Satu Tahun Prabowo-Gibran: Penataan Alokasi dan Distribusi Tanah Berjalan Lebih Adil

Tentu semua itu harus melalui proses verifikasi dan validasi “Masyarakat Adat” oleh sebuah tim yang dibentuk negara. Read more...

Tindakan mempengaruhi masyarakat untuk bertahan di lahan yang bukan menjadi haknya, adalah tindakan provokatif yang menjebak masyarakat ke dalam posisi yang melanggar hukum. Read more...

Secara konstitusi, kata Petrus, terhitung sejak 18 Agustus 1945, lahan HGU Nangahale termasuk obyek yang dikuasai oleh negara. Read more...

"Jangan sampai Keuskupan Maumere dituding sebagai oligarki yang melanggar HAM. Ini tidak benar,” kata Marsel Ado Wawo. Read more...

"Jadi, saya minta kepada Pak Bupati terpilih ini, supaya segera lakukan redistribusi," harap Melki Mekeng. Read more...

Pemerintah berharap melalui penataan ini, pola pengelolaan tanah dapat memberikan hasil optimal secara adil dan berkelanjutan. Read more...

Hadi Tjahjanto mengatakan, redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak 1961, setelah Undang-Undang Pokok Agraria keluar, dari 1961 sampai 2014. Kita (pemerintah) sudah menyertifikatkan sebanyak 2,79 juta bidang tanah. Read more...

Jokowi menyampaikan, pemerintahannya sejak 2014 telah memberikan konsesi pengelolaan lahan bagi rakyat kecil seluas 2,6 juta hektare lahan hutan dari sekitar 12,7 juta hektare yang sudah disiapkan. Read more...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga diingatkan tentang dukungan atas proyek strategis nasional, terutama percepatan proyek infrastruktur. Read more...

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa di awal tahun pemerintah telah menetapkan fokus tahun 2017 adalah pemerataan ekonomi dan salah satu cara untuk mencapainya melalui reforma agraria dan perhutanan sosial. Read more...

Presiden menargetkan untuk menerbitkan sebanyak 5 juta sertifikat hak atas tanah diberikan kepada masyarakat pada tahun ini. Read more...

Adapun pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi dilakukan melalui pemindahan penduduk dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan. Read more...

Kepala Negara berpesan kepada masyarakat agar sertifikat tersebut benar-benar digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Read more...

“Sertifikat yang sudah didapat silahkan dijadikan anggunan. Namun perlu diperhatikan gunakanlah untuk hal yang produktif bukan untuk konsumsi...."           Read more...

Sepanjang tahun 2015-2016 program Reforma agraria telah memperoleh luasan 0,66 juta hektar atau 2,2 juta bidang. Read more...