"Pemprov NTT akan melakukan evaluasi lintas sektor, termasuk pendidikan, sosial, adat, dan keagamaan, guna membangun sistem perlindungan sosial yang lebih responsif dan memastikan tidak ada lagi anak di NTT yang kehilangan hak hidup dan pendidikan akibat

BAJAWA, IndonesiaSatu.co-- Peristiwa bunuh diri (bundir) yang dilakukan seorang siswa Sekolah Dasar (SD) berinisial YBR (10) di Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (29/1/2026) telah menjadi tragedi kemanusiaan pada umumnya, dan realita sosial (kemiskinan) di NTT, pada khususnya.

Korban YBR diduga melakukan aksi nekatnya karena dipicu persoalan ekonomi keluarga yakni ketidakmampuan membeli buku dan bolpoin. Namun, juga diduga ada persoalan lain pula sehingga masalahnya menjadi kompleks.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, dengan nada prihatin mengatakan bahwa peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan dan menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah (NTT dan Ngada) sehingga tidak boleh terulang kembali.

“Saya berharap ini cukup sudah, dan ini menjadi yang terakhir. Jangan sampai ada lagi yang mati karena miskin,” tegas Gubernur Melki saat memberikan arahan pada acara peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang, Rabu (4/2/2026).

Gubernur Melki mengaku malu sebagai Kepala Daerah, karena peristiwa tersebut telah menjadi perhatian nasional dan turut dibahas di Komisi X DPR RI dan sejumlah Menteri.

Gubernur Melki mengaku mendapat pertanyaan langsung dari sejumlah Menteri di Jakarta terkait kasus tersebut.

"Malu kita. Ini sudah dibahas di tingkat nasional. Saya ditanya oleh menteri-menteri di Jakarta, saya tidak bisa jawab apa-apa. Malu sebagai Gubernur,” ungkap Gubernur Melki.

Selain menyoroti lemahnya kepekaan dan respons pemerintah daerah setempat (Pemda Ngada), Gubernur Melki meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Ngada yang kebetulan hadir dalam acara itu, agar mengurus pemakaman korban secara layak dan bermartabat.

“Pak Sekda Ngada, tolong urus pemakaman itu dengan layak. Kuburkan secara pantas dan manusiawi,” pintanya.

Gubernur Melki juga mengingatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT serta serta jajaran agar tidak hanya fokus pada SMA dan SMK, tetapi juga memberi perhatian serius pada pendidikan dasar.

“Jangan hanya urus SMA dan SMK, tetapi urus juga SD dan SMP. Jangan sampai ada anak yang putus asa hanya karena tidak mampu membeli alat tulis,” tegas Gubernur dengan nada prihatin.

Gubernur Melki mengakui bahwa sebagian warga NTT masih hidup dalam kondisi kemiskinan (ekstrem).

Meski demikian, Gubernur menekankan bahwa kemiskinan tidak boleh lagi menjadi alasan hilangnya nyawa warga, terlebih anak-anak.

Gubernur menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di NTT.

"Tolong optimalkan bantuan PKH, BLT, dan bantuan-bantuan lain agar masyarakat tidak mati hanya karena alasan miskin," tegas Gubernur.

"Pemprov NTT akan melakukan evaluasi lintas sektor, termasuk pendidikan, sosial, adat, dan keagamaan, guna membangun sistem perlindungan sosial yang lebih responsif dan memastikan tidak ada lagi anak di NTT yang kehilangan hak hidup dan pendidikan akibat kemiskinan ekstrem," tandasnya.

Upaya Pemdes Naruwolo-Jerebu'u

Di tengah situasi yang tengah menyedot perhatian, keprihatinan dan sorotan publik, media ini mengkorfirmasi Kepala Desa Naruwolo, Dion Roa, Rabu (5/2/2016) malam WITA.

Desa Naruwolo merupakan Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat korban YBR mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di pohon cengkeh dekat pondok bambu tempat tinggal bersama neneknya.

Saat dikonfirmasi media ini, Kades Dion mengatakan bahwa sejak menjabat sebagai Kades Naruwolo, pihaknya telah melakukan pendataan dan verifikasi legalitas kependudukan, termasuk terhadap ibu korban, MGT (47) yang masih berstatus sebagai warga Kabupaten Nagekeo.

"Sebelum saya menjabat sebagai Kades Naruwolo, Mama MGR (ibu korban) terhitung kurang lebih sudah 11 tahun tinggal di Naruwolo, namun KK dan KTP masih sebagai warga Nagekeo. Lalu kami berusaha untuk berkoordinasi dengan Mama MGT dan pihak Dispenduk Nagekeo agar bisa mengurus Surat Keterangan perpindahan penduduk. Namun (mungkin) hal itu dianggap sepele sehingga diabaikan begitu saja," kata Kades Dion.

Kades Dion mengaku, selain berupaya mengurus legalitas data kependudukan Mama MGT, pihaknya juga telah meminta Mama MGT agar kelima anaknya diurus untuk masuk dalam Kartu Keluarga neneknya.

Permintaan tersebut, terang Kades Dion, agar kelima anak MGT bisa diurus untuk mendapatkan bantuan PKH, BLT maupun Bansos. Namun niat dan permintaan itu justru diabaikan hingga akhirnya terjadi musibah (bundir).

"Ini bukan alasan untuk (membela diri). Musibah sudah terjadi. Namun apa yang disampaikan ini merupakan upaya yang sudah kami lakukan. Kami akui, ini juga kegagalan dan kelengahan kami," ungkap Kades Dion dengan nada haru.

"Anak ini (YBR) merupakan potret masa depan desa. Kami sungguh merasa kehilangan yang mendalam. Semoga peristiwa ini menjadi pesan kemanusiaan agar orang tua dan tetangga lebih peka terhadap kondisi psikologis dan kebutuhan anak-anak kita,” pungkas Kades Dion.

--- Guche Montero