bertambah, penguasa tanpa malu membangun dinasti politik keluarga, pengadilan yang tidak independen, hingga korupsi yang merajalela.

Hal itu disampaikan Romo Magnis di hadapan sejumlah Rektor Perguruan Tinggi, pengamat, dan aktivis dalam sebuah acara bertajuk "Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik" yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

Hadir sebagai Narasumber dalam acara tersebut yakni pakar hukum dari UGM, Prof. Zaenal Arifin Mochtar; pakar politik Ikrar Nusa Bhakti; Direktur Eksekutif Amnesty Usman Hamid; pakar tata hukum negara Bivitri Susanti, dan Refly Harun.

"Kita dalam situasi yang cukup serius," kata Romo Magnis.

Romo Magnis mengatakan, 50 persen penduduk Indonesia belum sepenuhnya sejahtera. Bahkan ada 9 persen berada dalam garis kemiskinan serius.

Romo Magnis menilai, kondisi itu akan membuat wajar apabila rakyat mencari ideologi lain selain Pancasila.

"Jadi, kita menghadapi ancaman perpecahan vertikal antara orang kecil yang masih menunggu sebenarnya di mana janji Indonesia ini,” kata Romo Magnis.

KKN dan Oligarki Ancam Demokrasi

Romo Magnis juga menyoroti tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang kini mengancam demokrasi Indonesia.

Menurut Dosen Filsafat dan Teologi STF Driyakara Jakarta itu, oligarki sangat menguat sehingga membuat kondisi korup dalam negeri.

Pelaku politik, kata Romo Magnis, juga memperkaya diri dan melupakan rakyat. Dan tahun-tahun terakhir dengan dukungan presiden mengebiri KPK.

"Penguasa tanpa malu mencoba membangun dinasti keluarga dan kekuasaan keluarga. Saya ulangi yang dibilang tadi, yang gawat kalau orang tidak melihat bahwa itu tidak beres. Kalian tahu itu tidak beres dan coba-coba kita masih bisa mengerti itu. Tetapi tidak beres dan kita di tangan orang seperti itu, ya berbahaya juga. Ada ancaman terhadap independensi yustisi di Indonesia itu gawat," kata Romo Magnis.

"Masyarakat tidak akan kerasan di negara ini bahwa tidak percaya di pengadilan akan dapat keadilan," sambungnya.

Romo Magnis sebenarnya sudah ragu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika tidak mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) atas UU KPK.

Dia mengaku bersama 70 orang ke Istana untuk menghadap Presiden Jokowi. Tujuannya ingin agar UU KPK yang baru dibatalkan lewat Perppu.

"Saya tidak terlalu banyak ngomong di situ, Presiden mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada orang seperti Emir Salim, sahabat saya, Alm. Azyumardi Azra dan selama dua jam kami minta Presiden supaya pakai Perppu," singgung Romo Magnis.

Romo Magnis menilai, Perppu itu penting agar membuat KPK kembali kuat dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi.

Namun sayang, kata dia, Presiden Jokowi tidak menghiraukan permintaan para tokoh bangsa.

"Presiden mendengarkan tetapi tidak menghiraukan. Di situ saya mulai ragu-ragu. Kok, kepentingan apa untuk mengebiri KPK," sentil Teolog yang dikenal sederhana dan kritis itu.

--- Guche Montero