Pemerintah memastikan, seluruh sumber daya yang tersedia akan terus dikerahkan untuk membantu warga dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

MAUMERE, IndonesiaSatu.co-- Gempa bumi dengan kekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo dan beberapa wilayah di pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58.24 WIB mengakibatkan korban jiwa, selain kerusakan sejumlah bangunan, rumah dan akses transportasi.

Data sementara, korban yang meninggal dunia mencapai 33 orang yang tersebar di lima kabupaten. Sementara itu, puluhan orang mengalami luka-luka dan korban lain sedang dalam proses evakuasi.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena bersama jajaran Forkopimda Provinsi NTT langsung terjun ke lokasi terdampak saat tiba di Maumere, Kabupaten Sikka, Sabtu (15/8/2026) siang. Kedatangan Gubernur bersama jajaran Forkopimda itu dilakukan untuk memastikan secara langsung penanganan pasca gempa dapat berjalan cepat, terpadu, dan maksimal.

Setibanya di Maumere, Gubernur bersama Kapolda NTT, Danrem 161/Wira Sakti, Dankodaeral VII Kupang, pimpinan DPRD NTT, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sikka langsung melakukan pemantauan di sejumlah lokasi terdampak gempa.

“Hari ini kami dari Forkopimda Provinsi NTT, saat ini memantau penanganan bencana gempa Flores,” ujar Gubernur Melki.

Gubernur mengatakan, koordinasi penanganan bencana dilakukan secara intensif dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintahan, TNI dan Polri hingga tingkat kabupaten. Pemantauan dilakukan terhadap kondisi korban, baik korban meninggal dunia maupun luka-luka, serta kerusakan yang terjadi di sejumlah wilayah.

“Kami terus memantau bagaimana laporan terkait dengan korban, baik itu korban jiwa, korban luka-luka, dan juga kerusakan yang terjadi. Dan kami terus meng-update perkembangan,” kata Gubernur.

Berdasarkan data sementara hingga saat peninjauan, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 33 orang; rinciannya 3 orang di Sikka, 1 orang di Nagekeo, 14 orang di Manggarai, 14 orang di Manggarai Timur, dan 1 orang di Manggarai Barat.

Sementara itu, sebanyak 23 orang dilaporkan mengalami luka-luka; terdiri dari: Sikka (6 orang), Ende (13 orang), dan Manggarai (4 orang).

Gubernur menegaskan, data tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui seiring berlangsungnya proses pencarian, evakuasi, serta pendataan oleh tim di lapangan.

Gempa juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan infrastruktur di beberapa wilayah Flores.

Di Kabupaten Sikka, salah satu fasilitas yang mengalami kerusakan yakni terminal Pelabuhan Lorens Say Maumere. 

Kerusakan juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Ende. Sejumlah ruas jalan terdampak longsoran akibat gempa juga mulai ditangani pemerintah melalui Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi NTT, serta Dinas PUPR kabupaten di wilayah Flores.

Di sisi lain, pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi terus dilakukan. Sejumlah wilayah yang sebelumnya mengalami gangguan listrik mulai kembali mendapatkan pasokan, sementara jaringan telekomunikasi juga secara bertahap dipulihkan.

Gubernur memastikan bahwa seluruh sumber daya pemerintah bersama unsur Forkopimda akan dikerahkan untuk mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat. Kebutuhan Pengungsi Menjadi Prioritas Selain pencarian dan evakuasi korban, pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terpaksa mengungsi karena rumah mereka mengalami kerusakan atau tidak dapat ditempati. “Sekarang ini adalah bagaimana tim SAR itu mereka bisa membantu penanganan korban yang masih terjebak di bangunan. Kemudian memastikan bahwa makan minum dari seluruh korban yang hari ini mereka mengungsi karena memang rumahnya tidak bisa dipakai, itu harus bisa makan minum dengan baik,” ujar Gubernur Melki.

Kebutuhan tempat tinggal juga menjadi perhatian, terutama ketersediaan tenda dan selimut bagi masyarakat yang membutuhkan. Gubernur Melki meminta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana agar bergerak cepat dan tidak menunggu bantuan dari luar apabila kebutuhan mendesak sudah tersedia di daerah. 

Status Bencana Terus Dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat

Terkait kemungkinan penetapan status bencana nasional, Pemerintah Provinsi NTT akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Gubernur Melki menjelaskan, kewenangan untuk menetapkan status bencana nasional berada pada pemerintah pusat.

“Sekali lagi, kami tentu akan membahas itu dengan pemerintah pusat. Karena penentuan bencana nasional itu ada di pemerintah pusat. Tapi sekali lagi, data ini akan kami gambarkan apa adanya, nanti biarkan pemerintah pusat yang memutuskan,” tambahnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT telah memproses penetapan status bencana provinsi.

"Kalau usulkan pasti kami bisa usulkan. Tapi sekali lagi kewenangan kami untuk ini menjadi bencana provinsi sudah kami proses, jadi ini sekarang diproses untuk menjadi bencana provinsi,” ujarnya.

Gubernur Melki juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat dijadwalkan mengirimkan jajaran terkait untuk melihat langsung kondisi di NTT sekaligus mendukung penanganan bencana. 

Pemerintah Provinsi NTT bersama seluruh unsur terkait akan terus memantau perkembangan situasi, memperbarui data korban dan kerusakan, mempercepat evakuasi, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat.

Pemerintah memastikan, seluruh sumber daya yang tersedia akan terus dikerahkan untuk membantu warga dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

--- Guche Montero