Breaking News
  • Kapolda resmikan Bhayangkara Papua Football Academy
  • Kemen-PUPR tingkatkan kapasitas pekerja konstruksi dengan sertifikasi
  • Presiden Jokowi bersarung "blusukan" ke Mal Mataram
  • Pusat Konservasi Elang Kamojang lestarikan populasi elang jawaPusat
  • Wamen ESDM kaji FSRU penuhi pasokan gas

HANKAM Terkait Isu Kebangkitan PKI, Kapolri: Ideologi Komunisme Sudah Meredup 23 Sep 2017 16:09

Article image
Kapolri Jenderal (Pol)Tito Karnavian. (Foto: Ist)
Kapolri mengatakan hal itu kepada wartawan terkait dengan berbagai isu sensitif seperti komunisme yang kembali mencuat. Menurut dia, ideologi komunisme di tingkat global sekarang sudah meredup.

PURWOKERTO, IndonesiaSatu.co -- Masyarakat Indonesia sebaiknya menahan diri untuk tidak mengangkat isu-isu yang sensitif karena dapat membuka kembali luka lama.

Hal ini disampaikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian usai menyampaikan pidato ilmiah dalam acara wisuda sarjana dan pascasarjana Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) di Auditorium Ukhuwah Islamiyah UMP, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (23/9/2017).

"Saya berharap bahwa isu-isu ini, sebaiknya semua pihak menahan diri, jangan kemudian menampilkan isu ini di tengah situasi kita yang rentan, mau ada pilkada, mau ada pilpres, mau ada peringatan G30S," ujar Jenderal Tito.

Kapolri mengatakan hal itu kepada wartawan terkait dengan berbagai isu sensitif seperti komunisme yang kembali mencuat.

Menurut dia, ideologi komunisme di tingkat global sekarang sudah meredup. Bahkan, kata dia, Rusia dan China pun sudah mengarah ke sistem kapitalis.

Namun khusus konteks Indonesia, lanjut dia, prinsip Kepolisian adalah berpegang kepada aturan hukum yang ada. 

"Aturan hukum yang ada saat ini, jelas ada Tap MPR ditambah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, tentang penyebaran ideologi termasuk marxisme, leninisme, komunisme dilarang. Jadi, sepanjang ada upaya penyebaran itu, bagi Polri jelas akan melakukan penegakan hukum," tegas Tito.

Upaya menahan diri untuk tidak mengangkat isu-isu sensitif tersebut, demikian Tito, dapat membuka kembali luka lama.

Menurut dia, hal itu bukan berarti melupakan sejarah tetapi ada waktu yang tepat untuk membicarakan isu-isu tersebut.

"Kembalikan saja ke penegakan-penegakan hukum. Kalau ada informasi tentang penyebaran ideologi, kami akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku oleh penegak hukum, khususnya Kepolisian," katanya.

Ia mengatakan semua pihak sebaiknya sensitif dan melihat konteks.Dalam hal ini, kata dia, setiap membicarakan isu harus dilihat konteksnya, apakah produktif atau kontraproduktif.

"Kira-kira akan banyak bermanfaat bagi masyarakat atau justru kurang bermanfaat," tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolri mengatakan negara lain dalam kompetisi global sudah bicara soal kompetisi antarnegara.

Artinya, kata dia, negara yang mampu solid di dalam, mereka akan lebih mampu bersaing secara eksternal dengan negara lain. Sementara negara yang "cakar-cakaran" tidak solid di dalam, akan kalah dengan negara yang lebih solid sehingga akan dipengaruhi.

"Oleh karena itu di dalam negeri, kita harus solid sehingga ketika ada isu-isu yang sensitif, lihat konteksnya dulu, timing-nya tepat atau tidak," pungkasnya.

--- Redem Kono

Komentar