Didik mengatakan, biaya logistik di Indonesia mencapai 14,3 persen, karena itu, harus diturunkan menjadi singgle digit satu atau dua dekade yang akan datang.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co  - Peranan langsung PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI dalam pembangunan infrastruktur dinilai tidak banyak berpengaruh. Pasalnya, asetnya masih sangat kecil yaitu mencapai Rp120 triliun, sementara kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur mencapai hingga Rp 6 ribu triliun.

Karena itu, PT SMI diminta harus bisa memainkan peranan tidak langsung yakni meningkatkan jaringan (networking) dengan pihak swasta agar lebih banyak investasi dan mengucurkan modal untk infsrastruktur.

Hal itu dikatakan Rektor Univerrsitas Paramadina, yang juga ekonom senior INDEF, Prof. Didik J Rachbini, Ph.D. dalam acara Simposium PT SMI 2026 yang bertajuk ”Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur”, di Hotel Ayana Midplaza, Rabu (22/4/2026).

Didik menjadi salah satu pemateri untuk panel dengan subtopik I tentang ”Mengapa Infrastruktur Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?”. Dalam subtopik ini, selain Prof Didik, tampil juga Menteri Keuangan periode 2014-2016 dan Dekan ADB Institute, Prof. Bambang Brodjonegoro Ph.D, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2015-2019 dan Gubernur Bank Indonesia periode 2009-2013, Darmin Nasution, Ph.D, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Muhammad Rachmat Kaimuddin, MBA, dan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Techn. Danang Parikesit.

”Posisinya yang dekat dengan Menteri Keuangan harus dimaksimalkan untuk mendorong swasta dalam negeri investasi dan menanamkan modal di bidang infreastruktur ini. Sementara itu, yang lebih penting lagi adalah membangun jaringan untuk menarik modal dari luar negeri bersama BKPM,” ujar Prof Didik melalui pernyataan tertulis di Jakarta.

Lantas, apa yang harus dilakukan dalam kebijakan mendorong pembangunan infrastruktur ini?  

Pertama, kata Didik, harus mengenal bahwa ekosistem Negara Indonesia tidak efisien dengan biaya logistik yang sangat boros, serta paling tidak efisien di ASEAN. 

Didik mengatakan, biaya logistik di Indonesia mencapai 14,3 persen, karena itu, harus diturunkan menjadi singgle digit satu atau dua dekade yang akan datang.

”Sebagai negara ekonomi terbesar ke-15 di dunia, peringkat LPI  parah, yakni peringkat ke-61 di dunia.  Tidak hanya itu, masalah infrastruktur juga terjadi kesenjangan di pusat dan daerah, di Jawa dan luar Jawa. Ini harus dibenahi dengan kebijakan ’go to country side’,” ujarnya. 

Kedua, modal PT SMI hanya mencapai 2 persen dari kebutuhan nasional untuk investasi infrastruktur.  Karena itu, pemerintah harus mendorong swasta menanamkan modal di bidang infrastruktur ini. 

”Saya menganjurkan untuk mendorong swasta lewat kebijakan driver 1, yakni mendorong investasi infrastruktur digital swasta karena efek multiplier yang tinggi dan tidak memerlukan modal pemerintah,” katanya.

Digitalisasi, kata Prof Didik, kini menjadi “new growth multiplier”. Setiap peningkatan 10% penetrasi broadband bisa mendorong pertumbuhan PDB sebesar 1,21 ppt di negara maju dan 1,38 ppt di negara berkembang. ”Artinya, digital bukan hanya enabler, tetapi driver langsung produktivitas ekonomi,” tandasnya.

Menurutnya, investasi swasta di bidang infrastruktur digital memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan mobile broadband mendorong produktivitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas dan kecepatan akses berkorelasi dengan kenaikan produktivitas sekitar 0,2 poin persentase.

Ekspansi kapasitas data center, katanya, mendorong perdagangan jasa digital, dengan potensi peningkatan hingga 1,6 poin persentase. Karena itu, kelancaran swasta yang berinvestasi di bidang ini harus dibantu, jangan dihambat oleh birokrasi dan berbagai aturan yang rumit.

”Saran saya selanjutnya (ketiga) adalah kebijakan infrastruktur prioritas. Ada tiga sektor yang perlu dikemas sebagai kebijakan prioritas, yakni energi terbarukan, transportasi massal, dan pelabuhan dan tol laut,” kata Didik.

Sektor-sektor ini, katanya, memiliki backward and forward linkages yang kuat serta dampak signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga sektor ini menjadi pengungkit utama dalam menutup gap pertumbuhan menuju target nasional. Infratruktur energi dapat mendorong produktivitas industri melalui ketersediaan energi yang lebih andal, efisien, dan berkelanjutan.  Transportasi massal mutlak diperlukan karena dapat menurunkan biaya ekonomi akibat kemacetan serta meningkatkan efisiensi mobilitas tenaga kerja di kawasan perkotaan.

Satu prioritas tambahan tetapi sangat penting, menurut Didik, yaitu pelabuhan dan tol laut. ”Sebagai negara maritim terbesar di dunia dan LPI yang parah, pembangunan pelabuhan dan tol laut akan dapat meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing ekspor, serta mempercepat integrasi dalam rantai pasok global.  Ini yang tidak berhasil diwujudkan selama satu dekade terakhir ini,” pungkasnya. *

--- F. Hardiman