Anggota Komisi XIII mengapresiasi insiatif dan kerja keras Kalapas Perempuan IIA Semarang, Ade dan jajarannya.

SEMARANG, IndonesiaSatu.co -- Dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Provinsi Jawa Tengah, Komisi XIII DPR RI meninjau persiapan operasional terminal internasional Bandara Jenderal Ahmad Yani dan mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Semarang. Kunspek diawali dengan mendengarkan pemaparan dan aspirasi jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan di Hotel Metro Par View, Jumat (18/7/2025).

Ketua tim yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, mengatakan niat baik Presiden Prabowo Subianto luar biasa, bagaimana membangun bangsa ini. Di samping itu pula, kita punya niat baik untuk membangun Imipas secara berkualitas.

“Tatapi harus diingat, posisi anggaran kita terbatas. Untuk itu, saya minta kepada semua jajaran yang ada, kita ini kan ada semacam kerja sama secara tidak langsung dengan pemerintah daerah, apakah itu dengan gubernur, dengan bupati dan wali kota. Saya yakin, mereka punya anggaran hibah. Jangan sampai hibah itu hanya diberikan kepada kejaksaan, kepolisian seperti Polres, atau TNI seperti Dandim. Kalian berinteraksi yang baik dan berhubungan baik sehingga akhirnya itu masuk hibah itu untuk lapas, imigrasi. Ada semacam inovasi dengan sumber daya internal tapi juga eksternal. Tapi niat baik kita semua untuk kemajuan imigrasi dan lapas di seluruh Indonesia,” jelas Rinto.

Ketahanan pangan

Anggota Komisi XIII mengapresiasi insiatif dan kerja keras Kalapas Perempuan IIA Semarang, Ade dan jajarannya. Salah satu yang diapreasi adalah kegiatan ketahanan pangan sebagaimana yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto.

“Katahanan pangan di sini luar biasa. Ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Kami terima kasih kepada Kanwil dan Bu Ade selaku Kalapas Perempuan Semarang yang sudah melaksanakan tugas pemerintah pusat untuk ketahanan pangan,” ujar Rinto.

“Dan kami berharap hasil ini bisa ada sinergi dengan program makan bergizi gratis yang ada di Kota Semarang,” kata Rinto.

“Kami mengapresiasi atas inisiatif Kanwil maupun Kalapas Perempuan yang ada di Kota Semarang ini,” tambah Rinto.

Selain program ketahanan pangan, Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang mengembangkan keterampilan warga binaan dalam berbagai aspek, di antaranya kuliner dan keahlian membatik, menjahit, dan tata rias (salon kecantikan).

Tentang kesehatan

Komisi XIII juga melihat dari dekat fasilitas kesehatan Lapas Perempuan Semarang. Menurut anggota dewan, fasilitas kesehatan  relatif baik semua. “Dan tadi saya sudah menanyakan tentang tenaga medisnya,” terang Rinto.

Kepada awak media, Rinto menjelaskan bahwa dalam urusan kesehatan, Lapas Perempuan Semarang bekerja sama dengan tenaga medis bekerja beberapa universitas yang ada di kota Semarang.

“Dan itu bukan sekadar tenaga medis yang sifatnya pelatihan tetapi tenaga medis yang benar-benar dia ahli di bidangnya sehingga apa yang terkait dengan kesehatan di Lapas Perempuan ini benar-benar teratasi dengan baik,” ungkap Rinto.

Sementara itu, Kalapas Perempuan Kelas IIA Semarang, Ade mengharapkan agar Komisi XIII membantu perbaikan bangunan fisik lapas yang sudah dimakan usia. Untuk diketahui, Lapas Perempuan Kelas IIA adalah bangunan penjara peninggalan Hindia Belanda yang sudah berstatus heritage.

Ade juga mengeluhkan kekurangan ruangan bagi warga binaan yang sedang menyusui atau yang memiliki anak balita.

Menjawab ini, Rinto mengatakan bahwa tidak hanya Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang ini, hampir semua lapas di Indonesia bangunan sudah heritage semua. Tetapi keputusan heritage itu juga bisa dilakukan melalui setiap kabupaten/kota, khususnya Kota Semarang. Untuk itu, jangan hanya sekadar sebuah identitas atau istilah ini cagar budaya (heritage) tetapi juga faktor pendanaan terkait hibah, anggaran khusus buat lapas perempuan ini.

“Kami juga tadi mendengar ada beberapa hibah dari Pemkot Semarang, kami terima kasih. Tapi ini juga menjadi semangat bersama khususnya seluruh kalapas yang ada di Indonesia harus bekerja sama dengan baik dengan pemerintah daerah maupun kota yang ada di seluruh Indonesia,” pungkas Rinto. ***

 

--- Simon Leya