Jika seorang wapres diduga melakukan perbuatan tercela, lalu ia memilih mundur agar tidak diproses lewat Pasal 7A dan 7B, maka pengunduran diri itu berubah fungsi: dari hak menjadi tameng.

Oleh Marsel Ado Wawo*

 

MASALAH pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninggalkan banyak persoalan ketatanegaraan dan hukum, dan membuka kembali perdebatan klasik dalam Hukum Tata Negara; apakah jabatan wapres yang diperoleh melalui pemilihan umum (pemilu) dapat ditinggalkan begitu saja atas kehendak sendiri?

UUD 1945 tidak mengatur secara rinci mekanisme pengunduran diri. UUD 1945 hanya mengatur akibat hukumnya, yaitu kekosongan jabatan. Kondisi ini dalam ilmu Hukum Tata Negara disebut sebagai constitutional regulatory gap atau kekosongan pengaturan konstitusional terhadap mekanisme tertentu.

Kekosongan itu bukan berarti tidak ada aturan. Justru dari penafsiran sistematis Pasal 8, Pasal 7A, dan Pasal 7B UUD 1945, dapat dibangun satu tesis hukum tata negara tentang: Pengunduran diri karena alasan pribadi adalah hak konstitusional. Kemudian Pengunduran diri untuk menghindari proses atas perbuatan tercela adalah penyalahgunaan hak dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Dasar hukum

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya bukan negara kekuasaan - machtstaat. Negara ini diatur oleh hukum, bukan orang (rule of law, not a man). Hukum yang menjadi panglima, bukan oleh kehendak seseorang untuk mengatur negara ini. Apalagi kehendak subjektif seorang Gibran dibiarkan pergi begitu saja tanpa dituntut hak dan kewajiban hukumnya, mempertanggungjawabkan dugaan perbuatan tercelanya di hadapan Sidang Paripurna MPR.

Negara ini juga menganut asas kesetaraan dalam hukum dan pengadilan (equality before the law). Oleh karena Gibran adalah anak Jokowi, mantan Presiden, dan atas pertimbangan keamanan, lalu asas ini dikesampingkan begitu saja. Mundur dan pergi seenak jidatnya, seakan-akan telah dikriminalisasi oleh Prabowo. Dia harus diajarkan untuk taat hukum, termasuk kesempatan untuk membela diri di hadapan Sidang Paripurna MPR.

Pasal 8 ayat 2 menyatakan, bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wapres, MPR memilih wapres baru dari dua calon yang diusulkan presiden. Misalnya, tiba-tiba wapres meninggal dunia atau gila, atau dinilai oleh tim dokter sudah tidak mampu lagi menjalankan tugas oleh karena sakit parah. Pasal ini harus ditafsirkan demikian. Pasal ini hanya mengatur pengisian kekosongan jabatan wapres, bukan mengatur tata cara mundurnya seorang wapres.

Dalam kasus Gibran, kekosongan jabatan wapres bukan karena Gibran meninggal dunia atau gila, atau sakit berat. Gibran mundur tanpa alasan yang jelas. Bahkan bisa dikatakan Gibran itu lari dari tanggung jawabnya. Dia tidak boleh dibiarkan pergi begitu saja. Halloooo DPR. Jangan asyik rebutan jabatan meninggal dunia, sehingga tugas utama kalian untuk menjalankan Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat dilupakan begitu saja.

Pasal 7A menyatakan, bahwa presiden dan/atau wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau meninggal dunia.

Pasal 7B mengatur prosedur pemberhentian: DPR mengusulkan dengan dukungan minimal 2/3, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus dalam waktu paling lama 90 hari, baru MPR memutuskan.

Pasal 169 huruf r UU No. 7 2017 tentang Pemilu, mengatur tentang syarat calon presiden dan wapres memiliki pendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Ketentuan ini relevan ketika yang dipersoalkan adalah apakah pejabat tersebut masih memenuhi syarat atau tidak. Relevansinya adalah ratio decidendi dalam pertimbangan putusan MK dan putusan MA.

Terakhir adalah UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang definisi perbuatan tercela sebagai perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan/atau wapres.

Kita perlu membahas kembali apa arti sesungguhnya secara konstitusi soal pengunduran diri.

Pertama, boleh mundur karena alasan pribadi: Hak Konstitusional

Pengunduran diri adalah tindakan yang bersumber dari keputusan dan kehendak pribadi pejabat yang bersangkutan. Dalam konteks jabatan wapres, pengunduran diri tidak dapat dimaknai sebagai peristiwa hukum yang identik dengan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan.

Ada tiga alasan dari penafsiran kaidah hukum dan konstitusi, yaitu:

1. Jabatan publik tidak menghapus hak asasi manusia. Tidak ada kaidah atau norma hukum dalam UUD 1945 yang mewajibkan seseorang menjabat sampai akhir masa jabatan jika ia sudah tidak mampu secara fisik, psikis, atau memiliki alasan pribadi yang sah, misalnya sakit berat, alasan keluarga, atau konflik kepentingan moral. Memaksa seseorang tetap menjabat justru bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan pemerintahan yang efektif.

2. Konstitusi membedakan kata berhenti dan diberhentikan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memakai frasa mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Frasa berhenti di sini ditafsirkan sebagai berhenti atas kehendak sendiri, sementara frasa diberhentikan adalah berhenti karena keputusan lembaga lain.

Jika konstitusi membedakan dua kata itu, maka pengunduran diri sukarela harus diakui sebagai kategori yang berdiri sendiri.

3. Praktik ketatanegaraan membenarkan. Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa apabila wapres mengundurkan diri, mekanismenya adalah: surat pengunduran diri disampaikan kepada MPR, MPR menyatakan kekosongan jabatan, lalu MPR menyurati presiden untuk mengajukan dua calon pengganti, dan MPR memilih dalam waktu 60 hari.

Dalam mekanisme ini tidak ada persidangan pembuktian, tidak ada pembelaan, dan MPR tidak dapat menolak pengunduran diri yang sah. MPR hanya menetapkan akibat hukumnya.

Dalam konteks Gibran, Yusril juga menyebut surat pengunduran diri tersebut disampaikan atas kemauan sendiri dengan alasan pribadi serta memerhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dari pernyataan ini Yusril mengabaikan prinsip ratio decidendi dari putusan MK dan Putusan MA.

Kedua,tidak boleh mundur karena perbuatan tercela dan menghindari pertanggungjawaban

Inilah batasannya yang sesungguhnya dalam kasus Gibran. Alasan pribadi yang sah berbeda dengan alasan untuk melarikan diri dari proses hukum.

Jika seorang wapres diduga melakukan perbuatan tercela, lalu ia memilih mundur agar tidak diproses lewat Pasal 7A dan 7B, maka pengunduran diri itu berubah fungsi: dari hak menjadi tameng.

Ada 4 alasan yuridis mengapa tindakan Gibran tidak boleh dibenarkan, seperti batasan dari Yusril, yaitu:

1. Melanggar asas negara hukum dan equality before the law. Pasal 1 ayat 3dan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan semua orang sama di depan hukum. Pejabat negara tidak boleh menciptakan mekanisme impunity bagi dirinya sendiri dengan cara mundur sebelum putusan MK dan Sidang Paripurna MPR.

Jika Gibran mundur, tidak ada pembuktian di MK dan tidak ada putusan lembaga negara yang menyatakan apakah ia terbukti melanggar konstitusi atau tidak, maka Gibran diperlakukan secara istimewa oleh DPR dan Prabowo, DPR dan Prabowo melanggar asas negara hukum. Padahal dalam negara hukum, kebenaran harus diuji, bukan dihindari.

2. Perbuatan tercela harus diuji, bukan diasumsikan. Para ahli HTN sendiri masih berdebat soal definisi perbuatan tercela. Hamdan Zoelva berpendapat perbuatan tercela haruslah perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan tercela yang tidak melanggar hukum tidak masuk kategori Pasal 7A dan 7B.

Sementara Maruarar Siahaan memandang perbuatan tercela sebagai kondisi yang harus dihindari untuk menjadi presiden dan wapres.

Perdebatan ini justru membuktikan bahwa perbuatan tercela tidak bisa diputuskan sepihak lewat pengunduran diri. Ia harus diuji lewat mekanisme DPR - MK - MPR. Sekali lagi Gibran diistimewakan.

3. Pengunduran diri tidak menghapus tanggung jawab hukum dan politik. Mundur hanya mengakhiri jabatan, bukan menghapus perbuatan. Jika perbuatan tercela itu juga merupakan tindak pidana, misalnya korupsi atau penyuapan, proses pidananya tetap berjalan. Jika itu soal tidak lagi memenuhi syarat, misalnya syarat pendidikan, maka putusan lembaga peradilan tetap memiliki konsekuensi yuridis.

Dalam kasus Gibran, putusan MA No. 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan dinilai memiliki konsekuensi yuridis serius karena berkaitan dengan syarat pencalonan. Namun putusan itu tidak serta merta menggugurkan jabatan, karena pemberhentian tetap harus lewat Pasal 7A UUD 1945.

Artinya: mundur tidak boleh dipakai untuk membuat putusan pengadilan menjadi tidak relevan.

4. Merusak legitimasi demokrasi. Wapres dipilih oleh rakyat dalam satu paket dengan presiden. Jika ia mundur untuk menghindari proses pemakzulan, rakyat kehilangan hak untuk mengetahui kebenaran lewat lembaga yang berwenang. Ini yang dikritik oleh sebagian pengamat: mundur saja tidak cukup, harus diuji lewat Pasal 7A. Sebab jika tidak diuji, preseden buruk akan lahir, bahwa setiap pejabat yang terdesak kasus bisa mundur, lalu kasusnya dianggap selesai

Untuk itu dalam kasus pengunduran diri Gibran harus dibaca dalam dua rezim yang berbeda:

Jika karena alasan pribadi yang karena sakit, atau ketidakmampuan menjalankan tugas, maka pengunduran diri adalah hak konstitusional yang sah dan harus dihormati. MPR hanya menetapkan kekosongan jabatan.

Jika karena dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat, maka pengunduran diri tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menghindari Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Proses DPR, MK, dan MPR tetap harus berjalan untuk menegakkan kebenaran dan menjaga wibawa konstitusi.

Akhir kata: Negara hukum tidak melarang pejabatnya mundur. Negara hukum hanya melarang pejabatnya mundur agar tidak lari dari hukum. ***